SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) sampai saat ini belum juga tereaslisasi.  Padahal Pemkot Surabaya menargetkan di 2020, rumah sakit tersebut sudah mempunyai kedokteran nuklir.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, kedokteran nuklir di RSUD BDH masih belum bisa terealisasi di tahun ini bahkan di tahun depan. Pasalnya, proyek penting itu perlu dikaji kembali. Mulai dari anggaran, sumber daya manusia (SDM) hingga sarana prasarananya.
“Tahun depan masih belum bisa. Sepertinya tahun depannya lagi. Karena kami akan kaji kembali untuk tahun berikutnya,” kata Nanik, Minggu (30/10).
Rencana pembangunan fasilitas kedokteran nuklir RS BDH itu sebetulnya sudah dicanangkan sejak 2019 silam. Namun, karena memasuki pandemi Covid-19, anggaran banyak dilakukan refocusing. Padahal rumah sakit dengan fasilitas nuklir itu sangat dinantikan masyarakat.
Bahkan Pemkot Surabaya juga berencana untuk menjadikan rumah sakit yang ada untuk destinasi atau wisata medis. Sehingga warga Surabaya tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.
Meski demikian, Nanik menyebut akan memenuhi layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit di kawasan Surabaya Timur atau di Gunung Anyar. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 500 miliar dengan skema pembiayaan selama tiga tahun. “Insyaallah tahun depan kami mulai kerjakan RS BDH yang di Gunung Anyar. Ini sudah dianggarkan juga. Tujuannya untuk pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat yang di Surabaya Timur,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengaku pengembangan RSUD BDH sangat penting. Terutama untuk memberikan layanan kedokteran nuklir.
“Ya, kami menyayangkan hal itu belum terealisasi karena bagaimana pun RSUD BDH ini juga harus dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Sehingga tidak perlu ke luar negeri atau luar kota Surabaya,” kata Khusnul.
Menurut Khusnul untuk pengembangan fasilitas kedokteran nuklir sebetulnya bisa terwujud.  “Tinggal komitmen dari pemkot saja. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa yang dilakukan pemkot Surabaya,” tegasnya.
Bahkan, Khusnul menyebut jika infrastruktur hingga SDM-nya sudah siap. “Mulai dari dokter yang kompeten hingga kajiannya sudah siap. Seluruh potensi itu bakal sia-sia jika tidak segera dilengkapi dengan fasilitas kedokteran nuklir,”jelasnya.
Saat ini RSUD BDH juga berencana untuk membuat gedung baru yang lokasinya berada di belakang. Hal ini sebagai pengembangan gedung.  “Namun hal itu juga perlu dibarengi dengan pengembangan yang lain. Karena proyeksi saat ini (RSUD BDH) hanya perbaikan bangunan saja,” ujarnya.
Sebelumnya, APBD Kota Surabaya pada 2023 mencapai  Rp 11,247 triliun. Dari jumlah itu, 23 persen terserap untuk kesehatan. Rencananya, sekitar Rp 202,89 miliar dari total anggaran kesehatan akan dialokasikan untuk pembangunan fisik. (rmt/opi)
SURABAYA – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) sampai saat ini belum juga tereaslisasi.  Padahal Pemkot Surabaya menargetkan di 2020, rumah sakit tersebut sudah mempunyai kedokteran nuklir.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan, kedokteran nuklir di RSUD BDH masih belum bisa terealisasi di tahun ini bahkan di tahun depan. Pasalnya, proyek penting itu perlu dikaji kembali. Mulai dari anggaran, sumber daya manusia (SDM) hingga sarana prasarananya.
“Tahun depan masih belum bisa. Sepertinya tahun depannya lagi. Karena kami akan kaji kembali untuk tahun berikutnya,” kata Nanik, Minggu (30/10).
Rencana pembangunan fasilitas kedokteran nuklir RS BDH itu sebetulnya sudah dicanangkan sejak 2019 silam. Namun, karena memasuki pandemi Covid-19, anggaran banyak dilakukan refocusing. Padahal rumah sakit dengan fasilitas nuklir itu sangat dinantikan masyarakat.
Bahkan Pemkot Surabaya juga berencana untuk menjadikan rumah sakit yang ada untuk destinasi atau wisata medis. Sehingga warga Surabaya tidak perlu lagi berobat ke luar negeri.
Meski demikian, Nanik menyebut akan memenuhi layanan kesehatan dengan membangun rumah sakit di kawasan Surabaya Timur atau di Gunung Anyar. Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 500 miliar dengan skema pembiayaan selama tiga tahun. “Insyaallah tahun depan kami mulai kerjakan RS BDH yang di Gunung Anyar. Ini sudah dianggarkan juga. Tujuannya untuk pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat yang di Surabaya Timur,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengaku pengembangan RSUD BDH sangat penting. Terutama untuk memberikan layanan kedokteran nuklir.
“Ya, kami menyayangkan hal itu belum terealisasi karena bagaimana pun RSUD BDH ini juga harus dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Sehingga tidak perlu ke luar negeri atau luar kota Surabaya,” kata Khusnul.
Menurut Khusnul untuk pengembangan fasilitas kedokteran nuklir sebetulnya bisa terwujud.  “Tinggal komitmen dari pemkot saja. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa yang dilakukan pemkot Surabaya,” tegasnya.
Bahkan, Khusnul menyebut jika infrastruktur hingga SDM-nya sudah siap. “Mulai dari dokter yang kompeten hingga kajiannya sudah siap. Seluruh potensi itu bakal sia-sia jika tidak segera dilengkapi dengan fasilitas kedokteran nuklir,”jelasnya.
Saat ini RSUD BDH juga berencana untuk membuat gedung baru yang lokasinya berada di belakang. Hal ini sebagai pengembangan gedung.  “Namun hal itu juga perlu dibarengi dengan pengembangan yang lain. Karena proyeksi saat ini (RSUD BDH) hanya perbaikan bangunan saja,” ujarnya.
Sebelumnya, APBD Kota Surabaya pada 2023 mencapai  Rp 11,247 triliun. Dari jumlah itu, 23 persen terserap untuk kesehatan. Rencananya, sekitar Rp 202,89 miliar dari total anggaran kesehatan akan dialokasikan untuk pembangunan fisik. (rmt/opi)
PT. Radar Media Surabaya Digital
Jl. Kembang Jepun 167-169 Surabaya
Phone : +62 31 3559494
Redaksi: +62 313559498
Iklan: +62 812-1615-8486 (Lainin), +62 31 3559496, 3559498, 3559499
E-mail: radarsurabayaonline@gmail.com

source