TEMPO.CO, Jakarta – Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta menuntut Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menuntaskan masalah kemiskinan di Ibu Kota. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah SPRI DKI Jakarta Puspa Yunita mengatakan masalah yang dihadapi Jakarta tidak hanya banjir, macet, dan tata ruang.
“Angka kemiskinan semakin menggunung, sementara perhatian pemerintah DKI Jakarta tak pernah sepenuh hati,” kata Puspa dalam demo di depan Balai Kota, Rabu, 26 Oktober 2022.
Menurut Puspa, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru sibuk merevitalisasi trotoar, membangun jembatan, membangun tugu dan monumen, membangun stadion JIS hingga menggelar lomba mobil listrik Formula E dibandingkan membantu warga miskin yang mengalami kesulitan.
“Rakyat miskin dianggap tidak lebih penting dibandingkan bangunan fisik. Slogan membangun kesejahteraan rakyat ternyata hanya omong kosong belaka,” ujarnya.
Dengan dilantiknya Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI, kata Puspa, maka SPRI DKI Jakarta menuntut tiga hal yang harus segera dituntaskan, yaitu:
Pj Gubernur dan DPRD DKI harus segera menggunakan APBD untuk pendanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Lokal di Jakarta. Pemerintah Provinsi harus memperluas cakupan penerima dan nilai manfaat bantuan sosial.
“Bantuan sosial yang sudah ada, seperti PKH, BPNT, KLJ, KPDJ, KAJ tidak mencakup semua warga miskin Jakarta. Masih banyak keluarga miskin di Jakarta yang tidak mendapat bantuan sosial,” kata dia.
Pj Gubernur dan DPRD DKI harus memperbaiki mekanisme penetapan dan pemutakhiran DTKS. Salah satu proses yang harus diperbaiki, kata Puspa, adalah musyawarah kelurahan penetapan DTKS.
“Pj Gubernur harus memerintahkan seluruh lurah agar membuka ruang kepada warga untuk dapat menilai hasil musyawarah kelurahan DTKS sebelum dilaporkan ke Dinas Sosial melalui camat,” ujar dia.
Pj Gubernur dan DPRD DKI harus menindaklanjuti 340 lansia yang tidak mendapatkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dan 930 keluarga yang tidak mendapat BLT BBM, serta sembilan warga disabilitas yang tidak mendapat Kartu Penyandang Disabilitas DKI Jakarta.
Dalam menuntut tiga masalah rakyat miskin tersebut untuk dituntaskan Heru Budi Hartono, Puspa mengklaim telah mendatangi sejumlah pihak, seperti Dinas Sosial (Dinsos) DKI bahkan Kementerian Sosial. Namun, belum membuahkan hasil. “Sudah lama kita melakukan ini, sejak September kemarin tapi belum ada tindakan,” ucapnya.
Baca juga: Heru Budi Hartono Temui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Minta Dukungan
Gilbert Simanjuntak menilai munculnya prostitusi di Rawa Malang secara diam-diam merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan.
Heru Budi Hartono mengapresiasi Gerakan Pemuda atau GP Ansor yang telah memiliki sistem kaderisasi terpadu, terukur dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Heru Budi, mendukung penuh berbagai kegiatan yang diadakan Banser dan GP Ansor di Jakarta selama positif
Larangan membawa hewan peliharaan saat car free day (CFD) tertuang dalam SK Kadishub DKI Nomor E-0077 Tahun 2022
Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ingin penanaman pohon digencarkan kembali untuk penghijauan dan mencegah banjir
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.
Taat pada Heru Budi Hartono, Pemerintah Jakarta Selatan mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengumpulkan biji buah untuk ditanam kembali.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A tidak masuk dalam target prioritas pembangunan 2023 untuk penanganan kemacetan di Ibu Kota.