TEMPO.CO, Jakarta – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
“Dinas SDA sedang bekerja melakukan inventarisasi, tentunya yang lebih memudahkan kami bekerja,” kata Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Oktober 2022.
Ia berharap proyek Waduk Cimahi bisa rampung dan juga proyek Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa dipercepat, sembari melakukan proses untuk normalisasi. “Mudah-mudahan Waduk Cimahi bisa selesai dan sodetan juga bisa selesai sehingga bisa mengurangi sementara waktu, banjir sambil kami memproses normalisasi,” ucap Heru.
Kepala Sekretariat Presiden itu mendorong agar pembangunan sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa dipercepat.
Untuk itu, ia melakukan rapat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah DKI Jakarta Budi Martono, Selasa (25/10) tujuannya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi. “Kami undang kepala BPN untuk bahas percepatan. Itu kan (ada permasalahan) sebagai kendala yang harus kami selesaikan,” ucapnya.
Baca: Tunggu Normalisasi Ciliwung, Heru Budi Siapkan Sodetan KBT untuk Cegah Banjir Jakarta
Masalah lahan di Bidara Cina
Sementara itu, Kepala BPN Kanwil DKI Dwi Budi Martono menjelaskan permasalahan yang dihadapi di antaranya di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur yang menjadi bagian sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur terdapat tiga dokumen tanah.
Tiga dokumen itu yakni girik, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), dan Hak Guna Bangunan (HGB).
“Dari tiga dokumen itu sebenarnya siapa yang paling berhak untuk dibayar, apakah girik, atau pemegang HGB atau pemegang SIPPT, karena belum diketahui siapa sebenarnya,” katanya.
Pihaknya berencana melakukan konsinyasi sehingga nanti pengadilan yang menentukan sembari proyek tetap bisa berjalan.
Dengan permasalahan itu pihaknya belum bisa melakukan pengukuran bidang lahan. “Kami belum bisa identifikasi karena di situ belum diukur. Setelah kami ukur, akan tahu ada berapa bidangnya,” ucapnya.
Baca juga: Normalisasi Sungai Ciliwung Kembali Dilanjutkan 2023, Lahan Potensial di Kramat Jati dan Pejaten
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Vaksinasi Covid-19 dibuka kembali di puskesmas dan sejumlah tempat umum. Bisa untuk dosis pertama, kedua dan booster.
Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ingin penanaman pohon digencarkan kembali untuk penghijauan dan mencegah banjir
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.
Taat pada Heru Budi Hartono, Pemerintah Jakarta Selatan mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengumpulkan biji buah untuk ditanam kembali.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A tidak masuk dalam target prioritas pembangunan 2023 untuk penanganan kemacetan di Ibu Kota.
Pengendalian banjir di bagian hilir dilakukan dengan membangun Sodetan Kali Ciliwung-KBT, Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan normalisasi Ciliwung.
Heru Budi Hartono berpesan segala perbedaan yang ada merupakan kekuatan bagi para pemuda dan pemudi untuk membangun bangsa.
Perwakilan dari 44 puskesmas Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dijadwalkan mengambil vaksin Covid-19 tersebut pagi ini.
Tiga berita terpopuler metro tentang babi yang menerobos masuk ke kantor Dinas LH DKI dan juga soal tak ada ijon di commitment fee Formula E.