TEMPO.CO, Jakarta – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI. “Nanti kami lihat apakah itu bisa kami lanjutkan, kan bisa juga dilanjutkan oleh gubernur periode berikutnya, periode 2024,” kata Heru di Monas, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.
Untuk itu, pihaknya akan membahas proyek tersebut dalam pembahasan tersendiri, termasuk opsi pembiayaan proyek yang menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua di Kelapa Gading hingga Jakarta International Stadium (JIS) itu. “Akan dibahas tersendiri bagaimana caranya,” ucap Heru.
Sementara itu, dalam Rencana APBD 2023, Pemprov DKI tidak mengajukan anggaran untuk pembangunan LRT Jakarta Fase 2A.
Di sisi lain, dalam RAPBD 2023, Pemprov DKI mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp4,5 triliun untuk pembangunan moda raya terpadu (MRT) jalur utara-selatan Fase 2A yakni Bundaran HI-Kota.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan pihaknya membuka ruang investasi bagi swasta untuk rencana pembangunan LRT Jakarta fase 2A.
“Apakah melalui kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha bisa menjadi opsi yang kemudian proses pembangunannya bisa dipercepat,” kata Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/9).
Opsi membuka investasi dari pihak swasta, kata dia, mengingat kapasitas fiskal APBD DKI perlu dipertimbangkan kecukupannya.
Saat ini, lanjut dia, rencana pembangunan LRT Jakarta fase 2A itu sedang memasuki tahapan persiapan dokumen administrasi pembebasan tanah yang ditargetkan selesai pada akhir 2022. Sedangkan proses pembebasan lahan hingga pembayaran, kata dia, ditargetkan dimulai pada 2023.
Baca: Proyek LRT Jakarta Fase 2A, Dishub Berharap Warga Tak Keberatan jika Kena Gusur
Total belanja LRT Fase 2A Rp 7 triliun
Berdasarkan data pada laman Dinas Perhubungan DKI, rencana pembangunan fase 2A tersebut membutuhkan lahan seluas kurang lebih 111.812,04 meter persegi yang tersebar di Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok di Jakarta Utara.
Berdasarkan pemaparan Direktur Utama BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto pada rapat kerja dengan Komisi B di gedung DPRD DKI pada Rabu (14/9) disebutkan total belanja (capital expenditure/capex) untuk proyek LRT Fase 2A diperkirakan mencapai sekitar Rp7 triliun.
Proyek LRT Fase 2A itu dirancang melintasi enam stasiun pada segmen Britama, Artha Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, Sunter Barat, dan berakhir di JIS sepanjang 8,2 kilometer.
Jakpro mengajukan usulan kepada DPRD DKI untuk LRT Fase 2A itu melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp442 miliar pada APBD Perubahan tahun 2022. Namun, tahun ini tidak ada APBD Perubahan tapi pergeseran anggaran prioritas di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Baca juga: Pastikan LRT Jakarta Fase 2A Tidak Dikerjakan pada 2023, Heru Budi: Bisa Dilanjutkan Gubernur 2024
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
PSI mendukung alokasi anggaran untuk fasilitas konseling dan pemulihan masalah kesehatan mental di DKI Jakarta
Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ingin penanaman pohon digencarkan kembali untuk penghijauan dan mencegah banjir
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Pemerintah DKI menetapkan delapan kegiatan untuk menanggulangi banjir.
Taat pada Heru Budi Hartono, Pemerintah Jakarta Selatan mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengumpulkan biji buah untuk ditanam kembali.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A tidak masuk dalam target prioritas pembangunan 2023 untuk penanganan kemacetan di Ibu Kota.
Heru Budi Hartono berpesan segala perbedaan yang ada merupakan kekuatan bagi para pemuda dan pemudi untuk membangun bangsa.
Perwakilan dari 44 puskesmas Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dijadwalkan mengambil vaksin Covid-19 tersebut pagi ini.
Pembahasan KUA-PPAS 2023 cukup dilakukan di Badan Anggaran yang terdiri atas perwakilan setiap komisi di DPRD DKI.