TEMPO.CO, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan keterlibatan Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) diperlukan dalam normalisasi Sungai Ciliwung. Heru mengungkap Pemprov DKI membutuhkan data dari Kodam Jaya.
Hari ini Kepala Sekretariat Presiden itu menemui Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal TNI Untung Budiharto. Mereka membahas soal keamanan di Ibu Kota.
“Kami hanya meminta second data dari beliau,” kata Heru saat berkunjung ke Markas Kodam Jaya, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 24 Oktober 2022.
Heru tidak merinci data apa yang dimintanya dari Kodam Jaya untuk proyek normalisasi Ciliwung.
Saat ditanyai wartawan apakah disinggung juga tentang normalisasi, Heru mengiyakan. “Itu bagian dari sebuah kewajiban,” ujar dia.
Heru menilai pembebasan lahan Sungai Ciliwung bukanlah tugas utama Pangdam Jaya. Dia tetap menitikberatkan bahwa pembebasan lahan dikerjakan Pemprov DKI. Sementara kontribusi Pangdam adalah memberikan data-data yang diperlukan.
Proyek normalisasi Ciliwung untuk pengendalian banjir Jakarta dimulai pada era Gubernur Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Beberapa rumah warga di bantaran sungai terdampak penggusuran saat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat.
Namun, program ini mandek sejak 2017 ketika bekas Gubernur Anies Baswedan memimpin. Anies berjanji tak akan menggusur warga. Dia mengganti normalisasi dengan naturalisasi.
Kini Heru Budi Hartono akan melanjutkan normalisasi. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta masih menginventarisasi lokasi normalisasi.
Baca juga: Heru Budi Hartono Hidupkan Lagi Normalisasi Kali Ala Ahok yang Ditolak Anies, Inventarisasi Lahan
Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ingin penanaman pohon digencarkan kembali untuk penghijauan dan mencegah banjir
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.
Taat pada Heru Budi Hartono, Pemerintah Jakarta Selatan mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengumpulkan biji buah untuk ditanam kembali.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A tidak masuk dalam target prioritas pembangunan 2023 untuk penanganan kemacetan di Ibu Kota.
Pengendalian banjir di bagian hilir dilakukan dengan membangun Sodetan Kali Ciliwung-KBT, Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan normalisasi Ciliwung.
Heru Budi Hartono berpesan segala perbedaan yang ada merupakan kekuatan bagi para pemuda dan pemudi untuk membangun bangsa.
Perwakilan dari 44 puskesmas Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dijadwalkan mengambil vaksin Covid-19 tersebut pagi ini.
Sejumlah program di APBD DKI 2023, antarra lain penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan, dan program bedah kampung.