TEMPO.CO, Jakarta – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Dewan Pengupahan menjembatani kepentingan pengusaha dan buruh dalam perumusan besaran upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta. Pesan itu disampaikan Heru usai melantik 31 anggota Dewan Pengupahan DKI.
Heru Budi Hartono meminta Dewan Pengupahan intensif berdialog dengan pekerja dan pengusaha sehingga terbentuk komunikasi efektif dan bersifat simbiosis mutualisme. “Sehingga keputusan yang dihasilkan akan menghimpun aspirasi dari semua pihak, baik pekerja, pengusaha maupun pemerintah daerah,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022, seperti dikutip Antara.
Dewan Pengupahan juga diminta mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintah, pengusaha maupun buruh.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021, anggota Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam penetapan UMP. Mereka juga bertugas mengusulkan serta menyiapkan bahan rumusan pengembangan sistem pengupahan.
Pada saat ini Pemprov DKI masih menunggu putusan banding atas besaran UMP DKI 2022 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta (PT TUN). Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang UMP 2022 sebesar Rp 4,6 juta.
Besaran UMP Rp 4,6 juta itu adalah hasil revisi UMP yang ditetapkan Gubernur DKI Anies Baswedan sebesar Rp4,4 juta.
Majelis hakim PTUN DKI kemudian menetapkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4,5 juta. Pemprov DKI kemudian mengajukan banding di PT TUN. Hingga kini keputusan tentang UMP DKI belum final.
Baca juga: Pemprov
Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ingin penanaman pohon digencarkan kembali untuk penghijauan dan mencegah banjir
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.
Taat pada Heru Budi Hartono, Pemerintah Jakarta Selatan mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengumpulkan biji buah untuk ditanam kembali.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A tidak masuk dalam target prioritas pembangunan 2023 untuk penanganan kemacetan di Ibu Kota.
Pengendalian banjir di bagian hilir dilakukan dengan membangun Sodetan Kali Ciliwung-KBT, Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan normalisasi Ciliwung.
Heru Budi Hartono berpesan segala perbedaan yang ada merupakan kekuatan bagi para pemuda dan pemudi untuk membangun bangsa.
Perwakilan dari 44 puskesmas Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dijadwalkan mengambil vaksin Covid-19 tersebut pagi ini.
Sejumlah program di APBD DKI 2023, antarra lain penanganan banjir, kemacetan, tata kelola lingkungan, dan program bedah kampung.