TEMPO.CO, Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyambut baik usulan Komisi E DPRD untuk membangun rumah sakit anak. Ia akan memikirkan usulan tersebut lantaran di Jakarta belum memiliki faskes khusus anak.
“Ya, bagus. Berbagai cara kita coba. Nanti Dinas Kesehatan yang mengkolaborasi, mendesain itu,” kata Heru Budi Hartono kepada wartawan di Balai Kota DKI, Rabu, 26 Oktober 2022.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mendukung usulan anggota Komisi E Fraksi PDI Perjuangan Merry Hotma soal pembangunan Rumah Sehat khusus Anak setelah muncul gagal ginjal akut anak. Sebab, saat ini di Jakarta belum ada fasilitas kesehatan khusus untuk bayi dan anak.
“Belum ada. Tadi ada usulan dari salah satu rekan kita, ke depannya mungkin alangkah baiknya kalau kita punya rumah sakit anak. Memang ini satu masukan yang baik karena selama ini kan begitu pas kita cari untuk anak-anak, PICU, MICU itu agak-agak sulit. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik,” kata Ketua Komisi E Iman Satria di gedung DPRD DKI, kemarin.
Komisi E DPRD DKI mendukung usulan rumah sakit anak tersebut agar Pemprov DKI tidak lagi hanya mengandalkan fasilitas kesehatan dari Pemerintah Pusat.
“Kita dukung, memang daripada kita hanya mengandalkan satu rumah sakit Pemerintah Pusat apa salahnya kalau kita RSUD juga mempunyai khusus rumah sehat anak,” ujarnya.
Soal anggaran untuk pembangunan rumah sakit anak, ia menyatakan DKI Jakarta memiliki anggaran untuk itu. “Kenapa nggak? Kita banyak, ko. Bisa itu untuk melakukan itu,” ucapnya.
Baca juga: Rumah Sakit Anak Urgen Dibangun di Jakarta, DPRD: Dana, Kita Banyak Kok
Petugas puskesmas akan mendatangi langsung ke rumah pasien gagal ginjal akut untuk mengecek perkembangannya.
Usai dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono ingin penanaman pohon digencarkan kembali untuk penghijauan dan mencegah banjir
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Seorang balita di RSUD Sawah Besar diduga meninggal karena gagal ginjal akut. Sempat minum obat parasetamol dari Puskesmas.
Polisi ikut memeriksa penyebab empat anak di Jakarta Utara menderita gagal ginjal akut.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Penny ungkap kandungan larutan obat EG dan DEG bukan kendali BPOM. Ia mengatakan larutan itu dikendalikan dengan non-larangan terbatas.
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus gagal ginjal akut, Dinas Kesehatan DKI menyiapkan 4 RSUD.
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat 135 anak terkena gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal selama periode Januari-Oktober 2022
Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.