TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pembahasan APBD Perubahan DKI 2022 terlambat. Menurut dia, pembahasan APBD Perubahan 2022 seharusnya rampung pada 30 September 2022.
“Karena terlambat, sehingga akhirnya pakai Pergub,” kata dia saat dihubungi, Jumat, 21 Oktober 2022.
Khoirudin menjelaskan usulan dewan, yang adalah aspirasi warga, semestinya dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan DKI 2022. Sayangnya, hal tersebut tidak dapat terwujud lantaran pembahasan anggaran perubahan molor.
Alhasil, penetapan APBD Perubahan DKI 2022 cukup dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Biasanya seluruh kebijakan anggaran ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang prosesnya dibahas bersama dengan DPRD DKI.
Jika APBD Perubahan 2022 cukup diatur melalui peraturan kepala daerah (Perkada), dalam hal ini Pergub, maka tidak ada proses pembahasan yang detail dengan dewan. Eksekutif dan legislatif tak bisa berembuk untuk menambah atau mengurangi nilai, tapi hanya melakukan penggeseran anggaran.
Anggaran tertentu dapat digeser apabila bersifat darurat dan mendesak. “Dengan demikian, hak dewan (ikut membahas anggaran) menjadi terhambat, karena dibatasi oleh waktu,” jelas Khoirudin.
Sebelumnya, DPRD DKI menggelar rapat pembahasan APBD Perubahan 2022 pada 11-13 Oktober 2022. Rapat berlangsung di Grand Cempaka Bogor.
Kemarin dewan melanjutkan pembahasan penggeseran anggaran tersebut di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono berujar rapat pembahasan APBD Perubahan 2022 telah rampung.
Baca juga: DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda
Politikus PDIP menyalahkan Pemprov di era Anies Baswedan yang terlambat menyerahkan KUPA PPAS ke DPRD DKI.
Sri Mulyani mengatakan program untuk menurunkan kemiskinan ekstrem telah menjadi prioritas penting pemerintah.
Sri Mulyani berharap sisa 59,3 persen anggaran ketahanan pangan dapat terealisasi pada Oktober hingga Desember 2022.
Rehabilitasi 14 gelanggang remaja gagal terealisasi pada tahun 2022 sampai masa jabatan Gubernur Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022 lalu.
DPRD DKI desak Dinas SDA segera melakukan penanggulangan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan.
PKS DKI Ingatkan Heru agar netral jelang Pemilu 2024, mengingat dia dipilih langsung Jokowi.
Hari pertama Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengingatkan para ASN DKI agar tidak berpolitik.
Berdasarkan keseluruhan serapan dana PEN, biaya penanganan kesehatan tampak masih rendah terealisasi, yakni 32,4 persen atau Rp 39,7 triliun.
Ketua Komisi D DPRD DKI menyatakan perbaikan jalan bersifat mendesak lantaran Jakarta sudah memasuki musim hujan, sehingga banyak jalan rusak.
DPRD DKI menyetujui penyertaan modal daerah Rp 307 miliar ke Perumda Dharma Jaya untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan.