Jatim Newsroom – Percepatan penurunan stunting menjadi masalah Bersama dan tanggungjawab Bersama untuk menyelesaikannya. Sinergi berbagai sektor diperlukan, salah satunya sinergi BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan komisi IX DPR RI untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait percepatan penurunan stunting. Salah satunya yang dilaksanakan melalui Promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di STAI Al Ustmani, Bondowoso, Sabtu (15/10/2022).
Wakil ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam acara tersebut menyampaikan, Sumber Daya Manusia adalah kunci dalam pembangunan dan stunting adalah salah satu persoalah yang menghambat pembentukan SDM unggul. Masyarakat harus paham betul berkaitan dengan hal ini, mulai dari merencanakan pernikahan, merencanakan kehamilan dan kelahiran dengan baik. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga tercipta SDM unggul.
Lebih lanjut dikatakannya, komisi IX DPR RI telah mengawal bagaimana persoalan stunting ditangani dengan benar dan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini masih ada pandangan masyarakat bahwa ‘banyak anak banyak rejeki’. Padahal, meninggalkan generasi penerus yang kuat atau berkualitas itu jauh lebih penting daripada sekedar jumlah yang banyak. Orangtua memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak agar menjadi anak yang berkualitas, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Koordinator bidang pengendalian penduduk BKKBN Jatim, Uni Hidayati, mengatakan, penurunan dan pencegahan stunting harus dimulai dari hulu, dari remaja, calon pengantin, dan PUS serta terutama ibu hamil dan keluarga baduta. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya masa 1000 Hari Pertama Kehidupan diharapkan akan merubah perilaku menuju pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal di masa awal kehidupan tersebut.
Lebih lanjut dikatakannya, selain peran ibu, peran ayah dan keluarga lainnya sangat dperlukan dalam mencegah dan menurunkan stunting, ayah dan keluarga lainnya harus berperan dalam pengasuhan terutama pada ibu hamil sampai anak usia 5 tahun, pemeriksaan kehamilan dengan baik, pemberian ASI Eksklusif, pemberian ASI dan Makanan pendamping ASI sampai anak usia 2 tahun sangat penting dalam rangka mencegah stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB Kabupaten Situbondo, Anisatul Hamidah, mengatakan, salah satu penyebab stunting di bondowoso adalah masalah pernikahan dini yang merupakan bagian dari budaya masyarakat di Bondowoso. Kehamilan tidak diinginkan (KTD) terutama di usia remaja juga merupakan salah satu penyebab stunting.
Pemerintah Daerah Bondowoso menerapkan strategi salah satunya dengan menggandeng konsorsium perguruan tinggi untuk melakukan kampanye perubahan perilaku, untuk menyelesaikan masalah stunting dari hulu hingga hilir. Salah satunya dengan pembentukan SSK (Sekolah Siaga Kependudukan), dan pengembangan Kelompok PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja).
Sementara untuk para orang tua balita ada program SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) agar para orangtua cerdas dan terampil dalam mengasuh anak balitanya untuk mendapatkan generasi penerus berkualitas. Program-program lain untuk mendidik dan memberdayakan perempuan juga terus digalakkan di Kabupaten Bondowoso guna meningkatkan bargaining power perempuan terhadap tekanan menikah di usia dini. Apa yang dilakukan pemerintah bondowoso memerlukan dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat agar turut berperan mengedukasi masyarakat terutama dalam hal mengurangi pernikahan dini. (her/s)
#bkkbn
Jl. A. Yani 242 – 244, Gayungan, Surabaya.
Telp (031) 8294608
Fax (031) 8294517