TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Hasil hearing Komisi IV DPRD Pekanbaru dengan Diskes Pekanbaru, Selasa (18/10/2022), mendapat fakta mengejutkan.
Dalam hearing yang berlangsung satu jam lebih tersebut, Dewan menemukan beberapa item anggaran, yang dinilai mubazir.
Padahal, pada APBD Murni 2023 nanti, Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun bersama DPRD Pekanbaru sudah sepakat, anggaran yang diplot di masing-masing OPD, harus menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Sementara untuk di kegiatan yang kurang prioritas, agar ditunda dulu. Sebab, struktur anggaran di APBD tahun depan, diprediksi tak jauh beda dengan APBD tahun 2022, yakni Rp Rp 2,560 triliun.
Apa saja item anggaran yang dinilai mubazir di Diskes Pekanbaru tersebut?
“Ya, ada beberapa item kita rasionalisasi di Diskes. Totalnya sekitar Rp 15 miliar yang kita potong. Tapi ini akan kita sisir lagi, mana yang pantas saja,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan, usai hearing kepada Tribunpekanbaru.com.
Dari fakta hearing itu, anggaran Dikses Pekanbaru disusul di APBD Murni 2023 sebesar Rp 269 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari APBD 2022, yakni Rp 280an miliar.
Komisi IV DPRD menyisir anggaran yang kurang bermanfaat, seperti anggaran di RSD Madani Pekanbaru Rp 30 miliar, serta kegiatan lainnya.
“Yang kita potong Rp 15 miliar itu anggaran di RSD Madani. Di Diskes banyak yang menghabiskan anggaran. Padahal BLUD-nya (RSD Madani) hanya sikit, Rp 1 miliaran saja. Kemudian kita telusuri tadi ada Rp 63 miliar untuk kegiatan lainnya, termasuk Rp 13 miliar untuk THL saja,” papar Politisi Partai Gerindra ini lagi.
Tujuan Komisi IV DPRD mengurangi anggaran ini, bukan untuk melemahkan, tapi sebaliknya OPD harus menunjukkan dulu kinerjanya sesuai rencana kerjanya. Sehingga apabila butuh anggaran lagi, bisa ditambah oleh Komisi IV DPRD di APBD Perubahan 2023.
“Pas di Banggar yang lain disisir. Selama ini yang diminta Dinas, banyak yg tak tepat sasaran. Padahal, harus penting skala prioritasnya. Makanya nanti, yang kita potong sekitar Rp 15 itu, kita putar lagi. Karena masih perlu penambahan, untuk BPJS (JKN KIS). Anggaran untuk BPJS hanya diplot Rp 27 miliar,” paparnya.
Kepala Diskes Pekanbaru dr Zaini Rizaldy Saragih saat dikonfirmasi usai hearing, mengaku senang dan mendukung kebijakan (pemotongan) ini. Namun Diskes perlu menyampaikan, terkait rehab, ada Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu.
“Kita ada data, bahkan ada Puskesmas yang plafonnya rusak parah. Makanya kita ajukan rehab. Kami tetap berharap, jika ada memang rasionalisasi anggaran, berharap anggaran tersebut bisa di Diskes. Karena program kerja selain fisik, ada program monitoring dan keterbatasan anggaran,” katanya.
Selain itu, tambah dr Zaini Rizaldy, untuk anggaran JKN KIS, Diskes memohon dukungan DPRD Pekanbaru. Karena tahun 2023, JKN KIS itu program wajib.
“Mudah-mudahan saja terealisasi, terutama yang menyentuh masyarakat,” pintanya.
Dalam hearing tersebut hadir juga Anggota Komisi IV DPRD lainnya Robin Eduar SE MH, Wan Agusti SH MH, Roni Pasla, Rois SAg, Zulfahmi SE, dan Mulyadi AMD.
Sementara dari Diskes, selain Kepala Diskes dr Zaini Rizaldy Saragih, hadir juga para kepala bagiannya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).