BANJARBARU – Rapat Koordinasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel digelar, Selasa (27/9). Diadakan di ruang H Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar turut hadir sekaligus memberikan arahan pada rakor tersebut.
Sekdaprov menggarisbawahi masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel pada sektor kesehatan dan pendidikan. Kedua hal tersebut menurutnya perlu perhatian serius dari pemkab dan pemko ke depannya.
Begitu juga dengan penurunan angka stunting yang masih perlu digenjot. Tentunya dengan membuat program yang tepat sasaran.
Angka anak putus sekolah yang masih cukup besar di tingkat SMP juga menjadi perhatiannya. Pemerintah di daerah perlu mengetahui faktor pemicu dan memastikan keakuratan data, sehingga bisa menyusun formula yang tepat dalam menanganinya.
“Kalau benar-benar kabupaten kota serius menangani masalah ini (anak putus sekolah,red), buktikan dengan anggaran,” ujar Roy.
Lanjutnya, Pemprov Kalsel akan membantu pemerintah daerah yang memiliki perhatian serius pada permasalahan tersebut. Terutama dalam hal anggaran yang disediakan.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Ahmad Yani dalam laporannya menyebutkan, peserta kegiatan adalah para sekda dan tim, pejabat inspektorat kabupaten/kota se Kalsel, dan BPK Perwakilan Kalsel.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 disampaikan Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen.
Sedangkan, capaian indikator makro Provinsi Kalsel dipaparkan pihak Bappeda Provinsi Kalsel. Dilanjutkan penandatanganan berita acara LPPD masing masing Pemkab dan Pemko se Kalsel dengan Pemprov Kalsel. (tia)
BANJARBARU – Rapat Koordinasi Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel digelar, Selasa (27/9). Diadakan di ruang H Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur di Banjarbaru.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar turut hadir sekaligus memberikan arahan pada rakor tersebut.
Sekdaprov menggarisbawahi masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel pada sektor kesehatan dan pendidikan. Kedua hal tersebut menurutnya perlu perhatian serius dari pemkab dan pemko ke depannya.
Begitu juga dengan penurunan angka stunting yang masih perlu digenjot. Tentunya dengan membuat program yang tepat sasaran.
Angka anak putus sekolah yang masih cukup besar di tingkat SMP juga menjadi perhatiannya. Pemerintah di daerah perlu mengetahui faktor pemicu dan memastikan keakuratan data, sehingga bisa menyusun formula yang tepat dalam menanganinya.
“Kalau benar-benar kabupaten kota serius menangani masalah ini (anak putus sekolah,red), buktikan dengan anggaran,” ujar Roy.
Lanjutnya, Pemprov Kalsel akan membantu pemerintah daerah yang memiliki perhatian serius pada permasalahan tersebut. Terutama dalam hal anggaran yang disediakan.
Sementara Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kalsel, Ahmad Yani dalam laporannya menyebutkan, peserta kegiatan adalah para sekda dan tim, pejabat inspektorat kabupaten/kota se Kalsel, dan BPK Perwakilan Kalsel.
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2021 disampaikan Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen.
Sedangkan, capaian indikator makro Provinsi Kalsel dipaparkan pihak Bappeda Provinsi Kalsel. Dilanjutkan penandatanganan berita acara LPPD masing masing Pemkab dan Pemko se Kalsel dengan Pemprov Kalsel. (tia)
Program Integrasi Sawit-Sapi di Kalsel Jadi Percontohan Nasional
Paman Birin Terima Penghargaan BKN Award 2022
Jl. A Yani Km 26, 900 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. (Klik untuk lihat Maps)
Telp: 0511-4706151, 0511-3303553
Fax: 05114706150
– redaksi@radarbanjarmasin.co.id
– iklan@radarbanjarmasin.co.id
– pemasaran@radarbanjarmasin.co.id