Adikarya Parlemen
Jabar — Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022 Provinsi Jabar dalam beberapa pekan ke depan akan ditetapkan menjadi Perda. Merujuk pada rancangan awal RAPBD Provinsi Jabar Perubahan Tahun 2022, sebagaimana yang sudah diungkapkan pihak Pemerintah Provinsi Jabar dalam nota pengantar RAPBD Gubernur Jabar tahun 2022 yang menyebutkan “untuk belanja operasi mengalami kenaikan atau penambahan sebesar Rp. 1.23 triliun.
Selanjutnya, belanja operasi itu, salah satunya dialokasikan untuk program prioritas di berbagai sektor.
Sehubungan dengan hal itu pula, diharapkan Beberapa program di sektor kesehatan ada penambahan anggaran.
Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Heri, dalam keterangannya mengatakan sektor kesehatan saat ini harus menjadi perhatian serius. Kondisi faktual derajat kesehatan masyarakat, dengan belum terwujudnya situasi endemi Covid 19, antisipasi wabah penyakit itu harus tetap ada.
Kondisi faktual lainnya, penyakit menular dan tidak menular masih terjadi. Dari laporan yang diterima dari Dinkes Jabar, untuk kasus HIV saja, di tahun 2021 saja tercatat ada 4.165 orang yang harus berobat .
Dengan memperhatikan kondisi faktual masih adanya berbagai jenis penyakit pada sebagian masyarakat, perlu ada penguatan program di sektor kesehatan
Sejalan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan Jabar yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jabar Tahun 2018-2023, salah satu tujuan yang harus tercapai yaitu”meningkatnya status kesehatan masyarakat”.
Sehubungan dengan hal itu, jelas Heri melalui dukungan APBD Perubahan 2022 Provinsi Jabar, kegiatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular harus ada penambahan anggaran.
Penambahan anggaran itu, bisa juga sebagai antisipasi kewaspadaan dini atas penyakit yang berpeluang muncul dalam situasi musiman seperti DBD yang kerap muncul dalam suasana musim pancaroba.
Penambahan anggaran di sektor kesehatan, juga untuk mengantisipasi kejadian bencana alam, terutama di daerah yang rentan atau langganan banjir yang kerap terjadi di akhir tahun karena durasi curah hujan yang tinggi.
Heri, dalam keterangannya mengatakan bagi pihak legislatif Jabar yang mempunyai fungsi budgeting, itu sudah diimplementasikan dalam persetujuan dan pengesahan APBD Provinsi Jabar yang rutin setiap tahun baik dalam APBD murni maupun APBD Perubahan, diharapkan pengalokasian anggaran yang rutin ini semoga secara bertahap dapat mendukung pembangunan kesehatan . Hal yang diharapkan masyarakat Jabar sehat baik jasmani maupun rohani.
Hal yang diharapkan selain status kesehatan masyarakat yang kian membaik, juga diharapkan program kesehatan masyarakat dapat dinikmati secara meluas dan merata oleh masyarakat. Sejalan dengan harapan tersebut, seluruh Kabupaten/Kota di Jabar mempunyai RSUD dan RSJ juga bisa segera tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
Partisipasi yang bisa diberikan Provinsi Jabar agar RSUD dan RSJ bisa ada di seluruh Kabupaten/Kota dapat diimplementasikan melalui Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jabar ke Kabupaten/Kota.(nur)