Jogja, dprd-diy.go.id – Senin (12/09/2022) Fraksi-Fraksi DPRD DIY menyampaikan pemandangan umum terhadap penghantaran atau penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 tersebut dalam bahan acara Nomor 30 tahun 2022.
Dalam penjelasan Gubernur DIY atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DIY tahun 2023 Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proporsi alokasi anggaran prioritas penanganan Covid-19 dalam RAPBD DIY tahun 2023 terkait penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net), serta mohon disampaikan terkait perkembangan terkini penanganan Covid-19 dan progress Program Vaksinasi Booster di masyarakat.
Salah satu aspek yang menjadi prioritas kebijakan pembangunan adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Disamping hal itu, arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan.
Fraksi PKS juga memberikan beberapa pertanyaan terhadap Nota Keuangan APBD DIY Tahun Angaran 2023 terkait perhitungan inflasi akibat dari kenaikan harga BBM, langkah-langkah dalam penurunan angka kemiskinan dan usaha menaikan pendapatan warga miskin di DIY, penjelasan mengenai Indeks Williamson dalam tahun 2017-2022 dan program untuk mengatasi ketimpangan wilayah tersebut Di DIY, serta penjelasan Program/ kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD 2023.
Selain itu Fraksi PKS juga meminta penjelasan mengenai program pembangunan di wilayah perbatasan DIY, berapa komposisi saham Pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY dan berapa perhitungan laba yang akan diperoleh pada tahun 2023, serta penjelasan mengenai belanja modal asset tetap dan belanja subsidi.
Penyampaian umum Fraksi PAN menyoroti beberapa hal. Salah satunya mengingatkan agar Gubernur DIY dan seluruh jajaran eksekutif tentang pentingnya menggali sumber-sumber pendapatan yang lebih ramah lingkungan. Fraksi PAN juga menyarankan agar Dana Keistimewaan diorientasikan pada pelaksanaan 5 kewenangan Keistimewaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terukur peningkatannya dari waktu ke waktu.
Fraksi Gerindra turut mempertanyakan bagaimana Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah dan Retribusi dapat diproyeksikan. Selain itu, skema BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM dari Pemerintah Pusat apakah bisa dikolaborasikan dengan program kegiatan Pemda DIY dalam upaya membangun ketahanan ekonomi dan bisa mengurangi angka kemiskinan serta bagaimana langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.
Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra mendukung dan mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah dalam pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Dalam BA. NO. 30 Tahun 2022.
Pemandangan umum Fraksi PKB salah satunya menyoroti masalah pendidikan. Pendidikan masih merupakan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat mewujudkan SDM yang berkualitas, namun pada kenyataannya masih ada beberapa sekolah (swasta) yang membebankan biaya pendidikan yang agak tinggi kepada orang tua siswa. Fraksi PKB menilai aksesbilitas pelayanan pendidikan terutama dikantong-kantong kemiskinan belum sesuai dengan yang diharapkan.
Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya menanyakan asumsi dan upaya yang akan dilakukan pemda DIY dalam menekan laju inflasi yang saat ini masih berada pada kisaran 5%. Hal ini menjadi pertanyaan mengingat pada tahun 2023 angka inflasi diproyeksikan sekitar 2,51 – 2,73%. Menurut laporan Bank Indonesia DIY tahun 2022, inflasi DIY pada triwulan II 2022 tercatat pada level 5,33% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2022 sebesar 2,95% (yoy) serta lebih tinggi dibanding realisasi triwulan II 2021 yakni 1,50% (yoy).
Fraksi Nasdem-PSI-PD berpendapat bahwa dari paparan perangkaan yang ada dalam rancangan RAPBD, estimasi Pendapatan Daerah yang menjadi sumber bagi proses Pembangunan di DIY harus menjadi fokus kita semua. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD 2023 adalah Tingkat pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Angka kemiskinan. Apabila ketiga komponen dasar tersebut menjadi acuan dasar dalam penyusunan APBD 2023, maka tentu akan memberikan profile tentang postur APBD 2023.
Terkait dengan Penjelasan Gubernur tentang Nota Keuangan Rancangan APBD DIY tahun Anggaran 2023, Fraksi NasDem-PSI-PD juga menyampaikan Pandangan Umum, masukan, sekaligus pertanyaannya.
Ojol Demo Kenaikan BBM, Dr. R. Stevanus : Memberatkan, Kenaikan Harga Perlu Ditinjau Ulang
Your email address will not be published.
*
*
Ojol Demo Kenaikan BBM, Dr. R. Stevanus : Memberatkan, Kenaikan Harga Perlu Ditinjau Ulang
Forum OJOL Lakukan Aksi Massa, Tuntut Harga BBM Turun dan Tindak Lanjut Aspirasi OJOL
Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Raperda Penyelenggaraan Pesantren
Dukung Prioritas Gubernur DIY 2022-2027, Dr.R. Stevanus : Perda Jogja Smart Province Dibutuhkan DIY
Aksi Penolakan Harga BBM Berlanjut, Dr. R. Stevanus : “Kenaikan Harga BBM Memberatkan Warga DIY” 
#DPRDDIYRumahKitaFollow
Ramadhan sudah tiba, monggo terus terapkan protokol kesehatan disetiap aktivitas kita.😊
Semoga kita bisa menjalani ibadah puasa dengan penuh berkah kesehatan. 😇
#DPRDDIY #RamadhanKareem #Ramadhan #ramadhan2021 #ramadanmubarak #puasa #bulanpuasa #Ramadan #Ramadhan1442H
Marhaban ya ramadhan.
Bulan suci kembali tiba. Saat tepat mensucikan diri dari segala dosa.
Mohon maaf lahir dan batin.
Selamat menunaikan ibadah puasa.
#DPRDDIY #jogja #Ramadhan #puasa #bulanramadhan #bulanpuasa #JogjaIstimewa #ramadhankareem #muslim
Stay safe Jogja, semoga semuanya aman sedulur sedulur di malang jawa timur🙏
Wah… Menarik nih, penasaran kan Sobat Parlemen? Jangan lupa nonton ya.. 🤗
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah DIY @gkrbendara memberi plakat apresiasi kepada @eko_suwanto Ketua Komisi A DPRD DIY
Atas edukasi terkait pemanfaatan TIK untuk optimalisasi informasi destinasi tujuan wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.
from: @binaberkarya
#DPRDDIY
Copyright © DPRD DI Yogyakarta