Medanbisnisdaily.com-Medan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut minta Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) agar memfokuskan APBD 2023 untuk pembangunan berbasis kerakyatan, seperti UMKM, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan perikanan, pendidikan dan kesehatan.
"Karena, di-PAPBD 2022, sektor tersebut belum mendapat dukungan anggaran yang optimal," ungkap juru bicara FPKS Hidayah Herlina Gusti saat membacakan pandangan umum FPKS terhadap ranperda RAPBD tahun anggaran 2023, di DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan Senin (29/8/2022).
Dalam paripurna yang dipimpin wakil ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, FPKS menilai sektor UMKM, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan perikanan, pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang diharapkan pemberdayaannya oleh masyarakat Sumut mayoritas berada di pedesaan.
Dalam pandangan umumnya, FPKS mendorong Pemprovsu melakukan penambahan kepesertaan BPJS PBI baru dan penambahan anggaran non register untuk mencover masyarakat tidak tercatat dalam kepesertaan BPJS PBI.
Fraksi PKS juga mendorong Pemprovsu serius dalam penerimaan tenaga guru PPPK pada tahun 2023 guna menutupi kekosongan ASN guru di lingkungan pendidikan yang disebabkan setiap tahun 1000 guru pensiun, termasuk honorer non guru ke PPPK.
"Kami juga mendorong Pemprovsu fokus pada persiapan tuan rumah PON 2024 dalam bentuk perbaikan venue, pembangunan stadion utama, pembinaan atlit dan master plan," ungkapnya.
Terkait infrastruktur, FPKS mendukung pembangunan jalan mantap di Sumut dan minta penjelasan gubernur tentang progres yang akan dilaksanakan tahun 2022-2023, karena hal itu sudah ditunggu masyarakat Sumut.
Menyangkut BUMD, FPKS mendukung proses penggabungan AIJ ke PPSU agar BUMD ini lebih sehat dan profesional, serta mamapu memberikan PAD ke Pemprovsu. Diminta BUMD Dirga Surya tidak jadi digabungkan agar serius memperbaiki sumber daya manusia, perbakan manajemen pengelolaan BUMD, sehingga mampu menunjukkan kinerja lebih baik.
"FPKS minta biro perekonomian lebih serius lagi membina BUMD yang ada, sehingga keberadaan BUMD benar benar memberikan keuntungan bagi Pemprovsu, bukan sebaliknya hanya membebani anggaran saja," ungkapnya.
Untuk meningkatkan nilai investasi lebih tinggi, FPKS minta Gubsu mempermudah proses perizinan kepada investor di Sumut dan berupaya meninngkatkan nilai investasi lebih tinggi secara year of year dari tahun 2021 dan 2022.