BORNEONEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.811 laporan penerimaan gratifikasi pada Semester I 2022, atau naik 37 persen daripada periode yang sama pada tahun 2021.
Dari laporan tersebut, KPK telah menetapkan barang yang dilaporkan menjadi milik negara sejumlah Rp1.192.492.714,75.
“Untuk gratifikasi dan pelayanan publik, sekarang jauh lebih baik karena pelaporannya dia online. Jadi, 1.800 ini online semua itu ditetapkan milik negara Rp1,1 miliar,” ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers “Kinerja KPK Bidang Pencegahan Semester I 2022” di Gedung KPK, Jakarta, Senin.
Namun, KPK juga mengungkapkan bahwa laporan penerimaan gratifikasi sepanjang KPK berdiri baru 64,1 persen dari 774 lembaga pemerintah, termasuk pemerintah daerah, yang melaporkannya ke KPK.
Dengan kata lain, kata dia, kesadaran melaporkan gratifikasi ini masih sangat rendah karena masih ada sekitar 36 persen yang tidak pernah ada laporan gratifikasi ke KPK selama KPK berdiri.
“Jadi, terutama pemerintah daerah, ada sekitar 200-an gitu pemerintah daerah tidak pernah kami dapat laporan gratifikasi walaupun kalau ada saja masih belum menunjukkan bahwa itu bersih dari gratifikasi,” tuturnya.
Sementara itu, untuk memberikan pelayanan maksimal bagi publik, KPK juga terus mengembangkan platform Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) sebagai medium bertukar informasi berupa cerita, diskusi, dan menyampaikan keluhan yang mewadahi interaksi antar-kementerian/lembaga dengan masyarakat.
Hingga 30 Juni 2022, KPK mencatat JAGA telah dikunjungi lebih dari 6,6 juta dengan total pengguna aktif sebesar 278.126 dan memperoleh 45.397 akun pengguna baru.
“Untuk mendorong pelayanan publik, KPK tahu bahwa ada korupsi kecil kami bilang petty corruption. Oleh karena itu, kami kembangkan platform JAGA.id. Jadi, elektronik saja untuk sektor pendidikan, kesehatan, desa, dan perizinan, juga baru kami launching JAGA Kampus,” ucap Pahala.
Ia lantas menekankan, “Mahasiswa sebelum mengawasi pemerintah, mending awasi dahulu kampusnya. Kami ajarkan bagaimana cara membaca laporan keuangan kampus dan bagaimana cara menganalisisnya.”
ANTARA
Bayu menyampaikan kegiatan tersebut, merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan lahan dengan pendekatan preemtif serta edukasi bagi pelaku usaha, masyarakat, serta pejabat terkait
Menurut Dedi, informasi surat permintaan maaf Ferdy Sambo diterimanya dari Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) Polri. Surat tersebut tertulis tanggal dibuatnya pada hari Senin (22/8).
Pejabat lama Iman Wijaya mengalungkan selendang kepada pejabat baru Pathor Rahman sebagai tanda telah diterima oleh masyarakat Kalimantan Tengah.
Kendati demikian Mendag menegaskan bahwa ia tidak berada dalam sikap menyalahkan Kementerian Sosial maupun Menteri Sosial Tri Rismaharini.
PBS perlu membangun kebun plasma dan memfasilitasi program serta kegiatan termasuk di saat harga Tandan Buah Segar (TBS) sedang menurun.
Apabila ingin dinyatakan lulus maka calon mahasiswa dapat “dibantu” dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan ke pihak universitas.
Tujuan pengelolaan limbah B3 Medis ini untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar dari penyebaran infeksi dan cidera. Kemudian mengurangi jumlah dan potensi bahaya limbah medis padat.
Cipi menerangkan dalam perkara tersebut menjerat 3 orang yakni Sonata Firdaus Eka Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran, H Akhmad Gazali sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan dan Yoneli Bungai selaku Kuasa Bendahara Umum
Kedatangan Kasdim bersama rombongan tersebut mendapat sambutan hangat dari Ketua RT setempat Asriansyah beserta masyarakat yang sudah menantikan pelaksanaan TMMD ke 115 tepatnya warga RT.01/RW.I.
Menkominfo mengakui masih terdapat tantangan untuk memberantas judi online yakni lemahnya kesadaran untuk menjadikan ruang digital Indonesia bebas dari aktivitas ilegal.