Oleh
Jakarta – Kementerian Kesehatan pada hari ini, Sabtu (20/8/2022), mengumumkan bahwa telah ada satu orang pasien terkonfirmasi cacar monyet (monkeypox) di Indonesia.
Juru bicara Kemenkes dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan, artinya seperti juga negara-negara tetangga lainnya, penyakit ini sudah masuk Indonesia.
“Kami mem-publish ini kepada masyarakat yang mungkin sering bertanya-tanya, karena Thailand, Singapura, Australia, sudah ada (kasus monkeypox). Di Indonesia, hari ini sudah ada, ternyata betul yang diumumkan WHO. Seluruh negara harus punya kewaspadaan terhadap ini,” ujarnya dalam Konferensi Pers Penemuan Pasien Pertama Terkonfirmasi Monkeypox atau Cacar Monyet di Indonesia, yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (20/8/2022).
Syahril mengatakan sejak 6 Mei 2022, kasus monkeypox terdeteksi untuk pertama kalinya di Inggris. Kemudian pada 23 Juli 2022, WHO mengumumkan cacar monyet sebagai kedaruratan kesehatan global, dan saat ini sudah ada 86 negara yang sudah melaporkan kasus monkeypox ini dengan jumlah total 39.708 dan kematian sekitar 400 orang.
Sejak diumumkan oleh WHO, lanjutnya, di negara kita telah melakukan berbagai upaya, edukasi, sosialisasi dan kesiapan di pintu-pintu masuk negara, baik itu penanganan awal, deteksi dan bagaimana pengobatan-pengobatan yang dilakukan apabila ada pasien cacar monyet.
“(Di Indonesia) Sudah ada 23 kasus yang sudah kita tangani, 22 di antaranya telah disingkirkan, discarded, PCR nya negatif. Pasiennya ada yang 1 terkonfirmasi dari DKI Jakarta, laki-laki 27 tahun. Habis bepergian dari luar negeri,” ujarnya.
Kemudian, informasi tersebut ditindaklanjuti teman-teman di Dinkes Jakarta untuk melakukan surveillance dan pemeriksaan-pemeriksaan, karena kasus cacar monyet ini menular dan perlu contact tracing.
Suspek Cacar Monyet Muncul di Jateng, Ganjar Minta Pintu Masuk Indonesia Diperketat
IDI Minta Semua Dokter Waspadai Gejala Cacar Monyet pada Pasien
Kemenkes Luncurkan Platform SatuSehat
Oleh
Jakarta – Kabar duka atang dari keluarga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Sang ayah Achmad Hermanto Dardak dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (20/8/2022) pagi.
Achmad Hermanto Dardak (65 tahun) mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum ini meninggal dunia dalam kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang KM 341+400 arah Jakarta sekitar pukul 03.25 WIB.
Petugas Senkom Tol Pemalang-Batang mengatakan bahwa ayah Emil Dardak menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.
“Kecelakaan mobil menabrak truk dari belakang. Korban meninggal dunia atas nama Hermanto Dardak, posisi sekarang masih di RSU Aro, Pekalongan, Jawa Tengah. Pak Hermanto duduk di kursi penumpang belakang sopir tapi sebelah kiri,” ungkap petugas tersebut.
Dalam kronologi kecelakaan yang diterima suarasurabaya.net, kecelakaan melibatkan mobil Innova B 2739 UFZ yang dikemudikan Angga Saputra (30 tahun) dan truk Hino K 1909 BH yang disetir oleh Siswoyo (31 tahun).
Kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi ayah Emil Dardak menempuh perjalanan masuk dari gerbang tol Kalikangkung dengan kecepatan 100 km/jam. Saat di TKP, sopir mobil Innova diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya.
Innova yang ditumpangi ayah Emil Dardak itu mengalami kerusakan berat di bagian depan dan samping kiri. Sementara truk mengalami kerusakan ringan di bagian belakang.
Petugas tersebut menambahkan, saat ini truk dan mobil yang terlibat kecelakaan masih berada di gerbang Pekalongan.
Bertus asisten Emil Dardak yang membenarkan bahwa ayahanda Emil meninggal dunia pagi ini. Emil Dardak saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta.
Oleh
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.
“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40 persen dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (19/08/2022).
Budi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-Katalog dan dimanfaatkan secara luas.
“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-Katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” ujarnya.
Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri di antaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.
“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke puskesmas, posyandu prima, dan posyandu di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.
Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.
“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.
Oleh
Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi.
“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya.
Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.
“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.
Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.
“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.
“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.
Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.
“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.
Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.
“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Copyright © 2019 fakta.news – All Rights Reserved