Oleh
Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima masukan dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dan Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) sebagai bagian dari harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Menurut Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, pertemuan tersebut guna memantapkan konsepsi baik dari sisi aspek teknik maupun aspek substansi.
Untuk itu masukan dari Himbara dan Perbanas dinilai sangat berharga terutama terkait dengan industri perbankan yang sangat dinamis sekarang. “Kemudian belum lagi inovasi bisnis itu bersentuhan langsung dengan inovasi teknologi, digital banking, tadi ada peer to peer lending, maupun yang lain-lain, makannya itu penting untuk kita lakukan,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Supratman menambahkan, secara garis besar, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tersebut bukan hanya berkaitan dengan industrinya, melainkan juga mengatur bagaimana koordinasi antara lembaga jasa keuangan, yakni, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, pengawas perbankan pada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Undang-undang ini juga mengamanatkan sebagai protokol atau jaring pengaman krisis. Itu sentuhan-sentuhannya ke sana tetapi karena kita menghadapi perubahan dinamika geopolitik yang semakin tidak menentu, belum lagi menyangkut soal bagaimana kita memenuhi pembiayaan di APBN kita. Karena Perpu kemarin kan akan berakhir di tahun 2023, defisit anggaran harus maksimal dibuat 3 persen, ini semua menjadi protokol untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan ke depan,” pungkasnya.
Selain itu, jelasnya, aspek lain yang juga turut dibahas dalam RUU P2SK tersebut adalah persoalan penguatan kelembagaan keuangan, perlindungan data pribadi konsumen yang juga dibahas dalam satu bab khusus menyangkut soal inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga pengaturan tentang industri kripto.
“Industri keuangan itu bukan hanya terkait dengan perbankan, tapi juga asuransi, lembaga keuangan non-bank, semuanya, dan itu semua terkait dengan soal penjaminan tadi kita sudah dengar ya menyangkut soal-soal itu, itu semua yang akan kita urus, termasuk salah satu tadinya koperasi simpan pinjam, tadinya itu ada di ranah Kementerian Koperasi, tapi karena begitu maraknya yang namanya koperasi simpan pinjam ini dana dibawa kabur, maka kemudian khusus koperasi simpan pinjam itu kita alihkan dari Kementerian Koperasi ke Otoritas Jasa Keuangan,” imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Terakhir, legislator daerah pemililah (dapil) Sulawesi Tengah ini berharap RUU tersebut dapat selesai tahun ini. Karena keberadaan RUU tersebut nantinya sangat dibutuhkan di tengah ketidakpastian global. “Undang-undang P2SK ini memang ini undang-undang elit, oleh karena itu jangan sampai kemudian undang-undang ini tidak menyentuh kepada masyarakat kalangan bawah,” harap Anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Pemerintah Harus Segera Buat Aturan Turunan UU TPKS
Willy Aditya Apresiasi Media Atas Pemberitaan Masif RUU TPKS
Luluk Nur Hamidah Sayangkan Oknum Guru Pelaku Pencabulan di Kediri Hanya Dipindah Tugas
Oleh
Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.
“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40 persen dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (19/08/2022).
Budi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-Katalog dan dimanfaatkan secara luas.
“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-Katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” ujarnya.
Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri di antaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.
“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke puskesmas, posyandu prima, dan posyandu di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.
Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.
“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.
Oleh
Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi.
“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya.
Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.
“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.
Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.
“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.
Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.
“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.
Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.
“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.
Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.
“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
Oleh
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (18/08/2022), di Kantor Kemendikbudristek. Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.
“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertifikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Hadi.
Hadi menyampaikan. penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74 persen dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertifikatan aset instansi pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.
“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Nadiem.
Nadiem pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini.
“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut menjalankan, mengawal, memberi masukan, hingga memfinalisasi terbitnya sertifikat ini. Sekali lagi, capaian ini berhasil kita peroleh berkat gotong royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Mendikbudristek.
Nadiem juga mengajak semua pihak untuk terus menguatkan gotong royong dalam mengelola situs Candi Borobudur dengan berorientasi pada pemajuan kebudayaan Indonesia.
“Mari bersama-sama merawat keberlangsungan dan mendorong pemajuan Candi Borobudur demi terwujudnya cita-cita Merdeka Berbudaya,” pungkas Nadiem.
Copyright © 2019 fakta.news – All Rights Reserved