TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Cina Liu Kun memastikan negaranya mendukung mekanisme Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF) untuk penanganan kesehatan di bawah pengelolaan Bank Dunia. Inisiatif ini didorong oleh Presidensi Indonesia dalam agenda G20.
“Demi menjaga kesehatan dan kehidupan manusia, dan untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia, Cina telah menyatakan untuk mendukung pembentukan FIF pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi di Bank Dunia,” kata Liu dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2022
Dukungan tersebut disampaikan Liu pada hari kedua Pertemuan Ketiga Finance Ministers Central Bank Governor (FMCBG) di Nusa Dua, Bali, 12 Juli 2022. Dalam persamuhan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkeu negara G20 lain turut hadir.
Liu mengatakan Cina akan aktif mempertimbangkan kontribusinya terhadap FIF dan mempelajari lebih lanjut mekanisme penggalangan dana itu. Dia melihat situasi pandemi telah mendorong adanya kebutuhan untuk mengantisipasi pandemi pada masa mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi dukungan dari Cina. Sri berharap dalam pertemuan antar-kepala negara berikutnya, Presiden Xi Jinping dapat mendeklarasikan dukungan resmi Cina terhadap pembentukan FIF.
“Maka dari itu, kami mengharapkan dukungan Cina atas FIF agar dunia dapat lebih siap menghadapi situasi pandemi di masa depan. Indonesia telah menyumbang US$ 50 juta untuk menunjukkan kepemimpinan dan keseriusan Indonesia dalam penanganan pandemi yang lebih baik,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan Presidensi G20 Indonesia telah mendorong mekanisme FIF untuk penanganan kesehatan di bawah pengelolaan Bank Dunia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan memegang peranan penting dalam mekanisme pendanaan ini.
Adapun selain menyepakati dukungan terhadap FIF, kedua menteri menyetujui pentingnya isu ketahanan pangan untuk dibahas lantaran dampaknya signifikan terhadap dunia. Sri Mulyani juga menjelaskan keterkaitan dampak kenaikan harga pangan terhadap peran fiskal dalam melakukan kebijakan subsidi dan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan serta untuk pengendalian inflasi dari sisi kebijakan moneter.
Keduanya pun membuka peluang untuk bekerja sama di bidang investasi dan perdagangan, terutama di sektor strategis seperti infrastruktur. RI dan Cina telah menorehkan banyak pencapaian selama dua tahun terakhir dan berharap dapat memperkuat hubungan bilateral keduanya dalam bidang investasi dan perdagangan.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Dalam Presidensi G20 di Naples tahun lalu, para menteri lingkungan G20 sudah berkomitmen melanjutkan dan meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.
Sri Mulyani menuturkan seluruh instrumen kebijakan akan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain.
Sri Mulyani menyayangkan aspek finansial tidak pernah dibicarakan dalam konteks perubahan iklim.
Sri Mulyani menyatakan Indonesia adalah negara pertama yang menginisiasi pertemuan lintas menteri untuk membahas pembiayaan perubahan iklim di G20.
Pembahasan ini merupakan agenda lanjutan dari Presidensi G20 yang sebelumnya diselenggarakan di Arab Saudi pada 2020 dan di Italia pada 2021.
Sri Mulyani menyebut kebijakan pemberlakuan pajak karbon sekadar menunggu waktu.
Laporan Bank Dunia sebelumnya menyatakan kondisi ekonomi global saat ini sama dengan resesi global pada 1970-an.
Para ahli menduga cuaca panas di sejumlah wilayah di Cina disebabkan dampak perubahan iklim.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan sekitar 243 miliar dolar AS atau sekitar Rp3.500 triliun.
Kedutaan Besar Kanada di Jakarta mengkonfirmasi Chrystia Freeland akan hadir di pertemuan para Menteri Keuangan G20 di Bali akhir pekan nanti
