Thursday, 24 Zulqaidah 1443 / 23 June 2022
Thursday, 24 Zulqaidah 1443 / 23 June 2022

Kamis 23 Jun 2022 05:23 WIB
Rep: mgrol135/ Red: Ani Nursalikah
Presiden Tunisia Kais Saied. Presiden Tunisia Konfirmasi Rancangan Konstitusi Baru Hapus Islam Sebagai Agama Resmi
REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS — Presiden Tunisia Kais Saied mengonfirmasi rancangan konstitusi yang akan diajukan ke referendum pada 25 Juli mendatang tidak akan menyatakan Islam sebagai agama resmi, Selasa (21/6/2022).
“Konstitusi Tunisia berikutnya tidak akan menyebut negara dengan Islam sebagai agamanya, tetapi milik umma (komunitas) yang memiliki Islam sebagai agamanya. Umat dan negara adalah dua hal yang berbeda,” ucapnya kepada wartawan di bandara Tunis.
Saied menerima pengiriman draft teks pada Senin (20/6/2022), sebuah langkah kunci dalam upayanya merombak negara Tunisia setelah dia memecat pemerintah dan merebut kekuasaan yang luas Juli lalu dalam gerakan penentang yang disebut kudeta.
Dilansir Arab News, Selasa (21/6/2022) Sadeq Belaid, ahli hukum yang mengepalai komite perumus, mengatakan dalam sebuah wawancara awal bulan ini bahwa dia akan menghapus semua referensi tentang Islam dari dokumen baru sebagai tantangan bagi partai-partai Islam.
 
Komentarnya, sebagian mengacu pada musuh Saied, Ennahdha, sebuah partai yang diilhami Islamis yang telah mendominasi politik Tunisia sejak 2011, memicu perdebatan nasional yang panas. Artikel pertama konstitusi Tunisia tahun 2014 dan pendahulunya pad 1959, mendefinisikan negara Afrika Utara tersebut sebagai “negara yang bebas, mandiri, dan berdaulat. Islam adalah agamanya dan bahasa Arab adalah bahasanya.”
 
Konstitusi 2014 adalah hasil kesepakatan yang diraih dengan susah payah antara Ennahdha dan lawan sekulernya, tiga tahun setelah pemberontakan yang menggulingkan diktator Zine El Abidine Ben Ali.
 
Teks baru, yang dihasilkan melalui “dialog nasional” yang tidak menyertakan kekuatan oposisi dan diboikot oleh konfederasi serikat pekerja UGTT yang kuat, dimaksudkan untuk disetujui oleh Saied pada akhir Juni sebelum dimasukkan ke pemilih bulan depan.
Setahun setelah itu terjadi, mantan profesor hukum tata negara itu memecat pemerintah, kemudian mengkonsolidasikan perebutan kekuasaannya dengan membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan kehakiman. Langkahnya telah disambut oleh beberapa orang Tunisia yang lelah dengan sistem pasca-revolusioner yang korup dan sering kacau, tetapi yang lain telah memperingatkan dia akan mengembalikan negara itu ke otokrasi.
 
Saied telah lama menyerukan sistem presidensial yang menghindari kebuntuan yang sering terlihat di bawah sistem parlementer-presiden campuran. “Yang penting rakyat punya kedaulatan. Ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif, dan pemisahan di antara mereka,” katanya.
https://www.arabnews.com/node/2107786/middle-east
Dapatkan Update Berita Republika
Kominfo Minta Platform Digital Segera Mendaftar
Optimalisasi Teknologi Digital, BRI Tingkatkan Bisnis Wealth Management
Bitcoin Turun Dekati 20 Ribu Dolar, Industri Kripto Mulai Cemas
Isu PHK, Startup Digital Diminta Perhatikan Tiga Aspek Ini
Adu Kebolehan Baca Puisi dan Pameran Lukisan Ala DKI dan DEKKMA
Bisnis Global

Jepang hentikan pendanaan proyek PLTU demi kurangi emisi karbon
Tips Haji

Jamaah haji dilarang membawa 15 barang bawaan ini.
Mobil

Mobil Range Rover Ratu dipasangi ornamen anjing labrador.
Asia

Mata uang rupee Pakistan ditutup pada level terendah sepanjang masa.
Umum

Saat dilakukan penangkapan, para pelaku yang berjumlah delapan orang berusaha kabur.
4 PHOTO
5 PHOTO
3 PHOTO
3 PHOTO
3 PHOTO
Kamis , 23 Jun 2022, 05:01 WIB
Rabu , 22 Jun 2022, 18:13 WIB
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved

source