Monday, 21 Zulqaidah 1443 / 20 June 2022
Monday, 21 Zulqaidah 1443 / 20 June 2022
Senin 20 Jun 2022 08:00 WIB
Rep: Ratna ajeng tejomukti/ Red: Muhammad Hafil
Agar Insentif Guru Madrasah Merata, Kemenag Diminta Maksimalkan Pendataan. Foto: Ilustrasi Siswa Madrasah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menjelaskan saat ini Kementrian Agama menjalankan dua fungsi yakni fungsi agama dan fungsi pendidikan.
“Namun dalam praktiknya di lapangan porsi anggaran dialokasikan 80 persen lebih untuk fungsi pendidikan, sedangkan fungsi agama hanya sekitar 18 persen,”ujar dia kepada Republika, Ahad (19/6/2022).
Padahal Kemenag termasuk peringkat lima besar terbesar yang mendapat porsi APBN. Terkait alokasi insentif guru madrasah non PNS hanya untuk 216 ribu orang karena alasan keterbatasan anggaran, Diah menilai permasalahan ada di sistem pendataan.
“Ini menjadi cerminan refleksi diri apakah apakah benar beban Kemenag besar dengan sebagian besar terserap untuk tenaga kependidikan atau memang pendataan yang belum rapi,”ujar dia.
Selain itu hingga saat ini fungsi pendidikan yang juga menjadi bagian dari Kementrian Pendidikan ini masih belum tersinkronisasi dengan Kementrian Agama. Sehingga proporsi anggaran pendidikan di Kemenag belum terlihat jelas.
Apalagi melihat laporan Kemenag yang menyebutkan bahwa masih banyak kekurangan dalam pendidikan agama, seperti guru agama, dan sarana dan prasarana khususnya di tingkat pendidikan menengah ke bawah. Diah menyarankan agar Kemenag segera memperbaiki sistem pendataan pendidikan di tingkat menengah kebawah agar anggaran dapat teralokasikan secara merata.
Saat ini memang baru pendataan perguruan tinggi saja yang sudah terlihat baik. Ditambah lagi melihat porsi anggaran pendidikan agama yang tidak seimbang diantara agama lainnya.
“Alokasi anggaran pendidikan Islam saat ini sudah ada tersendiri di direktorat pendidikan Islam, sedangkan agama lain masih tergabung dengan Bimas agama masing-masing,”ujar dia.
Diah berharap insentif yang dibagikan untuk guru madrasah non PNS bisa merata di seluruh Indonesia. Hanya saja Kemenag beralasan anggaran untuk meningkatkan jumlah alokasi insentif ini tidak ada.
Untuk memaksimalkan fungsi pendidikan di Kementrian Agama saat ini DPR RI telah membentuk Panja Pendidikan Keagamaan yang dipimpin oleh Diah Pitaloka. Diah berharap melalui panja ini pembenahan pendataan dan peningkatan kordinasi antara Kemenag dan Kemndikbud dapat dimaksimalkan.
Diah berencana rapat panja ini akan kembali difokuskan setelah masa haji dan reses selesai. Rapat panja nantinya akan menghadirkan perguruan tinggi keagamaan dan sekolah-sekolah keagamaan untuk menyerap aspirasi mereka dengan berbagai masalah yang mereka hadapi.
Dapatkan Update Berita Republika
Nasdem Dapat Keuntungan Elektoral Jika Usung Anies Jadi Capres
PKB Merapat ke Gerindra, Bagaimana Nasib Koalisi Semut Merah dengan PKS?
Ketidakbecusan Panpel Berimbas Bobotoh tak Boleh Dukung Persib di Stadion
Kasus Covid-19 Kembali Naik, Pelonggaran Masker Harus Ditinjau Ulang
Kenaikan Tarif Listrik Golongan 3.500 VA Bentuk Tarif Berkeadilan
Korporasi
Ada tiga fokus pemerintah untuk mengubah ancaman krisis pangan jadi peluang.
Politik
Nasdem tidak bisa jalan sendiri dalam menentukan capres, harus jalin koalisi.
Berita Jurnal Haji
Hampir semua jamaah pria masih mengenakan baju batik dan celana panjang.
Universitas Muhammadiyah Malang
Pemerintah mulai membangun infrastruktur untuk mengatur kecukupan pangan dan air.
Hukum
Mardani dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi yang diusut KPK.
3 PHOTO
3 PHOTO
3 PHOTO
3 PHOTO
3 PHOTO
Senin , 20 Jun 2022, 02:06 WIB
Senin , 20 Jun 2022, 16:53 WIB
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved