NGAMPRAH-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya melakukan penanganan stunting. Di Hari Ulang Tahun (HUT) ke 15 tahun ini, seluruh stakeholder bahu-membahu turut serta melakukan penanganan masalah kurang gizi kronis terhadap anak usia di bawah 5 tahun tersebut. Sebagaimana target nasional angka stunting menurun hingga 14 persen pada tahun 2024. Adapun upaya itu diantaranya dengan bekerjasama Donor Program Better Investment for Stunting Alleviation (BISA).
Plt. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan Pemda KBB menganggarkan Rp 20 miliar untuk penanganan stunting. Hal itu sebagai dukungan terhadap rencana aksi nasional dalam rangka penurunan angka stunting di Jawa Barat.
“Kami mendukung rencana aksi nasional dalam rangka penurunan angka stunting di Jawa Barat dengan menganggarkan anggaran APBD Bandung Barat sebesar Rp20 miliar. Upaya-upaya yang kita lakukan, mulai dari pembuatan jamban sehat, pemetaan wilayah yang rawan pangan atau gizi, pendampingan keluarga, edukasi bagi ibu-ibu hamil tentang pentingnya pola asuh ( Dengan memberikan ASI, Gizi tambahan, dan menjaga kebersihan sekitar lingkungan),” jelas Hengki usai menerima rombongan program BISA di Kantor Bupati Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah beberapa waktu lalu.
Ia pun mengajak kaum ibu muda untuk memahami persoalan stunting. Hal ini demi mencegah terjadinya stunting pada anak. “Yuk ibu-ibu muda, kita pahami tentang stunting agar generasi penerus bangsa ini menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas,” ujarnya.
Baca Juga: 15 Tahun Kabupaten Bandung Barat, Momentum Pemulihan Ekonomi Bangkit dari Pandemi Covid-19
Duta Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Bandung Barat, Sonya Fatmala, bertekad menurunkan angka stunting di wilayahnya. Namun upaya penurunan angka stunting di Bandung Barat cukup berat. Pasalnya, hingga saat ini tingkat stunting di wilayahnya masih berada diangka 32 persen.
Selain itu, kata dia, Pemda juga melibatkan Duta Genre ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda dalam membantu mensosialisasikan bahaya pernikahan dini dan bahaya seks bebas.
“Saat pernikahan dilakukan di usia muda akan membahayakan calon ibu, karena berpotensi kanker serviks dan jika terlanjur hamil maka bayi lahir berpotensi memiliki masalah stunting,” ungkapnya.
Ia pun mengajak kaum ibu muda untuk memahami persoalan stunting. Hal ini demi mencegah terjadinya stunting pada anak. “Yuk ibu-ibu muda, kita pahami tentang stunting agar generasi penerus bangsa ini menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas,” tukasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) KBB, Ase Wahyu mengatakan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung Barat
berdasarkan e-PPGBM pada tahun 2019= 7,60 persen, tahun 2020= 13,76 persen
dan tahun 2021= 9,54 persen. Sedangkan menurut SSGI pada tahun 2021=29,6 persen. “Target prevalensi sunting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 14% pada tahun 2024,” kata Asep.
Kondisi Stunting di KBB
1. Prevalensi Stunting berdasarkan e-PPGBM:
– Tahun 2019= 7,60%
-Tahun 2020= 13,76%
-Tahun 2021= 9,54%
2. Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI Tahun 2021= 29,6%
3. Target Prevalensi Stunting yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar 14% pada tahun 2024.
Dia menjelaskan setiap tahunnya Pemerintah Daerah menetapkan Lokus Stunting, pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 20 Lokus. Adapun Lokus Stunting diberikan bantuan keuangan khusus untuk program percepatan penurunan stunting.
Selain itu Pemerintah Daerah bersinergi dengan lembaga dan organisasi non Pemerintahan atau kemasyarakatan dalam percepatan penurunan stunting
seperti bekerjasama dengan BISA yang sudah terjalin sejak 2020. “Lokus Program BISA di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari
13 Puskesmas, 20 Desa, 40 SMP/MTs dan 69 SMA/MA,” ungkapnya.
Asep menambahkan ruang lingkup kegiatan BISA meliputi berbagai program seperti Komunikasi Perubahan Sosial dan Perilaku yang berfokus pada peningkatan gizi ibu, bayi, dan anak usia dini serta remaja. Penyedia layanan kesehatan, pemberian dan meningkatkan akses dan penggunaan TTD untuk ibu hamil dan remaja putri hamil, suplementasi vitamin A,
penggunaan oralit dan zink untuk balita diare, dan konseling untuk ibu hamil dan menyusui, remaja putri
dan pengasuh.
Selain itu, bantuan teknis kepada Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan alokasi dan efektivitas penggunaan dana dan sumber daya manusia.
Sementara, kegiatan Nutrition International yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat
diantaramya, Workshop Program TTD Remaja Putri bagi Puskesmas dan Sekolah, Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Guru (17 Petugas Puskesmas dan 79 Guru Sekolah), Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program TTD Remaja Putri Bagi Guru UKS Tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat, Pelatihan bagi Petugas Puskesmas dalam Manajemen Rantai Pasok Komoditas Gizi (39 TPG, pengelola program diare dan farmasi puskesmas), serta Pendampingan Program Diare di seluruh Puskesmas.
“Monitoring Bulan Vitamin A, Distribusi Media KIE di 13 Puskesmas, Dukungan Advokasi Kebijakan dalam Penanganan Stunting di Kab. Bandung Barat (Pembentukan TPPS, Pembentukan SUN CSO Bandung Barat) dan Aktif dalam 8 Aksi Konvergensi Stunting di Kab. Bandung Barat,” paparnya.
Sedangkan kegiatan Save the Children yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung Barat diantaranya, Orientasi terkait Program BISA kepada Kepala
SMP/MTs, Kepala Desa, KPM dan Kader Posyandu 20 Desa. Selain itu, Pelatihan Fasilitator Kecamatan Modul CTPS dan Gizi Remaja, Pelatihan EMO DEMO ke Desa Sasaran (Kader dan bidan desa), Dukungan kepada Posyandu untuk melaksanakan sesi EMO DEMO di desa, Distribusi Poster dan Learning kits Emo Demo kepada desa sasaran, Pelatihan Fasilitator Sekolah Modul CTPS dan Gizi remaja.(adv/sep)
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.