Saturday, 12 Zulqaidah 1443 / 11 June 2022
Saturday, 12 Zulqaidah 1443 / 11 June 2022
Jumat 10 Jun 2022 19:00 WIB
Rep: Fauziyah Mursid/ Red: Agung Sasongko
Wakil Presiden Maruf Amin saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia 2022 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (10/6).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong Presidensi G20 Indonesia menjadi ajang untuk menawarkan ekonomi Islam sebagai salah satu solusi pemulihan ekonomi global. Wapres menilai, sebagai negara bermayoritas penduduk muslim, sudah saatnya Indonesia mendorong ekonomi Islam sebagai pilihan ekonomi global yang dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Presidensi G20 dapat dimanfaatkan untuk menawarkan ekonomi syariah sebagai solusi bagi pemulihan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Wapres saat menghadiri acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia 2022 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (10/6/2022).
Wapres menilai ekonomi Islam saat ini memiliki modal yang sangat baik dalam hal penguatan maupun ketahanan ekonomi dan keuangan Indonesia. Secara khusus, Wapres menyebut pertumbuhan positif terus terjadi pada sektor ekonomi dan keuangan syariah global yakni pada tahun 2022 pengeluaran muslim global diperkirakan tumbuh sebesar 9,1 persen.
Pada 2021 umat muslim juga mengeluarkan USD 2 triliun untuk sektor makanan, farmasi, dan gaya hidup lain berprinsip syariah. Sementara, potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia pun sangat baik yakni per Desember 2021 total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 2.050 triliun.
Karena itu, Presidensi G20 yang saat ini dipegang oleh Indonesia, dapat dijadikan sebagai momentum pemulihan ekonomi global, salah satunya melalui ekonomi Islam. “Negara-negara harus bahu membahu, sehingga tidak ada negara yang tertinggal. Pulih satu, pulih semua. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga capaian atas sektor prioritas G20 tersebut merupakan fondasi penting bagi pengembangan ekonomi Islam,” ujar Wapres.
Wapres mengatakan, potensi besar ini akan dapat berkembang dengan baik apabila segenap pelaku ekonomi dan keuangan syariah menerapkan tata kelola yang baik dengan menekankan prinsip-prinsip kesesuaian syariah (Good Governance Syariah).
Karenanya, ia mendorong Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia untuk turut ambil bagian dalam pengembangan tersebut. Ia juga meminta IAEI semakin memperkuat sinergi antar ahli ekonomi Islam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan global.
Khususnya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen halal terkemuka dunia;”Saya berharap agar melalui halal bihalal ini muncul inovasi-inovasi baru dalam rangka penguatan peran lembaga keuangan syariah sebagai garda terdepan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi,” kata Wapres.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Ketua Umum IAEI mengatakan Silaknas IAEI juga merupakan rangkaian persiapan menuju Muktamar IAEI ke-V. Sri mengatakan, IAEI sebagai wadah dari para pakar memiliki komitmen di dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun, pandemi Covid-19 tidak menyurutkan para pengurus IAEI dalam melakukan kajian pengembangan pendidikan dan sosialisasi ekonomi Islam demi kemajuan ekonomi nasional.
Menurut Sri, pada tahun 2020 hingga 2021 program IAEI berfokus pada pembahasan isu penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang lebih inklusif di Indonesia. “IAEI berkontribusi mengarusutakan ekonomi syariah dalam membahas dan memberi solusi terhadap isu-isu strategis global dan nasional seperti COP 26, Presidensi G20 Indonesia, RUU ekonomi syariah, RUU harmonisasi peraturan perpajakan, RUU hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan pencapaian Sustainable Development Goals,” ujarnya.
Dapatkan Update Berita Republika
Survei Poltracking Kandidat Cawapres: Nama Erick Thohir di Posisi 2 Besar
Peraturan KPU Tahapan Pemilu 2024 Resmi Diundangkan
Erick Thohir Dinilai Bisa Jadi Tokoh Penentu Kemenangan di Pilpres
PKB dan PKS Berencana Berkoalisi, PDIP Enggan Ikut Campur
Tujuh Parpol Non-Parlemen Sepakat Bentuk Poros Untuk Persiapan Verifikasi Parpol
Hukum
KPK paling disorot karena menjadi lembaga paling rendah dipercaya publik versi hasil survei.
Jabodetabek Nasional
BPOM mengungkap adanya dua pabrik tahu yang menggunakan formalin di Kabupaten Bogor.
Jawa Barat
Wisatawan ke Cirebon kesulitan menemukan lokasi hiburan di malam hari
Bandung24jam
Memasuki H-1 pertandingan Persib belum menjual tiket Piala Presiden.
Umum
Hilangnya data ini akan menambah keraguan kemungkinan menentukan asal-usul virus Covid-19.
3 PHOTO
7 PHOTO
5 PHOTO
4 PHOTO
13 PHOTO
Sabtu , 11 Jun 2022, 00:30 WIB
Jumat , 10 Jun 2022, 16:53 WIB
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved