Kasus PMK Meningkat, Dua Sapi Positif, Ratusan Suspek
Ortu Disky Ardiayansa Minta Keadilan, Desak Pelaku Pemukulan Diproses Hukum
CV Lintang Timur Jaya Tak Mau Ada Jalan Rusak di Kota Santri
179 Sapi Terpapar PMK, Satu Ekor Sembuh
Muhibah Kata-Kata Memukau Penonton Festival Budaya Nusantara
Surga dalam Secangkir Kopi
Gelaran Festival Budaya Nusantara Diawali Gesah Budaya Dua Tradisi
Butuh Kekompakan, Gaungnya Dirancang Lebih Heboh
Om Kosmas Bangkit dari Kematian
Kasus PMK Meningkat, Dua Sapi Positif, Ratusan Suspek
Ortu Disky Ardiayansa Minta Keadilan, Desak Pelaku Pemukulan Diproses Hukum
CV Lintang Timur Jaya Tak Mau Ada Jalan Rusak di Kota Santri
179 Sapi Terpapar PMK, Satu Ekor Sembuh
Muhibah Kata-Kata Memukau Penonton Festival Budaya Nusantara
Surga dalam Secangkir Kopi
Gelaran Festival Budaya Nusantara Diawali Gesah Budaya Dua Tradisi
Butuh Kekompakan, Gaungnya Dirancang Lebih Heboh
Om Kosmas Bangkit dari Kematian
RADAR SITUBONDO – Angka kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) meningkat drastis. Hingga saat ini sudah mencapai sekitar ratusan ekor ternak sapi yang mengalami gejala penyakit mematikan itu.
Keadaan tersebut disampaikan anggota DPRD Situbondo setelah menerima laporan dari warga. “Pertama kasus PMK yang terkonfirmasi itu di dua kecematan, yakni Panarukan dan Suboh. Saat ini kasusnya sudah menyebar di empat kecamatan. Awalnya hanya ada dua ekor sapi yang positif PMK. Kepastian itu diketahui setelah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif,” ucap Suprapto, Rabu (8/6) kemarin.
Anggota Komisi II DPRD Situbondo itu mengatakan, kasus PMK yang menyerang hewan ternak semakin meluas. Bermula dari Panarukan dan Suboh, kemudian laporan muncul kasus serupa dari wilayah Kecamatan Banyuputih dan Banyuglugur. “Saat ini sudah mencapai sekitar ratusan hewan ternak yang suspek, terbanyak di Kecamatan Banyuputih. Rata-rata yang terjangkit adalah sapi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suprapto mengatakan, untuk kasus kematian yang diduga karena terjangkit kasu PMK baru satu ekor sapi. Namun apakah itu positif PMK juga belum diketahui. “Kalau gejalanya sama dengan dua ekor sapi yang dinyatakan positif. Tapi untuk mengetahui kepastiannya itu harus dilakukan swab pada hewan yang terjangkit,” ucapnya.
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terkesan lambat dalam menangani kasus penyebaran PMK. Karena tidak bisa mengendalikan kasus itu masuk ke Situbondo. “Harusnya dengan banyaknya kasunya PMK yang terjadi di luar kota, Dinas terkait sudah dapat mencegah kasus pesebarannya. Tapi yang terjadi saat ini di Situbondo kasusunya peningkatannya drastis,” jelasnya.
Kata dia, agar kasusnya tidak semakin meluas, maka harus ditangani dengan maksimal. Seperti pemeberian vitamin dan penyemprotam disinfektan. Pelaksanaannya dilakukan secara merata. “Semua sapi milik warga harus disuntik vitamin, dan juga kandanganya disemprot dengan disinfektan,” pintanya.
Suprapto menjelaskan, dengan meningkatnya kasus PMK, pemerintah seharusnya sudah menetapkan zona merah. Sebab, itu menyangkut dengan penangannya agar terlaksana dengan cepat dan tepat. “Untuk menangani PMK membutuhkan anggaran besar. Jangan sampai kasusnya sudah meluas, tapi Dinas Peternakan dan Perikanan menutupinya. Tentunya warga yang dirugikan, karena sapinya tidak mendapat perawatan akibat tidak adanya anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepal Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Kholil membantah jumlah kasus PMK yang mencapai ratusan. Karena kasus yang tercatat hingga saat ini sekitar 80 ekor sapi. “Kalau hewan yang suspek itu jumlahnya puluhan. Kalau ada yang bilang angkanya ratusan, tidak benar informasi itu,” ucap Kholil.
Kholil menjelaskan, tenaga kesehatan hewan juga sudah turunkan ke masyarakat sejak baru pertama kali adanya kasus PMK di Provinsi Jawa Timur. “Kami sudah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi masukntya kasus PMK di Situbondo. Salah satunya data hewan yang terpapar itu hasil dari pengecekan petugas kesehatan hewan yang mendatangi rumah warga,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu mengatakan, Pemkab Situbondo minim anggaran untuk penanganan PMK. Biaya itu saat ini menjadi beban Dinas Peternakan. “Kami juga sudah menyampaikan kasus PMK ke Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan obat, vitamin akan segera dikirim,” pungkasnya. (wan/pri)
RADAR SITUBONDO – Angka kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) meningkat drastis. Hingga saat ini sudah mencapai sekitar ratusan ekor ternak sapi yang mengalami gejala penyakit mematikan itu.
Keadaan tersebut disampaikan anggota DPRD Situbondo setelah menerima laporan dari warga. “Pertama kasus PMK yang terkonfirmasi itu di dua kecematan, yakni Panarukan dan Suboh. Saat ini kasusnya sudah menyebar di empat kecamatan. Awalnya hanya ada dua ekor sapi yang positif PMK. Kepastian itu diketahui setelah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif,” ucap Suprapto, Rabu (8/6) kemarin.
Anggota Komisi II DPRD Situbondo itu mengatakan, kasus PMK yang menyerang hewan ternak semakin meluas. Bermula dari Panarukan dan Suboh, kemudian laporan muncul kasus serupa dari wilayah Kecamatan Banyuputih dan Banyuglugur. “Saat ini sudah mencapai sekitar ratusan hewan ternak yang suspek, terbanyak di Kecamatan Banyuputih. Rata-rata yang terjangkit adalah sapi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suprapto mengatakan, untuk kasus kematian yang diduga karena terjangkit kasu PMK baru satu ekor sapi. Namun apakah itu positif PMK juga belum diketahui. “Kalau gejalanya sama dengan dua ekor sapi yang dinyatakan positif. Tapi untuk mengetahui kepastiannya itu harus dilakukan swab pada hewan yang terjangkit,” ucapnya.
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terkesan lambat dalam menangani kasus penyebaran PMK. Karena tidak bisa mengendalikan kasus itu masuk ke Situbondo. “Harusnya dengan banyaknya kasunya PMK yang terjadi di luar kota, Dinas terkait sudah dapat mencegah kasus pesebarannya. Tapi yang terjadi saat ini di Situbondo kasusunya peningkatannya drastis,” jelasnya.
Kata dia, agar kasusnya tidak semakin meluas, maka harus ditangani dengan maksimal. Seperti pemeberian vitamin dan penyemprotam disinfektan. Pelaksanaannya dilakukan secara merata. “Semua sapi milik warga harus disuntik vitamin, dan juga kandanganya disemprot dengan disinfektan,” pintanya.
Suprapto menjelaskan, dengan meningkatnya kasus PMK, pemerintah seharusnya sudah menetapkan zona merah. Sebab, itu menyangkut dengan penangannya agar terlaksana dengan cepat dan tepat. “Untuk menangani PMK membutuhkan anggaran besar. Jangan sampai kasusnya sudah meluas, tapi Dinas Peternakan dan Perikanan menutupinya. Tentunya warga yang dirugikan, karena sapinya tidak mendapat perawatan akibat tidak adanya anggaran,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Kepal Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Kholil membantah jumlah kasus PMK yang mencapai ratusan. Karena kasus yang tercatat hingga saat ini sekitar 80 ekor sapi. “Kalau hewan yang suspek itu jumlahnya puluhan. Kalau ada yang bilang angkanya ratusan, tidak benar informasi itu,” ucap Kholil.
Kholil menjelaskan, tenaga kesehatan hewan juga sudah turunkan ke masyarakat sejak baru pertama kali adanya kasus PMK di Provinsi Jawa Timur. “Kami sudah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi masukntya kasus PMK di Situbondo. Salah satunya data hewan yang terpapar itu hasil dari pengecekan petugas kesehatan hewan yang mendatangi rumah warga,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup itu mengatakan, Pemkab Situbondo minim anggaran untuk penanganan PMK. Biaya itu saat ini menjadi beban Dinas Peternakan. “Kami juga sudah menyampaikan kasus PMK ke Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan obat, vitamin akan segera dikirim,” pungkasnya. (wan/pri)
Jl. Brawijaya 77 Banyuwangi,
Telp: (0333) 412224-416647
Fax: 0333-416647
Email : radarbwi@gmail.com
