BUPATI Limapuluh Kota Safaruddin Dt Bandaro Rajo memastikan, pagu anggaran belanja bangunan dan gedung sebesar Rp53,1 miliar yang diajukan alam Rancangan APBD 2023, bukan hanya untuk pembangunan rumah dinas bupati.
Namun juga untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dan gedung Dinas Pendidikan Kebudayaan (Disdikbud). Kepastian itu disampaikan Bupati Safaruddin di gedung DPRD Limapuluh Kota, pekan lalu.
Dalam kesempatan itu, Safaruddin juga membeberkan tentang MPP yang akan dibangun Pemkab Limapuluh Kota di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Menurut Safaruddin, gedung MPP yang akan dibangun di Limapuluh Kota tahun depan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Saat ini, untuk pembentukan MPP tersebut, sedang dilakukan kajian akademis dan selanjutnya juga akan dilakukan forum konsultasi publik. Sebelum Bupati Safaruddin memberi penjelasan tentang MPP yang akan dibangun di Limapuluh Kota.
Dua fraksi di DPRD setempat, yakni Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra, juga mendorong pemerintah daerah, untuk segera mendirikan MPP dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Mal Pelayanan Publik atau MPP selalu menjadi topik yang tidak asing lagi di setiap paripurna DPRD, karena kehadiran MPP tersebut diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan pelayanan. Namun sampai hari ini kami melihat belum ada progresnya,” begitu pendapat Fraksi Gerindra yang terdiri dari Deni Asra, Mhd Afdal, Khairul Apit, Virmadona, Irman Tedi, dan Hendri.
Fraksi Partai Gerindra juga belum melihat adanya evaluasi pelayanan diberbagai bidang. Seperti layanan kesehatan, perizinan dan lain-lain.
“Birokrasi yang masih berbelit-belit dalam hal perizinan. Contoh di sektor pertambangan, meskipun dalam kewenangan terbatas yang masih menjadi urusan daerah atau kabupaten, itupun sulitnya minta ampun,” begitu pendapat Fraksi Gerindra.
Sedangkan Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota yang terdiri dari Doni Ikhlas, Afri Yunaldi, Syamsul Mikar, Putra Satria Veri, dan Riko Febrianto berharap, agar pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2023 memberikan perhatian serius untuk mewujudkan terbentuknya Mall Pelayanan Publik. Karena ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kelompok.
“Dengan adanya Mal Pelayanan Publik tersebut tidak saja bermanfaat dan memudahkan layanan untuk publik. Akan tetapi juga dapat mengefektifkan kerja-kerja pemerintah daerah, serta juga dapat menekan atau mengurangi beban biaya baik yang dikeluarkan masyarakat maupun oleh pemda sendiri,” kata Afri Yunaldi selaku juru bicara Fraksi Partai Golkar. (frv)