TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan dana sekitar Rp 1.200 dalam APBN untuk belanja negara belum terserap. Padahal, periode tahun buku 2022 tinggal dua bulan lagi.
Bendahara negara itu pun memastikan pemerintah akan memaksimalkan penyerapan anggaran belanja di sisa tahun ini. “Ini sangat besar uangnya dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua,” ucap Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko di Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2022.
Anggaran lebih dari seribu triliun tersebut merupakan sisa belanja negara yang belum terserap selama Januari hingga September 2022. Adapun total belanja negara yang dianggarkan dalam APBN tahun ini adalah Rp 3.106,4 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Pemanasan Global yang Akan Memburuk pada 2100
Dengan demikian, dana belanja yang telah terealisasi sebesar Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen. Seluruh dana yang harus dibelanjakan itu pun tersebar di seluruh kementerian, lembaga, maupun daerah.
Di sisi lain, Sri Mulyani menuturkan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan dana untuk APBN pada 2023 dengan asumsi yang juga telah ditetapkan. Namun, ia mengakui dunia bergerak secara luar biasa sehingga asumsi makro dalam APBN tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.
“Jadi selama pandemi ini kita belajar sangat banyak, APBN dibuat fleksibel dan responsif karena memang begitu banyak kejutan dan perubahan yang terjadi,” tuturnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengimbuhkan sisa anggaran sekitar Rp 1.200 triliun yang harus dibelanjakan tersebut akan dipastikan tetap berkualitas. Meski demikian, ia memastikan Kemenkeu tidak memaksa seluruhnya harus teralisasi.
“Kita tidak memaksa harus diserap, justru kita ingin pastikan belanja negara harus berkualitas, memang menantang untuk membelanjakan Rp 1.200 triliun dalam tiga bulan dan kita masih memiliki waktu di Oktober, November, dan Desember,” kata Febrio.
ANTARA | BISNIS
Baca juga: Ancaman Resesi, Sri Mulyani: Tekanannya Bukan Kaleng-kaleng, Jika Tak Tahan APBN Jebol
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan pertumbuhan ekonomi yang menguat mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,25 juta orang.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022 secara year on year.
BPS pada hari ini akan mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal III – 2022. Bagaimana prediksi BI, Kemenkeu, pengusaha dan ekonom?
Tarif cukai rokok naik 10 persen disetujui Jokowi dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Alasannya, selain karena faktor kesehatan, juga untuk meningkatkan pendapatan negara.
Kemenkeu mencatat realisasi dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp256,28 triliun atau 56,2 persen.
Sri Mulyani mengenang jasa-jasa dan kedekatannya dengan Bambang Subianto, menteri keuangan periode 1998-1999 yang kemarin wafat.
Didik Rachbini menjelaskan penyebab bunga pinjaman pemerintah Indonesia atau sovereign borrowing costs dianggap IMF sudah terlalu tinggi.
Kemenkes angkat bicara menanggapi keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen.
Febrio Kacaribu memaparkan berbagai pertimbangan atas ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen.
Menteri Keuangan Era Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, Bambang Subianto meninggal dunia hari ini.