Pada periode kedua masa jabatan Presiden Joko Widodo, pembangunan manusia dan kebudayaan menjadi salah satu program dalam prioritas pembangunan Nasional. Untuk melancarkan program tersebut, maka diperlukan rencana agar pembangunan manusia dan kebudayaan dapat terwujud.
Melansir artikel resmi milik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tahun 2021 silam, pemerintah telah membuat rancangan terkait Program Prioritas Nasional yang akan diselenggarakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Kemudian di tahun ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengadakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2022 guna menyusun RKP Tahun 2023.
Tema yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh isu produktivitas dan mitigasi scarring effect akibat pandemi Covid-19 yang masih menjadi tantangan dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

“Dengan peningkatan produktivitas, mudah-mudahan kita mampu menaikkan output potensial sehingga trajectory ekonomi kita mampu kembali secara berkelanjutan,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, seperti dilansir dari artikel resmi yang ditulis oleh Kementerian PNN/Bappenas.

Mengutip artikel milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, tema RKP Tahun 2023 diuraikan dalam 7 program prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:
PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
PN 4 adalah revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
PN 5 adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
PN 6 adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Terdapat beberapa major project yang dinilai dapat mendukung proses pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, di antaranya Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, dan lain-lain.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

source