TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Persoalan stunting di daerah hingga kini masih menjadi perbincangan serius pemerintah, termasuk di Kabupaten Probolinggo. Untuk menekan angka stunting tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK RI, Muhadjir Effendy, meminta keterlibatan pemerintah desa.
Muhajir mengatakan, keterlibatan pemerintah desa sangat penting karena yang tahu persis kondisi warganya. Berapa jumlah ibu hamil dan berapa jumlah bayi di bawah umur dua tahun.
"Itu (bayi, Red.) harus betul-betul diberikan asupan gizi yang memadai sesuai petunjuk yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh pemerintah daerah setempat," ujarnya, saat menghadiri Milad ke-113 Muhammadiyah di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jatim, Minggu (9/10/2022).
Berkaitan dengan permasalahan stunting, Menko Muhadjir berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat mengalokasikan anggarannya untuk penanganan stunting, termasuk anggaran dana desa.
Pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muhammadiyah itu menyebut, angka stunting di Kabupaten Probolinggo masih mencapai 23,3 persen dari jumlah populasi balita yang ada. Artinya, dengan data tersebut, setidaknya terdapat 2 dari 10 balita yang ada mengalami stunting.
Di sisi lain pemerintah pusat menargetkan, pada 2024 nanti, angka stunting sudah harus menyisakan maksimal 14 persen dari total populasi balita. Oleh sebabnya, angka stunting yang ada di Probolinggo harus mampu ditekan.
"Sudah ada Perpres (Peraturan Presiden, Red) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Makanya baik pemerintah kota/kabupaten, harus serius menangani stunting ini," katanya.
Ia melanjutkan, keseriusan menangani stunting ini juga harus didukung dengan dana yang memadai. Oleh sebabnya, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing daerah, harus ada anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting.
"Pembiayaan untuk stunting ini secara gotong-royong, dari pusat sampai daerah. Makanya daerah itu harus menyiapkan dalam anggarannya," ujarnya.
Tak hanya dari APBD, ia juga meminta para kepala desa bisa membantu program penanganan stunting tersebut melalui dana desa (DD). Terlebih, dalam anggaran DD itu terdapat anggaran untuk alokasi pencegahan stunting.
Lebih dari itu, ia mengamini salah satu penyebab utama terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh sebab itu, ia meminta para ibu hamil dan ibu menyusui agar mencukupi kebutuhan gizi bayinya.
"Gizi terbaik itu adalah ASI (Air Susu Ibu, Red). Dan jangan menganggap, susu instan atau susu pengganti itu lebih baik, sama sekali tidak," paparnya.
Muhajir pun menyadari, pencegahan stunting ini tidak mudah untuk dilakukan oleh pemerintah saja. Pihaknya menilai, peran dari tokoh agama sangat dibutuhkan, mengingat kearifan lokal masyarakat Indonesia masih banyak yang lebih mematuhi ajakan tokoh agama daripada ajakan yang berasal dari sumber lainnya.
"Kami berharap seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan juga turut terlibat bahu membahu menangani kasus ini. Agar angka stunting dapat segera diatasi," katanya.
Pada kesempatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo David P Duarsa, Wakil Ketua Umum PWM Jawa Timur Nurcholis Huda beserta jajarannya. (*)
**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.
11/08/2022 – 17:08
Copyright 2014 – 2022 TIMES Indonesia. All Rights Reserved.
Page rendered in 8.8181 seconds. Running in Unknown Platform