TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada warga Palembang setelah sempat mengkritik pembangunan LRT di kota tersebut. 
“Permohonan maaf kepada warga Palembang. Jika poin diskusi Studi Pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi dianggap kurang berkenan,” ujarnya melalui akun Instagramnya @ridwankamil, dikutip pada Senin 24 Oktober 2022. 
Dalam diskusi Synergy Ngopi dengan Jababeka di President University, Cikarang, Jawa Barat, pada Jumat 21 Oktober lalu, Ridwan Kamil mengatakan bahwa LRT Palembang merupakan keputusan senilai Rp 9 triliun yang gagal.
Baca: Ridwan Kamil Kritik LRT Palembang: Enggak Ada Penumpangnya
“Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring,” kata dia sat itu. 
Namun, Ridwan Kamil menilai kutipan media tidak menampilkan urutan keseluruhan diskusi secara utuh sehingga disalahpahami. Ia menjelaskan dalam diskusi tersebut ada pengembang atau developer di Bekasi-Karawang yang tiba-tiba meminta dibangunkan MRT. 
Kemudian Ridwan Kamil menjawab pertanyaan developer itu bahwa MRT merupakan proyek yang mahal sekali, yakni Rp 1 trilun per kilometer. “Tidak ada anggaran pemerintah daerah yang sanggup kecuali DKI mungkin,” ucapnya. 
Kedua, tuturnya, populasi di tempat pembangunam MRT harus besar supaya bisa digunakan dengan penuh dan segera balik modal. MRT pun, menurut dia, harus terkoneksi dengan feeder dan memiliki jaringan yang luas.

Ridwan Kamil disebut-sebut sedang menjalin komunikasi intensif dengan Partai Golkar.
Bima Arya mengatakan PAN sudah membuka keran komunikasi informal kepada Ganjar.
Pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil dianggap cocok untuk memimpin Indonesia di masa depan.
Dua nama calon dari luar koalisi untuk mendampingi Anies Baswedan adalah Ridwan Kamil dan Khofifah Indar Parawaansa.
Vaksinasi Covid-19 dibuka kembali di puskesmas dan sejumlah tempat umum. Bisa untuk dosis pertama, kedua dan booster.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui sudah berkomunikasi intensif dengan partai politik, namun belum memutuskan akan bergabung ke mana.
Ujang Komarudin menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak wajib memiliki atau mengaktifkan kembali TGUPP.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menginventarisasi lahan untuk pembebasan dalam program normalisasi Ciliwung sebagai upaya pengendalian banjir.
Heru Budi Hartono belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.
Pembangunan LRT Jakarta Fase 2A tidak masuk dalam target prioritas pembangunan 2023 untuk penanganan kemacetan di Ibu Kota.

source