Media Ekonomi dan Bisnis 
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan, serta standar hidup layak.
Pada tahun 2020, IPM Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat sebesar 76,24 dan termasuk ke dalam kategori “tinggi”. IPM Kaltim berada di posisi ketiga setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Tingginya nilai IPM ini menggambarkan bahwa kualitas manusia di Kaltim sudah cukup baik dilihat dari segi kesehatan, pendidikan serta standar hidup layak,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, Dr. Yusniar Juliana, S.ST, MIDEC dalam Laporan BPS “Analisis Profil Penduduk Provinsi Kaltim” dengan sub thema laporan “Kesiapan Menuju Indonesia Emas 2045” yang diterbitkan Juni 2022.
Kemudian, kata Yusniar, pada tahun 2020, Provinsi Kaltim menyumbang nilai ekonomi sebesar 3,85 persen dari total ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk sebesar 3,37 juta jiwa, PDRB per kapita penduduk Kaltim Rp160,11 juta per kapita per tahun.
Nilai ini menempati posisi kedua provinsi dengan pendapatan perkapita tertinggi setelah DKI Jakarta (Rp260,44 juta per kapita per tahun). Hal ini memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan penduduk di Kaltim cukup tinggi.
“Dengan jumlah penduduk yang sedikit, Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah sebagai sumber pendapatan penduduk,” katanya.
Walau demikian, lanjut Yusniar, ternyata Kaltim masih menyisakan beberapa masalah penduduk, seperti pengangguran, ketimpangan serta kemiskinan. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka Kaltim sebesar 6,83 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka nasional (6,49 persen).
“Hal ini menggambarkan bahwa besarnya nilai tambah ekonomi Kaltim ternyata belum mampu memberikan kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang tersedia. Tingkat serapan tenaga kerja yang masih rendah akan menimbulkan pengaruh pada tingkat kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan di antara penduduk,” paparnya.
Demikian pula, penduduk miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, karena pendapatan yang rendah sehingga berpengaruh pada turunnya kualitas hidup.
Rendahnya kualitas hidup juga kembali menyebabkan penduduk miskin tidak dapat
memperoleh pendapatan yang memadai. Keterkaitan ini disebut konsep lingkaran setan kemiskinan. Sehingga diperlukan dukungan dari pemangku kebijakan untuk dapat memutus lingkaran ini, sehingga semakin banyak penduduk yang keluar dari kemiskinan.
“Masih terdapat 6,64 persen penduduk miskin di Kaltim pada tahun 2020. Walaupun angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yakni sebesar 10,19 persen, imbuh Yusniar.
Penduduk Kaltim mempunyai keragaman suku dan budaya yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota dengan keunikannya masing-masing. Penduduk Kaltim paling banyak berdomisili di Kota Samarinda dan Balikpapan, disusul Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
Sedangkan wilayah dengan porsi penduduk terkecil adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Salah
satu faktor penyebab masih sedikitnya jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu akibat terbatasnya sarana dan prasarana serta akses transportasi, sehingga para migran enggan untuk tinggal di wilayah ini.
Upaya pemerataan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur serta sarana prasarana diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh penduduk, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Ukuran kualitas hidup penduduk Kaltim menunjukkan masih terjadi kesenjangan antara IPM yang berada di wilayah perkotaan dengan IPM perdesaan. Ketiga kota di Kaltim, seperti Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang memiliki IPM dengan status “sangat tinggi”.
Sedangkan IPM Kabupaten Mahakam Ulu berstatus “sedang”. Hal ini menandakan bahwa kualitas hidup penduduk yang berada di wilayah Mahakam Ulu belum sebaik penduduk Kaltim yang hidup di kota besar.
“Pemerataan pembangunan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan agar seluruh penduduk Kaltim memiliki kualitas hidup yang baik dan setara,” kata Yusniar.
[Intoniswan|ADV Intoniswan]
