TEMPO.CO, Jakarta – Hari ini meja pengaduan di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Ini merupakan salah satu langkah pertama yang dijalankan Heru Budi Hartono, sehari setelah ia dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI.
Pada hari pertama pengaduan di Balai Kota dibuka, sejumlah masalah dilaporkan warga. Yang menonjol adalah soal praktek pungli yang diduga dilakukan oleh pejabat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI
Warga bernama Martina Gunawan yang tinggal di Bambu Apus itu melaporkan dirnya ditarik uang Rp 150 juta hingga 2,5 persen dari harga tanah ketika mengurus pembebasan tanah.
Pungutan liar itu ditarik dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan kliennya yang masuk zona hijau di depan Universitas Respati Indonesia, Jakarta Timur.
Menurut Martina pungli pengurusan pembebasan tanah itu sudah ia laporkan baik secara langsung maupun elektronik sejak 2019. Namun hingga kini tidak ada perkembangan aduan tersebut.
“Saya sudah mengadu lebih dari 10 kali baik ke gubernur yang lama maupun ke camat, wali kota, RT, RW, dan tidak ada sambutan untuk masalah kami,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa, 18 Oktober 2022.
Ada pula laporan dari Tommy warga Kebayoran Lama bernama Tommy. Dia mengadu dimintai uang Rp1,5 juta untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) di Grogol Utara. Tommy mempertanyakan aturan soal pungutan bagi calon ketua RT.
Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap setiap bulan ribuan laporan dari warga masyarakat masuk ke berbagai kanal pengaduan resmi yang sudah disediakan Pemprov DKI.
Berdasarkan data Jakarta Smart City seperti yang dikutip dari akun @jsclab 13 Oktober 2022 lalu, selama bulan September 2022 ada 9.881 laporan yang masuk.
Dari jumlah laporan tersebut, sebanyak 94,4 persen laporan telah selesai ditindaklanjuti melalui sistem Cepat Respon Masyarakat. Data menyebutkan, ribuan laporan itu ditindaklanjuti dengan rata-rata waktu penyelesaian kurang dari 3 hari.
5 kategori laporan terbanyak
1. Gangguan ketenteraman dan ketertiban 1.224 laporan
2. Jalan 1.019 laporan
3. Pohon, 784 laporan
4. Parkir liar 689 laporan
5. Fasilitas sosial fasilitas umum 638 laporan
5 kanal aduan favorit warga
1. JAKI 9.149 laporan
2. Email 249 laporan
3. Twitter 316 laporan
4. SP4N lapor 73 laporan
5. Facebook 67 laporan
Berikut adalah 13 kanal aduan masyarakat:
1. JAKI
2. Twitter @dkijakarta
3. Facebook Pemprov DKI Jakarta
4. E-mail dki@jakarta.go.id
5. Media sosial Gubernur
6. SMS via 08111272206
7. Web jakarta.go.id
8. Kantor Kelurahan
9. Kantor kecamatan
10. Kantor Wali Kota
11. Pendopo Balai Kota
12.Kantor Inspektorat
13. Lapor 1708
Baca juga: Hari Pertama Pengaduan Warga di Balai Kota, Masyarakat Laporkan Pungli dan Pengurusan Tanah
Hardiyanto Kenneth meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono harus segera tancap gas dalam menangani persoalan banjir dan kemacetan.
Heru Budi meminta Dinas Sosial DKI untuk mencari tahu gelandangan tersebut agar bayinya bisa memperoleh Kartu Jakarta Sehat.
Heru Budi Hartono meninjau progres revitalisasi Kali Ciliwung yang ditargetkan rampung tahun ini. Bagian dari program 942 mencegah banjir.
PSI menilai meja pengaduan warga, yang dibuka lagi oleh Heru Budi Hartono, memang dibutuhkan masyarakat yang suda melapor secara langsung.
Heru Budi Hartono menyoroti banyaknya orang yang buang sampah sembarangan di CFD. Minta drone merekam lalu ditayangkan di Youtube.
Heru Budi Hartono menyampaikan instruksi kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mengecek jajanan yang dijual di sekolah-sekolah.
Heru Budi Hartono anggap pengaduan secara fisik di Balai Kota juga sebagai alternatif.
Heru Budi Hartono anjurkan jajanan di sekolah diambil sampelnya untuk memastikan aman dikonsumsi.
Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan 13 kanal pengaduan resmi yang bisa dimanfaatkan warga masyarakat bila tak sempat ke Balai Kota.
Pada hari pertama layanan pengaduan warga dibuka kembali di Pendopo Balai Kota, ada tujuh pengaduan yang masuk.
