logo
Selamat
Logo
twitter
facebook
instagram
youtube
Rabu, 7 September 2022
06 September 2022
20:50 WIB
Penulis: James Fernando, Aldiansyah Nurrahman,
Editor: Leo Wisnu Susapto
JAKARTA – Awal pekan ini, tepatnya Senin (5/9) Rendi Jarot (33) dan istri bertandang ke pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Mereka mencari jawaban akan rencana menjaga jarak kelahiran buah hati kedua. 
Anak pertama dari pasangan yang menikah pada 2020 itu lahir pada Mei 2022. Sejak menikah, mereka sepakat mengatur jarak kelahiran anak. 
“Minimal dua tahun lah. Makanya mau ikut program KB (Keluarga Berencana),” kata Jarot, saat berbincang dengan Validnews, Senin (5/9).
Di sana, keduanya berjumpa dengan petugas tenaga kesehatan, Rizky M. Pria berusia 35 tahun itu menuturkan, pada hari itu setidaknya ada 25 orang yang datang untuk pelayanan KB.  
Di antara yang datang, ada yang bertanya apa itu KB. Banyak pula yang antusias ingin mengikuti program yang dirintis di Indonesia sejak 23 Desember 1957 oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana itu. Namun ada pula yang sudah mengerti dan ingin peroleh layanan berlanjut. 
“Makin banyak yang datang untuk pelayanan KB jika jadwal tindakan pemasangan alat kontrasepsi modern seperti implan dan lainnya,” ungkap Rizky.
Karena saban hari kian banyak peminatnya, Puskesmas Ciledug membuat hari khusus untuk tindakan KB. Sabtu menjadi hari yang dipilih khusus itu.  
Antusias warga di Cileduk untuk mengakses pelayanan KB, sejalan dengan penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo memaparkan, sebanyak 70% pasangan subur, mengikuti program KB karena inisiatif sendiri. Terutama, untuk tujuan menjaga jarak kelahiran buah hati. Kondisi itu jauh beda bila dibandingkan pada 1973. Data BKKBN, wanita di usia subur bisa melahirkan sampai enam orang anak. 
Pada 2021, data yang sama memaparkan, satu wanita rata-rata melahirkan paling banyak dua orang anak. Bahkan, di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta satu perempuan hanya melahirkan satu orang anak. 
Belum lagi, ada banyak masyarakat yang memilih untuk menunda perkawinan. Ke semua ini turut mendorong pengendalian jumlah penduduk dari sisi kelahiran. 
Akan hal itu, Hasto yakin, Indonesia kini memasuki demografi tahap dua, yakni dengan kondisi pertumbuhan penduduk sudah semakin lambat.
“Hal ini bisa dilihat dari jumlah penduduk asli di tiga daerah tersebut yang kian menurun,” kata Hasto, kepada Validnews, Selasa (6/9).
Berdasarkan perkembangan itu, Hasto mengklaim, pengendalian penduduk melalui program KB ini berhasil. 
Strategi Pengendalian
Dari pengamatan terhadap angka kelahiran, pemerintah saat ini tak lagi melihatnya sebagai masalah utama pengendalian penduduk. Pemerintah memilih untuk fokus untuk membenahi kualitas kelahiran.

Misalnya, dengan mengedukasi pasangan usia subur untuk tidak memiliki anak di usia sebelum minimal 20 tahun. Tujuannya, agar anak bisa terlepas dari stunting atau kekerdilan. Kemudian, menjaga jarak kehamilan setidaknya tiga tahun.
“Sekarang itu kualitas yang kami pentingkan bagaimana agar anak tidak stunting. Tumbuh cerdas dan berkualitas dan lain-lain,” tambah Hasto.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun mengklaim telah melakukan upaya maksimal untuk mengendalikan jumlah penduduk dari sisi kelahiran. Direktur Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, Erna mengatakannya kepada Validnews, Senin (5/9).
Pengendalian ini dilakukan pada tahap pasangan hendak melangsungkan perkawinan. Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) di tahapan ini, mengedukasi pada calon pengantin.  
Mereka yang siap naik ke pelaminan diperiksa kesehatannya. Bila belum melaksanakan pemeriksaan ini, mereka tak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan.
Sebanyak 10.205 puskesmas di seluruh Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin ini. Namun biaya pemeriksaan ini ditanggung oleh calon pengantin. Mereka dikenakan biaya sekitar Rp3 juta. Pemerintah tak memiliki anggaran untuk menanggung biaya tersebut karena jumlah calon pengantin wanita di Indonesia tergolong banyak.
Melalui pemeriksaan itu, pemerintah memastikan apakah calon pengantin wanita masuk dalam usia subur, yakni 20-30 tahun atau tidak. Bila masih berusia di bawah 19 tahun, Kemenkes melalui puskesmas akan merekomendasikan kepada pasangan tersebut untuk menunda memiliki anak hingga usia 20 tahun ke atas.
Sebaliknya bila usia calon pengantin wanita memasuki 35 tahun, mereka diminta untuk hati-hati untuk memiliki anak. Pemerintah akan memberikan pendampingan. Tujuannya, untuk memastikan calon ibu berada dalam kesehatan yang prima atau tidak. Misalnya, mengidap potensi diabetes, tekanan darah tinggi hingga penyakit jantung.
Bila dalam kondisi tak sehat, calon ibu akan dianjurkan untuk menjalani perobatan hingga dipastikan siap hamil. Namun bila memang mengidap penyakit jantung, pasang itu diminta untuk mengikuti program KB. Mereka disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi modern. Alat ini bisa digunakan pada pria maupun wanita. 
Pemilihan alat kontrasepsi ini menggunakan metode Roda Klop atau alat bantu. Metode ini membantu untuk menetapkan alat kontrasepsi yang pas sesuai dengan kondisi kesehatan pria maupun wanita.
“Misalnya, salah satu pasangan ada yang sakit jantung maka satu-satunya cara dengan penggunaan alat kontrasepsi baik perempuan dan laki-laki. Jadi Kemenkes sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan kelahiran,” kata Erna.
Idealnya, jumlah peserta KB aktif itu mencapai 64,2% dari jumlah mereka yang dalam klaster usía produktif . Jumlah ini diproyeksikan bisa menurunkan jumlah kematian ibu dan anak hingga 44%. Atau, jumlah pengguna alat kontrasepsi modern terpenuhi maka bisa menekan jumlah kehamilan yang tidak direncanakan bisa turun. Selain itu, bisa mengurangi 74% aborsi yang tak aman.
“Banyak juga kehamilan yang tidak diinginkan. Misalnya setelah melahirkan anaknya baru berusia empat bulan sudah hamil lagi. Ini masuk dalam kehamilan yang tidak diinginkan,” kata Erna.
Ragam Kendala
Erna mengungkapkan ada beberapa kendala yang ditemui pemerintah pelaksanaan program KB menggunakan alat kontrasepsi modern ini. Yang paling banyak adalah warga yang hendak mengikuti program MKJP ini tetapi tak memiliki biaya.
Lalu, tak seluruh puskesmas di Indonesia yang memiliki fasilitas untuk menerapkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti Intra Uterine Device (IUD), pemasangan implan (susuk KB), penggunaan kontrasepsi mantap (kontap).
Padahal, penggunaan MKJP ini sangat membantu pengendalian jumlah penduduk dari sisi angka kelahiran. Sebab bila jumlah pengguna alat kontrasepsi jangka panjang ini tinggi akan berkorelasi dengan tingkat kelahiran dan kematian ibu.
Misalnya, di Pandeglang, Banten. Di sana banyak masyarakat yang hendak mengikuti program KB. Namun, puskesmas di sana belum menyediakan pelayanan MKJP. Masyarakat yang ingin mengikuti program KB ini harus menempuh jarak yang jauh untuk peroleh pelayanan itu. Kondisi mereka berasal dari kalangan miskin.
Belum lagi, daerah mereka hanya dilayani oleh puskesmas pembantu (pustu). Di pustu ini, hanya menyediakan layanan KB dengan metode suntik. Mereka tidak bisa menggunakan pemasangan implan dan lain-lainnya.
“Pustu ini sedang kita lakukan reformasi untuk menjadi posyandu prima. Jadi setiap desa itu ada puskesmas pembantu yang memberikan pelayanan KB ini,” lanjut Erna.
Masalah lainnya adalah literasi masyarakat tentang pentingnya program KB ini masih rendah. Makanya, pemerintah berupaya untuk mengedukasi masyarakat dari seluruh usia. Ditambah lagi, tingginya angka perceraian turut menghambat penerapan program ini.
Biasanya, mereka yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali mengutamakan mendapatkan keturunan tanpa melihat kesehatan dan usia calon ibu. Padahal, hal tersebut sangat berpengaruh dengan kesehatan anak dan ibu-nya.
Sementara itu bagi wanita hamil diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan selama enam kali selama masa kehamilan. Aturan pemeriksaan ini diwajibkan bagi seluruh dokter kandungan di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta. Dalam pemeriksaan itu, calon ibu juga diajarkan untuk mengikuti layanan KB. Khususnya, menjaga jarak kehamilannya.
Sesungguhnya, atas masalah tersebut Kemkes tengah berupaya untuk memaksimalkan suplai program KB ini. Tantangannya adalah membuat fasilitas siap untuk memberikan pelayanan KB bersamaan dengan upaya  mengeduk asi masyarakat . 

Belum Maksimal
Di level pereview kebijakan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memonitor apa yang dilakukan Kemenkes dan BKKBN.
Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto mengatakan, upaya pengoptimalan program KB ini pemerintah tak lagi mengandalkan kuantitas peserta. Pemerintah lebih mengutamakan soal kualitas. Artinya, kata Suprapto, ada perbaikan soal jarak kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi.     
Memang Suprapto mengakui, ada sejumlah kendala yang ditemui saat merealisasikan program ini. Di antaranya, soal budaya Indonesia khususnya soal memperbanyak keturunan dan pernikahan dini. Masalah lainnya yakni, banyak tenaga kesehatan di Kemenkes tidak dapat melaksanakan program ini karena alat kontrasepsi moderen berada di BKKBN. Selain itu, tak semua pelayanan kesehatan di daerah memiliki fasilitas untuk melakukan pemasangan alat kontrasepsi modern. 
“Ibunya bisa lebih produktif, anaknya lebih berkualitas. Jadi, tidak terlalu rapat juga jarak umurnya, dengan KB kami akan menjarakkan,” kata Suprapto menjabarkan sasaran itu, kepada Validnews, Senin (5/9).  
Seluruh upaya pemerintah ini berkaitan dengan bonus demografi di Indonesia. Suprapto mengatakan, bonus demografi di Indonesia akan terjadi secara tak merata. Pada 2025 diprediksikan masih banyak daerah yang belum memasuki momentum bonus demografi. Di antaranya, Aceh, Sumatra Barat, Sumba Barat, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan. Makanya, secara nasional, puncak bonus demografi akan terjadi pada 2035.
Khawatirnya, jumlah masyarakat yang tak produktif lebih mendominasi dibandingkan masyarakat yang produktif. Makanya, pemerintah berupaya untuk mengendalikan angka kelahiran di masyarakat. 
Soal bonus demografi dan potensi paradoksnya, diamati Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Paksi C.K. Walandouw. Paksi menuturkan, pertumbuhan penduduk dari sisi kelahiran memang harus dikendalikan. Pemerintah harus serius untuk memonitor dan mengevaluasi secara berkala.
Paksi menguraikan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Diantaranya, layanan untuk keluarga. Lalu, memaksimalkan peran pria dalam KB. Di kacamatanya, pengendalian penduduk lebih dapat ditingkatkan melalui perilaku dan preferensi dari keluarga yang dilayani. Klaim berhasilnya KB, belum terlihat dari sejumlah fakta. 
Di perimeter lainnya, Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting cukup tinggi. Angkanya mencapai 24,4%, jelas di atas angka standar toleransi WHO, yaitu di bawah 20%. Penyebabnya sudah pasti tingginya ibu muda yang menderita anemia dan kurang gizi. 
“Kemudian bisa memperluas layanan KB ke pria. Kendala-kendala ini sudah kelihatan tapi masalahnya belum diselesaikan oleh pemerintah,” tutup Paksi dalam perbincangan dengan Validnews, Senin (5/9). 
Sebaliknya, Paksi malah menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi penerapan program KB.  Menurutnya, pelaksanaan program KB ini belum maksimal. Faktanya, layanan program KB belum merata di seluruh wilayah negara. Angka pernikahan dini masih tinggi di banyak provinsi. 
Padahal, pemerintah bisa meningkatkan dengan mengetahui preferensi dan perilaku keluarga saat ini. Hal ini menjadi kendala dari masa ke masa. Pemerintah jarang mengevaluasi program ini.
Bagikan ke:
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Whatsapp
Silahkan login untuk memberikan komentar

Login atau Daftar
Tentang kami
Redaksi
Pedoman dan Siber
Disclaimer
Privacy Policy
Kontak
©Validnews 2022 All rights reserved.

source