JAKARTA, balipuspanews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan laporan kinerja DPR selama satu tahun yakni dalam Tahun Sidang 2021-2022. Dari kurun waktu tersebut, dalam menjalankan fungsi legislasi DPR telah mengesahkan 32 Rancangan Undang-Undang untuk diberlakukan menjadi Undang-Undang.
Penegasan disampaikan Puan Maharani saat memberikan pidato dalam Rapat Paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022). HUT DPR RI jatuh pada tanggal 29 Agustus.
“Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI bersama pemerintah berhasil menyelesaikan 32 Rancangan Undang Undang (RUU),” kata Puan.
Beberapa UU yang berhasil ditelurkan DPR pada Tahun Sidang 2021-2022 sesuai dengan program legislasi nasional (Proleganas) di antaranya UU tentang Ibu Kota Negara, UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Kemudian UU tentang Keolahragaan, UU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi dan UU tentang Pemasyarakatan, UU Kejaksaan dan sejumlah UU tentang pembentukan provinsi serta Pengadilan Tinggi di sejumlah daerah.
Selain itu, DPR juga telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sangat penting sebagai dasar hukum dalam pembentukan undang-undang dengan model omnibus law.
Selama Tahun Sidang 2021-2022, DPR RI pun telah menghasilkan sejumlah RUU penyesuaian dasar hukum berbagai provinsi yang sebelumnya masih berlandaskan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat).
DPR juga menyelesaikan RUU pembentukan daerah otonomi baru untuk 3 provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan sebagai instrumen hukum dalam mempercepat pembangunan wilayah NKRI.
“Ke depan, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang yang terdapat dalam Prolegnas Prioritas 2022, baik dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I maupun tahap penyusunan di DPR RI,” terang Puan.
Pembentuk Undang-Undang juga dituntut agar pembahasan Undang-Undang dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip transparansi publik.
Terkait pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, Pembahasan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022, dan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2023 dalam Tahun Sidang 2021-2022.
DPR RI bersama Pemerintah melakukan pembahasan anggaran sesuai dengan siklus pembahasan dan penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang MD3, dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.
Dalam pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020, menurut Puan, DPR memberikan perhatian pada efektivitas APBN yang dikelola Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, pengendalian defisit APBN, pemulihan sosial dan ekonomi, dan perlindungan sosial.
Pada APBN Tahun 2021, DPR bersama Pemerintah melanjutkan kebijakan fiskal untuk menangani kesehatan masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta memberikan stimulus ekonomi.
DPR bersama Pemerintah juga melanjutkan program pemulihan sosial dan ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih dalam ketidakpastian.
Pada tahun anggaran 2022, DPR RI pun memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk melanjutkan penanganan pandemi di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi.
DPR juga memberikan dukungan kebijakan fiskal antisipatif pada APBN 2022 dalam menghadapi dampak konflik geopolitik yang mengakibatkan kebutuhan anggaran subsidi energi bertambah signifikan.
Dalam Pembicaraan Pendahuluan penyusunan RAPBN Tahun 2023, DPR menuntut komitmen Pemerintah untuk dapat menyusun APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat mengantisipasi dinamika perekonomian global.
DPR juga berharap APBN 2023 dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional, membuka kesempatan kerja, pemerataan pembangunan, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, dan kinerja pelayanan publik yang semakin maju.
APBN Tahun Anggaran 2023 merupakan konsolidasi APBN kembali kepada defisit di bawah 3% PDB. Sehingga menempatkan Pemerintah untuk dapat melakukan usaha terbaiknya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pilihan prioritas belanja, dan ruang pembiayaan yang semakin terbatas.
Prioritas pembangunan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
“Lalu ketahanan pangan, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, serta revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau,” sambungnya.
Melalui RAPBN 2023 yang saat ini sedang dalam proses pematangan antara DPR dan pemerintah, Puan berharap APBN 2023 dapat menjadi bekal bagi Pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada tahun depan.
Serta memberikan dukungan yang cukup bagi pemerintah bersama penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan tahapan penting Pemilu 2024.
“Agenda ini teramat strategis karena menyangkut sukses kepemimpinan nasional, serta estafet keanggotaan DPR dan DPD RI pada masa mendatang,” kata Puan.
Pada fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan pengawasan atas kinerja program pemerintah, DPR telah melakukannya melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, serta kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan.
“DPR RI dalam fungsi pengawasannya, juga melanjutkan kerja 9 tim pengawas/pemantau (timwas) yang sudah dibentuk pada tahun sidang sebelumnya,” ungkap Puan.
DPR RI juga membentuk 46 Panja selama Tahun Sidang 2021-2022 sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Dari jumlah tersebut, 23 panja telah menyelesaikan tugasnya dan sisanya masih bekerja.
Dalam fungsi diplomasi parlemen sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang MD3, DPR turut memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional.
Pada Maret 2022 lalu, DPR menjadi penyelenggara Sidang Majelis ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’.
Puan merinci, sidang majelis forum parlemen internasional itu menghasilkan 4 outcome document penting.
“Salah satunya adalah resolusi emergency item mengenai penyelesaian perang di Ukraina secara damai, di mana Indonesia berhasil meyakinkan IPU untuk menyepakati pembentukan Task Force sebagai entitas yang independen dan imparsial,” sebutnya.
DPR RI juga akan menjadi tuan rumah KTT ke-8 P20 pada bulan Oktober 2022 yang diadakan sebelum KTT Pemimpin G20 (Leaders’ Summit).
Kemudian pada tingkat bilateral, DPR melakukan diplomasi melalui kunjungan ke negara sahabat untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama di berbagai bidang antara Indonesia dan negara-negara sahabat.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

source