KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengajuan utang yang diajukan Pemkab Mojokerto sebesar Rp 148 miliar ke pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), masih buram. Hingga kini, pemkab masih menunggu proses persetujuan atas pengajuan yang akan digunakan untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di dua RSUD.
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, utang ratusan miliar yang menjadi keputusan pemkab tahun ini masih terus berproses. Setelah sebelumnya melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan, kini pemda masih menunggu tahapan selanjutnya. ’’Belum, saat ini belum ada persetujuan, prosesnya masih panjang,’’ ungkapnya, kemarin.
Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jika disetujui, nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI dan Pemerintah Daerah.
Pinjaman dana PEN daerah merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terimbas oleh pandemi. ’’Jadi kita sesuaikan tahapannya. Dalam waktu dekat kita akan melakukan audensi dulu dengan PT selaku penyedia dananya itu,’’ bebernya.
Teguh menegaskan, utang ratusan miliar ini menjadi langkah tepat dalam peningkatan layanan dasar pada masyarakat bidang kesehatan. Anggaran ini untuk melengkapi fasilitas kesehatan di RSUD RA Basoeni, Gedeg dan RSUD Prof dr Soekandar Mojosari. Dengan rincian, RS Basoeni sekitar Rp 58 miliar dan RS Soekandar itu Rp 138 miliar.
’’Utang ini nanti dipakai dalam pembiayaan 2023. Sistem angsuran akan dibebankan masing-masing rumah sakit. Dan kita yakini kedua rumah sakit juga mampu, sebab secara otomatis dengan peningkatan fasilitas, pendapatannya juga akan meningkat,’’ bebernya.
Sebelumnya, anggaran peningkatan fasyankes ini dipastikan membengkak. Sebab, utang sebesar Rp 148 miliar tersebut sekadar untuk pembangunan gedung dan belum mengcover kelengkapan lain. Belum termasuk kelengkapan sarana di dalamnya. ’’Sehingga labanya, dana BLUD-nya nanti untuk memenuhi peralatannya, sedangkan fisiknya kita pakai (utang) itu,’’ kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Pembangunan RSUD RA Basoeni, Gedeg dan RSUD Prof dr Soekandar Mojosari tinggal pelaksanaannya saja. Itu lantaran masterplan kedua rumah sakit pelat merah sudah rampung digarap sejak dua tahun lalu. (ori/ron)
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengajuan utang yang diajukan Pemkab Mojokerto sebesar Rp 148 miliar ke pemerintah pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), masih buram. Hingga kini, pemkab masih menunggu proses persetujuan atas pengajuan yang akan digunakan untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di dua RSUD.
Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, utang ratusan miliar yang menjadi keputusan pemkab tahun ini masih terus berproses. Setelah sebelumnya melayangkan surat permohonan ke Kementerian Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan, kini pemda masih menunggu tahapan selanjutnya. ’’Belum, saat ini belum ada persetujuan, prosesnya masih panjang,’’ ungkapnya, kemarin.
Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 105/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jika disetujui, nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI dan Pemerintah Daerah.
Pinjaman dana PEN daerah merupakan dukungan pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemda untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terimbas oleh pandemi. ’’Jadi kita sesuaikan tahapannya. Dalam waktu dekat kita akan melakukan audensi dulu dengan PT selaku penyedia dananya itu,’’ bebernya.
Teguh menegaskan, utang ratusan miliar ini menjadi langkah tepat dalam peningkatan layanan dasar pada masyarakat bidang kesehatan. Anggaran ini untuk melengkapi fasilitas kesehatan di RSUD RA Basoeni, Gedeg dan RSUD Prof dr Soekandar Mojosari. Dengan rincian, RS Basoeni sekitar Rp 58 miliar dan RS Soekandar itu Rp 138 miliar.
’’Utang ini nanti dipakai dalam pembiayaan 2023. Sistem angsuran akan dibebankan masing-masing rumah sakit. Dan kita yakini kedua rumah sakit juga mampu, sebab secara otomatis dengan peningkatan fasilitas, pendapatannya juga akan meningkat,’’ bebernya.
Sebelumnya, anggaran peningkatan fasyankes ini dipastikan membengkak. Sebab, utang sebesar Rp 148 miliar tersebut sekadar untuk pembangunan gedung dan belum mengcover kelengkapan lain. Belum termasuk kelengkapan sarana di dalamnya. ’’Sehingga labanya, dana BLUD-nya nanti untuk memenuhi peralatannya, sedangkan fisiknya kita pakai (utang) itu,’’ kata Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.
Pembangunan RSUD RA Basoeni, Gedeg dan RSUD Prof dr Soekandar Mojosari tinggal pelaksanaannya saja. Itu lantaran masterplan kedua rumah sakit pelat merah sudah rampung digarap sejak dua tahun lalu. (ori/ron)
PT Mojokerto Intermedia Pers
Jl R A Basuni No 96 Jampirogo
Sooko Mojokerto 61361
Email: radar.mojokerto@jawapos.com

source