KARANGANYAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar kaget dengan penghapusan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Bantuan tersebut tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022.
”Terus terang kami baru mengetahui bosda dihilangkan dari PGRI. Kami akan segera tanyakan ke dinas terkait,” kata Wakil Ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko usai audiensi dengan PGRI di ruang paripurna DPRD Karanganyar, kemarin (5/7).
Dia menjelaskan, bosda tersebut untuk pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, sekolah luar biasa, sekolah keterpencilan, kelas olahraga, dan pusat kegiatan belajar. Pertahunnya untuk SD sebesar Rp 150.000 per anak, SMP Rp 350.000 per anak.
”Tergantung jumlah peserta didiknya, tinggal dikalikan saja, jumlah peserta didik SD berapa, SMP berapa,” jelasnya.
Ketua PGRI Karanganyar Sri Wiyanto membenarkan bosda sudah tidak ada sejak 2021. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, mengandalkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari dana alokasi umum (DAU).
”Ya sejak 2021 kemarin. Alasannya kamu tidak tahu,” jelas Sri Wiyanto.
Di sisi lain, Anung mengusulkan kepada pemerintah agar mengembalikan sepenuhnya tunjangan bagi tenaga administrasi, penjaga sekolah dan guru belum tersertifikasi yang dipangkas hampir 50 persen.
”Kalaupun ada potongan, ya minimal tenaga honorer bisa mendapatkan keringanan membayar premi mereka ke lembaga penjamin kesehatan atau tenaga kerja. Sebagian APBD bisa digunakan untuk menanggung premi mereka (GTT/PTT atau honorer,Red),” ucap Anung.
Wakil Ketua DPRD Rohadi Widodo menambahkan, anggaran yang biasanya digunakan untuk belanja alat tulis kantor (ATK) juga tidak dianggarkan.
”Bosda itukan bisa untuk insentif tambahan bagi honorer. Kemudian bisa untuk menutupi anggaran dari DAU pusat,” terangnya. (rud/adi/dam)
KARANGANYAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar kaget dengan penghapusan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda). Bantuan tersebut tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022.
”Terus terang kami baru mengetahui bosda dihilangkan dari PGRI. Kami akan segera tanyakan ke dinas terkait,” kata Wakil Ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko usai audiensi dengan PGRI di ruang paripurna DPRD Karanganyar, kemarin (5/7).
Dia menjelaskan, bosda tersebut untuk pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, sekolah luar biasa, sekolah keterpencilan, kelas olahraga, dan pusat kegiatan belajar. Pertahunnya untuk SD sebesar Rp 150.000 per anak, SMP Rp 350.000 per anak.
”Tergantung jumlah peserta didiknya, tinggal dikalikan saja, jumlah peserta didik SD berapa, SMP berapa,” jelasnya.
Ketua PGRI Karanganyar Sri Wiyanto membenarkan bosda sudah tidak ada sejak 2021. Untuk memenuhi kebutuhan sekolah, mengandalkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari dana alokasi umum (DAU).
”Ya sejak 2021 kemarin. Alasannya kamu tidak tahu,” jelas Sri Wiyanto.
Di sisi lain, Anung mengusulkan kepada pemerintah agar mengembalikan sepenuhnya tunjangan bagi tenaga administrasi, penjaga sekolah dan guru belum tersertifikasi yang dipangkas hampir 50 persen.
”Kalaupun ada potongan, ya minimal tenaga honorer bisa mendapatkan keringanan membayar premi mereka ke lembaga penjamin kesehatan atau tenaga kerja. Sebagian APBD bisa digunakan untuk menanggung premi mereka (GTT/PTT atau honorer,Red),” ucap Anung.
Wakil Ketua DPRD Rohadi Widodo menambahkan, anggaran yang biasanya digunakan untuk belanja alat tulis kantor (ATK) juga tidak dianggarkan.
”Bosda itukan bisa untuk insentif tambahan bagi honorer. Kemudian bisa untuk menutupi anggaran dari DAU pusat,” terangnya. (rud/adi/dam)
Penerbit : PT Surakarta Intermedia Pers
Alamat : Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 37 Surakarta

source