Aceh Tamiang || Bratapos.com – Pada hari Selasa,  19 Juli 2022, pukul  15.45 wib telah berlangsung Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang  dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rekomendasi  Terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang  Tahun Anggaran  2021  bertempat di Ruang Sidang Utama DPRK Aceh Tamiang  yang dihadiri ± 55 orang yang dihadiri sebagai berikut :
Ketua DPRK an.Suprianto.ST
Wakil ketua DPRK an.Muhammad Nur
Wakil Bupati Aceh Tamiang an. H.T.Insyafuddin,ST
.Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang a.n.Agung Ardyanto,SH,MH
Ketua MAA Aceh Tamiang diwakili an.Drs.M.Djuned
Ketua MPD Aceh Tamiang diwakili an.Abdul Samad
Kapolres Aceh Tamiang diwakili an.Kompol Arief Sanjaya
Anggota DPRK sebanyak 18 orang
Sekretaris DPRK an. Rulina Rita.ST.MT
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Adapun tertib acara Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang  dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rekomendasi  Terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang  Tahun Anggaran  2021 sebagai berikut :
Laporan Sekwan DPRK Aceh Tamiang a.n. Rulina Rita, ST, MT bahwa Anggota DPRK Aceh Tamiang yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang, maka Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang  dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rekomendasi  Terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang  Tahun Anggaran  2021 dapat dilaksanakan.
Panduan sidang dan pembukaan rapat oleh Ketua  DPRK Aceh Tamiang a.n. Suprianto.ST sekaligus membuka acara Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang sebagai berikut
Sesuai agenda hari ini adalah Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang  dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rekomendasi  Terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang  Tahun Anggaran  2021 dibuka dan terbuka untuk umum.
Pada hari Kamis, 14 Juli 2022, Panitia Khusus I, II, III dan IV DPRK Aceh Tamiang telah menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang berbentuk Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Aceh Tamiang T.A.2021 yang disampaikan melalui juru bicara masing-masing panitia khusus.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada Pasal 19 ayat 5 disebutkan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kabupaten/Kota disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan hasil Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.
Rekomendasi ditetapkan dalam Keputusan DPRK Aceh Tamiang untuk dibacakan dan diserahkan kepada Kepala Daerah sebagai bahan masukkan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.
Selanjutnya pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, kepada Sekretaris Dewan dipersilahkan
Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 oleh Sekretaris DPRK Aceh Tamiang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Tamiang  an..Eko Prasetyo.S.STP.MAP  sebagai berikut
REKOMENDASI  DPRK ACEH TAMIANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021
Adapun beberapa catatan strategis yang menjadi rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :
SEKRETARIAT DAERAH
Meminta kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah agar dapat menyesuaikan rincian anggaran yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang Tahun 2021 yang diserahkan kepada lembaga legislatif sama dengan yang ada pada dokumen penggunaan anggaran oleh OPD – OPD terkait.
Meminta kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah agar OPD -OPD terkait lebih siap dalam penguasaan kegiatan dan data – data terkait program kegiatan baik pada saat pembahasan ataupun Pansus di lapangan.
Meminta kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah agar memerintahkan OPD – OPD lebih berinovasi dan jeli dalam melihat peluang – peluang program yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Panitia Khusus I DPRK Aceh Tamiang meminta kepada Bupati agar menganggarkan pengadaan tinta ribbon sebesar Rp. 400.000.000,- yang akan digunakan untuk mencetak KTP dan KIA untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP dan KIA.
DINAS PENDIDIKAN DAYAH
Panitia Khusus I DPRK Aceh Tamiang meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar memerintahkan Dinas Pendidikan Dayah untuk membuat Program Bea Siswa kepada santri – santri yang belajar di Dayah guna meningkatkan Pendidikan di Sekolah Dayah.
BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Panitia Khusus I meminta kepada Bupati Aceh Tamiang memasukkan anggaran untuk terbentuknya Bagian Perpustakaan dan Arsip menjadi Dinas.
Panitia Khusus meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar memerintahkan masingcmasing dinas dalam penyimpanan arsip dibagian perpustakaan dan arsip sudah tersusun rapi sehingga tidak menyulitkan kerja bagian perpustakaan dan arsip karena terbatas jumlah pegawai.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Panitia Khusus I menemukan pada kegiatan rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat sedang beserta meubelairnya untuk 3 ruang kelas SMPN 5 Seruway dengan nilai Rp. 346.797.414,-. Meubelair yang diadakan bulan November 2021 tetapi pada bulan Juli 2022 sudah banyak yang rusak. Selain itu penjangga jendela ada yang rusak serta ada barang yang tercantum dalam RAB tetapi barangnya tidak ada. Panitia Khusus I meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar memerintahkan rekanan untuk segera memperbaikinya dan mengadakan barang yang tidak ada.
Sarana prasarana utilitas sekolah SDN Tangsi Lama Kecamatan Seruway, pada kegiatan pembangunan toilet dengan anggaran Rp.111.990.064,- dengan kondisi toilet (jamban) tidak bisa digunakan saluran pembangunan tinja terlalu datar sehingga tinja tidak bisa keluar. Kepala Sekolah mengatakan toilet tidak bisa digunakan murid masih menggunakan toilet yang lama. Tim Pansus meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar memerintahkan rekanan memperbaiki saluran WC tersebut.
Panitia Khusus I melihat program pemberdayaan sumber daya manusia untuk operator Dapodik di sekolah – sekolah kurang maksimal. Panitia Khusus I meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menganggarkan kegiatan dalam bentuk pelatihan.
DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN PERSANDIAN
Meminta kepada Dinas Kominfosan agar menutup semua aplikasi yang ada di OPD – OPD yang tidak terintegrasi baik dengan pusat ataupun dengan Dinas Kominfosan karena hanya membebani anggaran dalam pembuatan dan pengelolaannya.
 
Meminta kepada Dinas Kominfosan melalui PPID agar berkoordinasi dengan OPD – OPD dan pemerintah kampung untuk mengelola website.
  BKPSDM
Meminta kepada BKPSDM agar menyeleksi pemberian izin belajar dan tugas belajar kepada PNS yang benar – benar dibutuhkan oleh dinas.
DINAS SOSIAL
Meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar dinas sosial untuk benar-benar diperhatikan terkait anggaran, karena pada dasarnya dinas sosial ini merupakan dinas yang merujuk kepada sifat kemanusiaan.
Meminta kepada Bupati Aceh Tamiang terkait dana CSR agar lebih memprioritaskan dana tersebut ke dinas Sosial, mengapa hal ini kami sampaikan sewaktu dalam pertemuan bersama pansus III terungkap banyak masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang mengirimkan proposal untuk permohonan kursi roda, alat pendengaran, kaki palsu dan lain-lain, sementara dinas sendiri memiliki keterbatasan anggaran.
Pada saat pembahasan Perubahan APBK Tahun 2022 nanti Persentase penduduk miskin harus mendapat perhatian lebih dari tahun sebelumnya. Pansus menilai belum berspektif parsial, maka harus ada skenario program penanggulangan kemiskinan ektrim yang bersifat lintas perangkat daerah yang menyajikan data dan sasaran penerima manfaat.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus dipadukan dengan data penerima PKH, BLT, BST dan Bansos serta  adanya verifikasi dan evaluasi penerima bantuan sosial sehingga tepat sasaran.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.
Meminta kembali kepada pemerintah daerah untuk dikaji dan dipelajari perlunya pemisahan SKPK di DPMKPPKB menjadi 2 (dua) dinas yaitu dinas pemberdayaan masyarakat kampung dan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang didasari terbitnya peraturan menteri PPA Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu evaluasi kembali mengingat pemisahan SKPK untuk mengoptimalkan kinerja masing – masing dinas.
Meminta kepada Bupati Aceh Tamiang agar dalam pemotongan anggaran kegiatan di OPD berkoordinasi dengan kepala dinas agar kegiatan yang dipotong anggarannya dapat dikerjakan.
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Kelompok tani yang mendapatkan bantuan hibah agar tercantum dalam DPA agar memudahkan  anggota DPRK Aceh Tamiang dapat dengan mudah dalam melakukan pengawasan.
Terhadap lahan cetak sawah Pansus II melihat masih belum optimal, pansus II meminta kepada dinas terkait untuk mengoptimalkan lahan cetak sawah yang sebelumnya masih terdapat tanaman keras lainnya, agar dapat dikelola masyarakat. 
DINAS PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembangunan jembatan penyeberangan yang berada di Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Kecamatan Seruway seharusnya bukan hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda tiga saja, akan tetapi dapat dilalui juga oleh kendaraan roda empat.
Terhadap pengelolaan BBAP dan hatchery Kecamatan Seruway yang tidak maksimal maka Pansus II menyarankan agar pengelolaannya tersebut di pihak ketiga, mengingat biaya yang sudah dianggarkan sangat besar.
DINAS PERHUBUNGAN
Terhadap penentuan retribusi parkir kendaraan roda dua dan roda empat, dinas perhubungan harus memiliki data sehingga retribusi parkir dapat diperoleh lebih maksimal.
Terkait dengan lampu penerangan jalam umum (PJU), menyoroti masih banyaknya lampu PJU yang mati (tidak menyala) sehingga jalan menjadi gelap.
Terkait dengan kekosongan petugas pengujian kendaraan bermotor (KIR), Dinas Perhubungan Aceh Tamiang harus menempatkan petugas uji KIR agar masyarakat yang akan melakukan pengujian kendaraan tidak melakukan pengujian kendaraannya ke daerah lain.
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
Pembangunan pasar rakyat Tualang Baro II dan pasar rakyat lainnya yang berada di setiap kecamatan agar dimaksimalkan dan dibentuk UPTD pasar di setiap kecamatan pada  pengelolaannya.
Terhadap pengadaan mesin kemasan yang sudah terealisasi selama tahun 2021 agar segera difungsikan sesuai dengan peruntukannya.
BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDAKAB ACEH TAMIANG
Meminta kepada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab aceh tamiang untuk lebih memaksimalkan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap tupoksinya.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
Untuk lebih optimal melakukan perencanaan pembelian obat – obatan sehingga tidak lagi terjadi gagal beli yang mengakibatkan anggaran menjadi SILPA, sehingga berdampak kepada ketersediaan stock obat-obatan di puskesmas dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.
Untuk segera melengkapi seluruh fasilitas puskesmas rawat inap dan rawat jalan serta menempatkan dokter yang selalu siap saat dibutuhkan. Selain itu khusus untuk puskesmas yang berada di dapil III agar menyediakan obat anti bisa binatang buas terutama bisa ular.
Untuk memprioritaskan perhatian kepada sekitar 2.933 rumah tangga yang belum memiliki jamban di Kabupaten Aceh Tamiang.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Meminta kepada RSUD agar membuat aturan atau standar pelayan di IGD agar penumpukan pasien diruangan IGD tidak terjadi lagi dan kami minta kerjasama tim antara dokter dan perawat lebih ditingkatkan lagi sehingga pelayan terhadap pasien dapat dilaksanakan semaksimal mungkin
Meminta kepada RSUD Aceh Tamiang untuk membuat regulasi terkait penempatan dokter spesialis sehingga pelayan dokter spesialis dapat tepat waktu dalam pelayanan di poli-poli yang ada di RSUD, misalnya pembagian dokter spesialis yang mengadakan kunjungan keruangan-ruangan dibedakan dengan dokter spesialis yang menerima pelayanan di poli-poli, sehingga masyarakat mendapat pelayanan maksimal.
Meminta kepada RSUD Aceh Tamiang dalam hal Administrasi agar memberikan pelayanan yang terbaik dan solutif, semisal terkait keselamatan dari pasien lebih dahulu diutamakan ketimbang persoalan adminitrasi.
Meminta Kepada RSUD Aceh Tamiang agar gedung yang baru untuk diselesaikan secepatnya sehingga gedung tersebut dapat segera di pergunakan.
Guna meningkatan perhatian RSUD terhadap para petugas yang bertugas di RSUD Aceh Tamiang, meminta kepada pihak manejemen rumah sakit apabila ada petugas rumah sakit yang menderita sakit dan dirawat di RSUD agar dapat diprioritaskan pelayanannya dan kelasnya rawat inapnya lebih diutamakan.
Meminta kepada RSUD Aceh Tamiang untuk menyusun dokumen manajemen resiko yang berkaitan infrastruktur di dalam RSUD.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Untuk memonitoring kegiatan Galian C serta mendampingi dalam kepengurusan Perizinan untuk usaha Galian tersebut.
Agar membentuk Klinik Perizinan sebelum ada Mall Perizinan sehingga masyarakat yang akan mengurus perizinan hanya mengurus pada satu tempat dan satu lokasi saja. Adapun klinik perizinan tersebut nantinya terdiri para tim teknis dibidangnya yang tergabung sehingga apabila ada investor yang datang ke Kabupaten Aceh Tamiang perizinannya cepat terselesaikan secara administrasi. Tidak lagi seperti saat ini yang untuk pengurusan izin IMB saja harus dari tehnis yang berada di dinas PU, untuk mendapatkan izin juga harus membayar pajak sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Menegaskan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar dalam proses penerbitan/perpanjangan HGU untuk mengedepankan azas equality kepada semua perusahaan. Jangan sampai terjadi perbedaan antar perusahaan dalam membuat wilayah plasma dan juga memberikan fasilitas umum serta fasilitas sosial terhadap masyarakat sekitar perusahaan.
BAGIAN BARANG DAN JASA SETDAKAB ACEH TAMIANG
Untuk bidang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk disediakan Anggaran guna membiayai tim konsultan hukum saat terjadinya sengketa didalam pelelangan pekerjaan.
Agar Ruangan UKPBJ dibuat dan design sebaik mungkin agar standar perlindungan indepedensinya terjaga. Kemudian standar pelindungan server lebih diutamakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan sebagai contoh bagaimana server di unit UKPBJ dapat selamat dari bencana banjir dan lainnya.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Meminta kepada Badan Keuangan Daerah agar terus berinovasi dalam peningkatan PAD contoh terkait pajak parkir ada sekitar lebih kurang 109 titik potensi PAD agar untuk terus digenjot pengelolaan sehingga dapat meningkatkan PAD.
Untuk potensi PAD  harus sesuai dengan data dan terkoneksi langsung kesistem aplikasi yang telah disediakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga dapat termonitoring PAD yang meningkat atau menurun pada tahun berjalan.
Terkait masalah SILPA agar mengalokasikan SILPA yang ada dipergunakan untuk menutupi kekurangan Honor Tenaga PDPK sampai dengan bulan Desember dan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk tahun-tahun berikutnya lebih berusaha lagi dalam mengejar dana DID untuk kita dapatkan. 
 
DINAS PUPR KABUPATEN ACEH TAMIANG
Meminta kepada Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang harus lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan terhadap proyek fisik yang sedang dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan.
Meminta untuk segera melakukan perbaikan terhadap pembangunan paving block tempat parkir dan taman GOR (Otsus) yang pekerjaannya kurang maksimal terlihat jelas hasil pemasangannya tidak rata dan bergelombang diduga kurangnya pengawasan dari OPD dan konsultan pekerjaan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Meminta kepada pemerintah daerah untuk memberi dukungan sarana teknologi, informasi dan komunikasi agar Aceh Tamiang dapat menuju 1 data sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan data dilapangan.
 
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH TAMIANG
Meminta kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pembenahan manajemen dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang agar memberikan PAD dari sektor wisata.
Meminta kepada pemerintah daerah agar segera menyiapkan rencana peraturan daerah (qanun) tentang rencana induk pembangunan kepariwisata daerah (RIPDA) menjadi peraturan daerah (qanun) dikarenakan peraturan daerah (qanun) tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk pengembangan destinasi wisata di kabupaten Aceh Tamiang.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG
Meminta kepada pemerintah daerah harus lebih profesional dan maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga permasalahan sampah dapat teratasi.
Meminta kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah dengan cara melakukan pemisahan sampah organik dan organik untuk di daur ulang sebagai cara alternatif dalam mengatasi masalah sampah.
Meminta kepada pemerintah daerah untuk segera meninjau dan mengkaji ulang perlunya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengatasi permasalahan sampah karena selama ini pengolahan sampah di Aceh Tamiang belum berjalan secara maksimal dikarenakan terkendala dengan alat pengolahan sampah, tenaga skill dan biaya operasional.
DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TAMIANG
Meminta kepada pemerintah daerah untuk memberi dukungan sarana kerja dan operasional untuk penyelesaian konflik dan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan karyawan di perusahaan dalam Kabupaten Aceh Tamiang serta melakukan fungsi pengawasan yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.
Demikian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tamiang sebagai masukan dan kiranya untuk ditindaklanjuti.
Selanjutnya Pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rekomendasi  Terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang  Tahun Anggaran  2021 akan kami serahkan kepada Bupati Aceh Tamiang.
Sambutan Bupati Aceh Tamiang yang dibacakan oleh  Wakil Bupati Aceh Tamiang an.H.T.Insyafuddin,ST  sebagai berikut
Atas nama pemerintah daerah mengucapkan terimakasih kepada DPRK Aceh Tamiang yang telah menjalankan fungsi pengawasannya.
Dengan ditetapkan nya Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rekomendasi  Terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang  Tahun Anggaran  2021 menunjukkan mekanisme telah dilaksanakan hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada Pasal 19 ayat 5 disebutkan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kabupaten/Kota disampaikan oleh DPRD kepada Bupati dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan hasil Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.
Kami menyadari pelaksanaan pembangunan di Aceh Tamiang  belum maksimal namun secara keseluruhan sudah berjalan baik
Atas rekomendasi DPRK Aceh Tamiang akan kami perbaiki di tahun mendatang, dan hal-hal yang sudah baik akan dipertahankan di tahun  tahun kedepan
Dapat kami sampaikan terkait pembangunan MCK, selama ini WC Komunal namun di tahun depan akan dibangun WC dirumah masing2 (mandiri) namun harus terkait dengan program pemerintah tentang stunting.
Harapan kami kepada OPD apa yang telah  disampaikan oleh DPRK segera  disikapi untuk perbaikan di masa mendatang.
Sebagai daerah otonom, ada 3 tujuan pembangunan daerah, hal ini sesuai dgn misi bupati Aceh Tamiang Periode  2017-2022.
Ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini sehingga terjadi komunikasi yang baik  guna pembangunan di Aceh Tamiang.
Terkait  adanya OPD baru Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tamiang jika ada anggaran 2023 akan terbentuk namun dukungan DPRK dan semua elemen masyarakat.
Berhubung rapat paripurna hari ini telah selesai dilaksanakan kepada forkopimda dan undangan lainnya diucapkan Terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillah rapat paripurna DPRK Aceh Tamiang  ditutup.
Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang  dengan agenda Pembacaan Keputusan DPRK Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang  Rekomendasi  Terhadap  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tamiang  Tahun Anggaran  2021 ditutup pukul  16.33 Wib berlangsung lancar dan tertib.
No More Posts Available.
No more pages to load.

source