Mamasa, Timurterkini.com – Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Mamasa, Rabu 06 Juli 2022 siang tadi.
Ratusan massa itu datang dari berbagai komunitas di wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tergabung dalam Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu (KRMB).
Dalam aksinya, massa menuntut puluhan poin pada pemerintah Kabupaten Mamasa.
Pada aksi unjuk rasa itu, Reski Marsan, selaku Koordinator Lapangan Aksi Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu, membacakan pernyataan sikap serta tuntutan KRMB di hadapan Bupati Mamasa, H Ramlan Badawi, Wakil Bupati Mamasa, Marthinus Tiranda dan Kapolres Mamasa, AKBP Harry Andreas di depan kantor Bupati Mamasa, Rabu 06 Juli 2022.
Berikut pernyataan sikap Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu (KRMB) :
Dua dekade semenjak Kabupaten Mamasa dimekarkan menjadi Daerah otonom, namun kita belum meraskan perubahan yang signifikan yang telah dilakukan oleh rezim yang berkuasa di Mamasa hari ini.
Semangat perjuangan pemekaran Kabupaten Mamasa menjadi Daerah otonom yang telah diperjuangkan oleh para pejuang pembentukan Kabupaten Mamasa sejatinya telah bergeser dari nilai-nilai dasar yang hendaknya menjadi kewajiban dari persyaratan pembentukan Kabupaten Mamasa.
Euporia kekuasaan telah merusak fundamental otonomi Daerah di Mamasa, kita lupa bahwa tujuan hakekatnya sebuah otonomi yakni mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menyukseskan agenda-agenda pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik melalui konsep strategi dan keberanian untuk berdiri diatas kaki sendiri.
Seiring berjalannya waktu, 20 Tahun Pemerintah di Mamasa telah terjadi pelanggaran serius yang begitu sangat besar dan pelik. Pemerintah di Mamasa hari ini telah memoertontonkan sebuah pelanggaran kemanusiaan yang melampaui batas-batas kewajaran, nilai-nilai kemanusiaan, nurani, moral, dan etika layaknya pejabat publik.
Pemerintah yang telah merampas hak-hak masyarakat, mengebiri keadilan, serta merusak fundamental peradaban di Mamasa.

Kita tidak akan melupakan gaji honorer (Kesehatan, guru dan pegawai OPD) kurang lebih 6 bulan terakhir ini tidak dibayarkan, lalu berimbas pada mogok kerja di RSUD Kondosapata.
Bahkan keinginan untuk mogok kerja juga sampai ke Puskesmas-puskesmas, namun karena adanya intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga mereka mengurungkan niatnya.
Kantor-kantor pemerintahan juga suda banyak yang tidak bersemangat ber kantor, para pegawai sampai sekarang tunjangan mereka tak kunjung dibayarkan.
Gaji aparatur Desa pada 168 Desa di 17 Kecamatan di Mamasa juga tidak dibayarkan sampai saat ini.
Ada 397 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sampai sekarang tak tahu nasibnya bagaimana. padahal sejak 2021 mereka telah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. disaat banyak masyarakat Mamasa menggantungkan harapannya menjadi P3K, disaat yang bersamaan pula 397 orang tersebut menyadarkan kita bahwa angka 397 saja bermasalah apalagi jika ditambah lagi dengan 703 orang dari total 1.100 formasi P3K yang dibuka di Mamasa.
Selain itu, Defnsit APBD yang mencapai 107 miliar sampai saat ini, padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah den Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa defisit APBD dimungkinkan maksimal sebesar sampai 5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 untuk kategori sangat rendah.

Karena itu jika mengacuh pada akumulasi pendapatan Mamasa yang berkisar pada angka 1 Triliun setiap tahun maka defisit itu maksimal di angka 50 miliar.
Kita juga disuguhkan dengan berbagai macam masalah lainnya, seperti dana PEN yang tidak transparan, penyerantaan modal PDAM yang melanggar Perda.
Kejaksaan Mamasa yang minim prestasi dalam penegakan hukum, oknum polisi di Mamasa diduga jadi kontraktor, banyak pasar yang dibangun dengan anggaran pemerintah miliaran rupiah bermasalah dan banyak yang tidak difungsikan, persoalan infrastruktur jalan seperti jalan Taupe dan Ne’ke yang berada hanya berkisar 1 km dari jantung kota Mamasa yang tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah Mamasa, pengelolaan sampah, prestasi WTP sebatas diatas kertas, kucurangan dana bansos dengan jumlah signifikan ditengah-tengah persoalan keuangan Mamasa.
Dugaan penyelewangan dana tak terduga yang cukup besar yakni senilai 22,6 miliar tahun 2021 tetapi pengalokasiannya tidak jelas, kecurangan CPNS yang melibatkan anak pejabat dan sampai sekarang tidak mampu menangkap otak intelektual dibalik masalah ini, dan dugaan penempatan pejabat birokrasi yang sarat dengan KKN.
Atas dasar itulah, Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu (KRMB) dibawa isu Sentral “EVALUASI REZIM PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMASA” menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Mamasa, Timurterkini.com – Kepulan asap hitam dan kobaran api menjulang tinggi di Simpang Lima, ibu…
Mamasa, Timurterkini.com – Ratusan masyarakat dan komunitas dari berbagai wilayah di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi…
Mamasa, Timurterkini.com – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Mamasa Bersatu (KRMB), melakukan unjuk…
Mateng, Timurterkini.com – Camat Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar), terpaksa berurusan aparat…
Mamasa, Timurterkini.com – Pasca longsor, arus lalulintas jalan poros Mamasa-Mamuju kembali normal. Sebelumnya, akses jalan…
Mamasa, Timurterkini.com – Bencana alam longsor marak terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Mamasa, Provinsi…

source