Oleh
Jakarta – Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran No HK 02.02/C/ 3615 /2022 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, selain juga mempertimbangkan semakin banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr M. Adib Khumaidi, SpOT mengatakan bahwa tujuan utama vaksinasi Covid-19 ini untuk melindungi dari tingkat rawat inap di Rumah Sakit, keparahan, dan kematian. Oleh karena itu, dosis booster diperlukan karena imunitas terhadap Covid-19 mulai menurun setelah enam (6) bulan keatas dari vaksinasi terakhir. Selain itu, varian baru juga memiliki sifat yang jauh lebih menular. Namun IDI juga meminta pemerintah tetap mendorong vaksinasi booster atau dosis ketiga bagi masyarakat agar kekebalan komunitas tercapai.
“IDI menyambut baik Booster kedua vaksinasi Covid untuk tenaga Kesehatan ini. Vaksinasi terbukti telah menyelamatkan banyak nyawa, mengurangi tekanan pada fasilitas Kesehatan dan memungkinkan kita belajar hidup dengan virus. Namun meski telah divaksinasi baik booster ataupun bukan, seluruh tenaga Kesehatan harus tetap melaksanakan protokol Kesehatan ketat dengan menggunakan Alat pelindung Diri (APD) saat pelayanan Kesehatan, dan juga protokol Kesehatan umum saat sedang tidak pelayanan,” kata dr Adib Khumaidi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/07/2022).
Sekjen PB IDI, dr Ulul Albab, SpOG menyampaikan, “Ini adalah misi nasional – vaksin adalah cara terbaik untuk melindungi diri Anda dan orang yang Anda cintai dan kami mendorong semua orang untuk mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin.”
Vaksinasi booster kedua untuk Tenaga Kesehatan akan dilakukan mulai Jumat, 29 Juli 2022 di semua fasilitas Kesehatan di Indonesia. Sementara vaksinasi booster untuk masyarakat dapat diakses selain melalui fasilitas Kesehatan (puskesmas), juga melalui sentra vaksinasi yang dibuka oleh Pemerintah Daerah setempat.
Kasus Covid-19 Diprediksi Naik Juli Ini, Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Terus Digencarkan
Hadapi Varian Baru Corona, Pemerintah Dorong Peningkatan Vaksinasi Booster
Tak Menyangka Nakes Puskesmas 70 Persen Non-ASN, Legislator Dorong Proses Pendataan yang Lebih Baik
Oleh
Semarang – Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim begitu antusias saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wagub yang akrab disapa Nunik mengaku jauh-jauh datang dari Lampung, untuk belajar cara Jateng tekan angka kemiskinan.
“Kami terima kasih Bapak Gubernur sudah berkenan kami repoti di tengah kesibukannya, dan berkenan berbagi tipsnya mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah,” kata Nunik, dalam pertemuannya di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung A, Kantor Gubernur Jateng, Jumat (29/7/2022).
Pada kesempatan itu, Nunik bertanya kiat-kiat Ganjar dalam menggeliatkan UMKM. Seperti bagaimana Ganjar mampu menggandeng marketplace besar, dan membuat UMKM lebih mandiri serta kreatif.
Ganjar pun memaparkan berbagai upaya Pemprov Jawa Tengah dalam memajukan UMKM. Salah satunya, melibatkan berbagai macam pendanaan, mulai dari Baznas, CSR Perusahaan, hingga Filantropi. Ganjar juga menjelaskan bagaimana memahamkan masyarakat pada ekonomi digital.
“Kami sengaja belajar dari best practice di Jawa Tengah, karena di Indonesia atau nasional termasuk terbaik,” kata Nunik seusai pertemuan.
Nunik mengatakan, Provinsi Lampung saat ini kemiskinannya masih 11 persen. Dia menilai Jateng sukses memberdayakan UMKM, sebagai cara untuk menekan kemiskinan.
“Kita perlu langkah-langkah yang daya ungkitnya berkali lipat salah satunya adalah menjawab tantangan di dunia marketing,” ujarnya.
Beberapa cara yang dilakukan Ganjar, menginspirasinya. Seperti afirmasi APBD yang menurutnya berperan penting menjadi penyangga. Selain itu menyediakan aplikasi sebagai wadah ekosistem UMKM itu sendiri.
“Jawa Tengah punya trik dan itu menjadi inspirasi bagi kami. Kita mau melakukannya juga, tentu dengan local wisdom kami, kemampuan kami, coraknya kami,” ujar Nunik.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo senang bisa berbagi pengalaman dalam bidang ekonomi. Kemiskinan, kata Ganjar, jadi persoalan seluruh lini pascapandemi.
“Jawa Tengah tidak seluruh proses belajarnya sukses, tidak seluruhnya. Tapi ketika kita mendengar, Pak saya naik 300 persen lho, saya naik 100 persen lho Pak, (artinya) ada contoh baik,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, beberapa hal yang diterapkan di Jateng bisa direplikasi di Lampung. Dia mengatakan, ada banyak kesamaan yang jadi dasar untuk saling belajar.
“Nah, saya sarankan tadi yuk kita buat sister UMKM yuk base on cluster, jadi umpama di sana ada klaster kriya ya dengan kriya, fesyen kan produknya tapis itu bagus banget, kopi ya jelas harus belajar, brand-nya dulu udah dunia itu. Jadi kita bisa saling belajar, kayak sister UMKM, kami akan dukung. Teman-teman belajar di sini, atau sebaliknya kita belajar di sana agar kemudian bersinergi,” tandasnya.
Oleh
Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan tidak akan segan-segan menindak tegas oknum jaksa yang melakukan pelanggaran dan bermain-main dalam menangani perkara. Burhanuddin menyampaikan, dari hasil evaluasi dan laporan yang masuk kepada dirinya, masih minim tindak lanjut terkait hal itu.
Ia berharap dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak dapat dimanfaatkan untuk penegakan hukum, khususnya penindakan sehingga masyarakat yang melapor mendapatkan jawaban dari penegakan hukum yang dilaksanakan.
Menurut dia, Kejaksaan tidak memiliki target tertentu dalam penindakan tindak pidana korupsi. Namun demikian, Jaksa Agung meminta agar seluruh jajaranya bisa mengoptimalisasikan penggunaan anggaran yang ada di masing-masing satuan kerja, sehingga serapan anggaran dan kinerja bisa beriringan.
“Saya masih menilai masih ada ketimpangan kinerja pemberantasan korupsi antara pusat (di Kejaksaan Agung) dan daerah (Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri). Di tengah kinerja yang baik itu, saya berharap daerah menjaga marwah Kejaksaan dan sekali lagi jangan cederai dan nodai kepercayaan masyarakat. Saya akan menggunakan tangan besi untuk bertindak tegas jika ada yang main-main dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Tolong dihentikan atau saya yang memberhentikan saudara,” ujar Jaksa Agung Burhanuddin dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Jumat (29/7/2022).
Ia menyatakan bahwa semua bidang di Kejaksaan sangat penting, akan tetapi bagaimana semua bisa merespon keinginan masyarakat dalam penegakan hukum dan baromaternya adalah terkait penanganan perkara korupsi.
“Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka masyarakat akan meninggalkan kalian. Ayo kita gaungkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan cepat merespons seluruh laporan dan pengaduan masyarakat,” tegas Jaksa Agung dalam kegiatan pengarahan yang dilakukan di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Burhanuddin menyampaikan bahwa kedatangannya di Sumatera Barat untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada seluruh jajaran bisa lebih bekerja keras dan mengajak untuk saling bahu-membahu guna hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penegakan hukum.
“Meskipun demikian, program-program humanis seperti penerapan keadilan restoratif tetap menjadi prioritas kita sehingga penegakan hukum yang terkait hajat hidup orang banyak untuk diperhatikan. Masyarakat sudah mulai nyaman dengan program-program itu. Ayo kita tingkatkan, lakukan dengan Ikhlas untuk masyarakat dan institusi,” ujar Jaksa Agung.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Jaksa Agung didampingi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Yusron, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana, Asisten Umum Jaksa Agung Kuntadi dan Asisten Khusus Jaksa Agung Hendro Dewanto.
Oleh
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah bahwa hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J hanya bisa dibuka apabila ada perintah dari hakim pada saat proses persidangan. Mahfud pun menegaskan hasil otopsi ulang boleh dibuka ke publik.
“Ada yang mengatakan hasil otopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim. Menurut saya itu tidak benar. Yang benar itu hasil otopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka,” kata Mahfud kepada awak media di Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Mahfud menjelaskan, hasil otopsi Brigadir Yoshua boleh disiarkan kepada publik. Apalagi, kasus ini telah menjadi perhatian umum.
Menurutnya, perlunya otopsi ulang ini juga karena otopsi pertama diragukan oleh publik dan keluarga. Ia juga setuju dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa hasil otopsi tersebut akan disampaikan kepada publik.
“Oleh sebab itu jangan dibalik-balik, lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik, boleh,” tegas Mahfud.
Mahfud mengungkapkan, hasil otopsi dibuka publik juga tidak dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan.
“Yang tidak boleh itu misalnya kalau orang sakit menular jangan disiarkan, sakit ini jangan disiarkan atas permintaan yang bersangkutan,” terang dia.
“Ini kan bukan orang sakit. Orang diduga menjadi korban kejahatan. Jadi boleh itu dibuka ke publik,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, Listyo memastikan hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yoshua Hutabarat akan disampaikan ke publik.
“Rekan-rekan melihat ada kegiatan-kegiatan dari timsus yang kemudian mempresenstasikan apa yang didapat Komnas (HAM), demikian juga hari ini telah dilaksanakan otopsi ulang, dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik,” kata Listyo di di The Tribrata Dharmawangsa Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Diketahui, Brigadir Yoshua dikabarkan tewas di rumah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) nonaktif Irjen Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022.
Dalam penjelasan awal, polisi menyebutkan bahwa Brigadir Yoshua tewas akibat baku tembak dengan Bharada E.
Diduga, baku tembak terjadi akibat pelecehan dan pengancaman yang dilakukan Brigadir Yoshua ke istri Ferdy Sambo, PC.
Namun, pihak keluarga menilai ada kejanggalan terhadap kematian Brigadir Yoshua. Sebab, pihak keluarga menemukan sejumlah luka selain luka tembakan.
Pihak keluarga juga mendesak polisi melakukan tindakan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yoshua.
Otopsi ulang pun telah dilakukan pada Rabu hari ini di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Bahar, Jambi.
Adapun dalam rangka mengusut hal itu, Kapolri pun membentuk tim khusus yang melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas.
Copyright © 2019 fakta.news – All Rights Reserved

source