MATAMAROS.COM – Tenaga honorer Pemkab Maros merespons wacana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat. Perwakilan mereka pun mengadu ke DPRD Maros melalui fasilitasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Maros.
Komisi I DPRD Maros pun menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Rabu, 6 Juli 2022.
Di situ terungkap, meski ada isu honorer akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), para tenaga honorer ingin tahu detailnya. Sebab, tidak ada jaminan semua bisa diakomodasi.
“Harus jelas berapa PPPK yang dibutuhkan, karena banyak sekali yang bertanya-tanya. Apakah pemetaan telah dilakukan atau belum, jangan ada yang disembunyikan,” kata Sadikin Sahir, sekretaris KSPSI Maros.
Pihaknya mempertanyakan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan untuk mengantisipasi pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon ASN maupun PPPK.
“Pemerintah harus punya skema untuk mengakomodasi tenaga non-ASN yang telah mengabdikan dirinya selama puluhan tahun. Kami tidak ingin ada yang dipecat. Bisa tetap bekerja di pemerintahan dengan pola pola outsourcing,” tambah Sahir.
Tenaga honorer seperti petugas sekuriti, tenaga kebersihan, dan sopir, bahkan guru, dinilai KSPSI layak diberi kontrak outsourcing.
Satu hal lagi. Mereka meminta Pemkab Maros mengumumkan data -data pekerja non-ASN yang telah mengabdi di semua instansi. Inspektorat diminta mengawasi secara ketat pendataan itu untuk menghindari korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pungutan liar alias pungli.
“Kami telah memiliki data-data terkait indikasi pungli. Makanya kami ingin melakukan konsultasi dengan pihak Inspektorat apakah ini merupakan bagian pungli atau KKN,” beber Sadikin.
Salah satu non-ASN di Disdukcapil Maros, Rudi mengaku namanya tidak terdaftar sebagai tenaga non-ASN. Padahal ia mengabdi sejak 2004. Namun dirumahkan pada 2020 dengan alasan pandemi Covid-19.
“Alasan lain tidak ada anggaran dan isi surat tersebut siap dipanggil kembali apabila ada pendataan,” ungkat Rudi.
Makanya ia berharap jika Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Maros melakukan evalusi tenaga non-ASN, namanya bisa dimasukkan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros, Abidin Said, mendukung. Ia meminta Pemkab Maros segera menerbitkan nama-nama non-ASN.
“Bagi tenaga non ASN yang dirumahkan kemudian namanya tidak terdaftar mereka itu masih memiliki hubungan kerja dengan pemerintah. Makanya kita minta mereka juga didata atau diverifikasi,” kata politikus Partai Nasdem itu.
Abidin berharap pemerintah daerah memperjuangkan betul tenaga honorer. Sebab, ucapnya, bukan rahasia lagi banyak jenis layanan di berbagai instansi Pemkab Maros yang bertumpu pada pegawai honorer. Ia mencontohkan di puskesmas dan sekolah. Perawat hingga bidan serta guru-guru banyak yang masih berstatus honorer.
Terkait dugaan pungli pendataan pekerja non-ASN yang diduga terjadi di instansi pemerintahan, Abidin meminta untuk segera diusut. “Semoga bukan orang dalam, apalagi terkait salah satu dinas,” tutupnya.
Data dari BKPSDM Maros, jumlah pegawai non-ASN di Pemkab Maros mencapai 5.661 orang. (ast)

source