Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Bali pada 2022 terealisasi untuk program keluarga harapan (PKH), subsidi sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, klaim kesehatan dan BLT minyak goreng.
Denpasar (bisnisbali.com) –Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Bali pada 2022 terealisasi untuk program keluarga harapan (PKH), subsidi sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, klaim kesehatan dan BLT minyak goreng. Plh. Kepala Perwakilan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Didik Ari secara daring di Denpasar menyampaikan progress dana PEN di Bali pada 2022 sebagian besar masih terserap ke klaim kesehatan, disusul BLT desa, program keluarga harapan, subsidi sembako dan BLT minyak goreng.
Anggaran PEN difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan penguatan pemulihan ekonomi daerah. Dana PEN dialokasikan untuk tiga klaster yang meliputi kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi. Progres PEN tahun 2022 di provinsi Bali untuk kesehatan terlihat dari klaim pasien mencapai Rp660,7 miliar. Penyerapan PEN ini bagi penerima 62 rumah sakit dan 11.728 pasien.
Sementara untuk program sembako mencapai Rp167,69 miliar yang menyasar penerima rata-rata 56.649 keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk BLT minyak goreng Kemensos mencapai Rp50,52 miliar penerima dengan rata-rata 168.404 KPM. Begitupula untuk program keluarga harapan atau PKH mencapai Rp168,77 miliar penerima dengan rata-rata 106.449 KTM. “Untuk BLT desa Bali Nusra Rp623,6 miliar penerima, 496.123 KPM dan 4.291 desa,” katanya.
Ia pun menyebutkan total realisasi belanja negara di Pulau Dewata pada 31 Mei 2022 menembus Rp8,312 triliun atau mencapai 35,58 persen dari pagu Rp23,364 triliun. Total belanja negara tersebut meningkat di 2022 jika dibandingkan pada 2021. Pada 31 Mei 2021 realisasi total belanja negara Rp8,986 triliun atau 38,10 persen dari pagu Rp23,583 triliun, sedangkan pada 31 Mei 2020 realisasi mencapai Rp8,28 triliun.
Menurutnya data belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, barang, modal dan bansos. Berdasarkan data, realisasi belanja pegawai cenderung meningkat sejak 2019, di mana pada 31 Mei 2022 realisasi sudah mencapai Rp1,703 triliun atau 39,27 persen dari pagu Rp4,336 triliun. Realisasi belanja pegawai pada 31 Mei 2021 mencapai Rp1,684 triliun sedangkan kondisi sama pada 2020 mencapai Rp1,703 triliun.
Sementara realisasi belanja barang berstatus on track, sampai dengan 31 Mei 2022 realisasi belanja barang mencapai Rp1,289 triliun atau 29,55 persen dari pagu Rp4,362 triliun. Sedangkan realisasi belanja modal sampai dengan 31 Mei 2022 cenderung menurun dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh proses pengadaan barang dan jasa yang masih belum rampung sampai Mei 2022.
Realisasi belanja modal hingga 31 Mei 2022 mencapai Rp0,627 triliun atau 17,86 persen dari pagu Rp3,5 10 triliun. Ia pun menyebutkan untuk realisasi belanja bansos sampai dengan Mei 2022 menjadi realisasi tertinggi dalam 3 tahun terakhir yaitu mencapai Rp0,013 triliun atau 50,59 persen dari pagu Rp0,027 triliun.*dik

source