STORY
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan bergabungnya Indonesia ke dalam WTO telah mendorong upaya liberalisasi dalam perekonomian Indonesia, termasuk sektor pertanian, dan pangan.
SOLOPOS.COM – Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) Agus Ruli Ardiansyah (kiri). (DPP SPI)

Solopos.com, JAKARTA–Imbas dari dunia yang terus-menerus berada dalam krisis pangan, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengusulkan pemerintah keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan bergabungnya Indonesia ke dalam WTO telah mendorong upaya liberalisasi dalam perekonomian Indonesia, termasuk sektor pertanian, dan pangan.
PromosiCara Meningkatkan Omzet & Performa di Tokopedia, Enggak Sulit Kok!
“Sejak itu terjadi peningkatan gelombang impor pangan atau produk-produk pertanian ke Indonesia, terutama ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997 yang memaksa Indonesia semakin tergantung pada WTO, pada International Monetary Fund (IMF), dan World Bank (Bank Dunia),” kata Henry dalam siaran pers, Selasa (14/6/2022).

Diketahui, pada 13 Juni 2022, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) alias Organisasi Perdagangan Dunia yang ke-12 telah berlangsung di Jenewa, Swiss.
Konferensi multilateral yang mempertemukan perwakilan pemerintah seluruh anggota WTO ini akhirnya terselenggara setelah ditunda selama dua tahun akibat pandemi.
Baca Juga: Serikat Petani di Bantul Sebut Ada 7.000 Hektare Lahan Kekeringan
Henry mengatakan Indonesia telah resmi bergabung menjadi anggota WTO sejak 1995 melalui peratifikasian perjanjian WTO dalam UU No. 7/1994.

Alhasil, menurut Henry, Indonesia pun kemudian menjalankan agenda, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi.
Akhirnya Indonesia menjadi negara pengimpor gandum, kedelai, daging sapi, bahkan garam dan sayuran menjadi salah satu produk impor yang terus meningkat volumenya.
Henry Saragih mencontohkan kasus perdagangan produk sawit dapat menjadi contoh betapa ketergantungan pangan dunia terhadap pasar internasional yang dikuasai korporasi global mengakibatkan krisis pangan.
“Akibat tingginya nilai crude palm oil di pasar internasional, produsen CPO lebih cenderung menjual produknya ke pasar internasional yang membuat kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasar domestik,” katanya.

Baca Juga: Serikat Petani Indonesia Keberatan Program Tanam Tebu
Selanjutnya, kata dia, pemerintah merespons dengan mengeluarkan larangan ekspor CPO yang justru berdampak pada penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.
Bahkan setelah pasar ekspor CPO dibuka, harga TBS masih rendah, namun harga minyak goreng masih tinggi.
“Petani kelapa sawit merupakan pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini, karena di satu sisi mereka merupakan konsumen dan di sisi lain adalah produsen bahan pokok tersebut,” ucapnya.
Henry menegaskan fenomena ini terjadi akibat kebijakan liberalisasi yang membuat kelapa sawit didominasi oleh korporasi-korporasi raksasa dan global.
Imbasnya, kebijakan perkelapasawitan dikendalikan oleh korporasi global yang tujuannya hanya memaksimalisasi keuntungan dalam setiap kesempatan meskipun dalam keadaan perang ataupun situasi lainnya.
Baca Juga: Beban Produksi Kian Berat, Petani Berharap HPP Gabah Dinaikkan
“Perkebunan rakyat yang berskala kecil akhirnya hanya bisa mengikuti arus kebijakan dari korporasi tersebut. Oleh karena itu, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani dan dikelola usaha secara koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya, yang mana dukungan dari pemerintah bersifat mutlak dalam hal ini,” paparnya.
Henry juga menyoroti pembentukan UU Cipta Kerja melalui cara Omnibus Law. WTO dan lembaga-lembaga multilateral lainnya secara tidak langsung mengubah UU Pangan No. 18 tahun 2012, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19 tahun 2013, dan UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan No. 22 Tahun 2019 supaya tidak lagi membatasi impor pangan dan peralatan pertanian di Indonesia.
“Karena itu UU Cipta Kerja No. 11/2020 yang sudah inkonstitusional bersyarat jangan sampai dihidupkan kembali,” paparnya.
Dia menambahkan, sebagai sebuah negara yang petaninya didominasi oleh para petani gurem, pemerintah Indonesia harus membangun menegakkan konsep kedaulatan pangan yang termakhtub dalam UU No. 18/2012, yang sejalan dengan UU Pokok Agraria No. 5/1960 dan UUD 1945, serta Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) yang telah dikeluarkan pada 2018.
Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul Tak Bisa Atasi Krisis Pangan, SPI Usul Indonesia Keluar dari WTO
 
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini”. Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.
Perombakan Kabinet Indonesia Maju kali ini layak dimaknai sebagai pembuka jalan bagi calon presiden pilihan Istana yang akan berlaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini mengatakan perseroan sepenuhnya mendukung upaya pemerintah untuk melakukan reformasi subsidi energi termasuk rencana penyesuaian HJE serta pengalihan penyaluran subsidi secara tertutup tahun depan.
Dari sektor infrastruktur, Wika mulai tancap gas menggarap sejumlah proyek yang sebelumnya sempat terhenti karena pandemi.
Masyarakat yang ingin melakukan kunjungan virtual bisa mendaftar secara online dan memilih pabrik Pocari Sweat yang akan dikunjungi, tanggal, dan juga jam kunjungan.
Pemerintah pusat saat ini terus menggiatkan pembangunan infrastruktur, termasuk dalam hal transportasi.
Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto mengatakan, hasil penjualan SBR011 yang telah melebihi Rp12 triliun diprediksi akan menjadi penjualan terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBR.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan jika kenaikan Fed Rate terlalu eksesif atau melampaui kebiasaan, misalnya 100 bps, pada semester II/2022, berpotensi berdampak pada debitur yang belum siap hadapi kenaikan suku bunga.
Shopee akan memutuskan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya dalam layanan pengiriman makanan ShopeeFood dan pembayaran online tim ShopeePay di Asia Tenggara.
Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansur menyatakan posisi menteri perdagangan sebagai menteri yang cukup rumit karena menghadapai banyak persoalan menjelang Iduladha.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan minyak kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia mengalami penurunan yang paling dalam pada Mei 2022.
Terkait kapan minyak goreng curah dihapus Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberi penjelasan.
Aksi buruh yang diikuti puluhan ribu massa serentak itu tak hanya digelar di pusat kota, melainkan di berbagai kota industri seperti Bandung, Makassar, Banjarmasin, Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lainnya.
Ketersediaan elpiji 3 Kilogram di tengah masyarakat relatif stabil kendati selisih harga yang cukup lebar antara komoditas subsidi dan nonsubsidi
Pendaftaran Diplomat Success Challenge (DSC) 2022 resmi dibuka, buruan daftar buat dapat modal usaha!
Duo saham emiten batu bara milik Boy Thohir masuk ke tops losers. Saham PT Adaro Mineral Indonesia Tbk. (ADMR) anjlok 6,80%, sedangkan indukanya PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) ambles 6,75%.
Meskipun meleset dari perkiraaan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan inflasi inti dan ekspektasi inflasi masih bisa terkendali dalam kisaran 3% plus minus satu persen.
Copyright © 2007-2022, Solopos Digital Media – Panduan Informasi & Inspirasi. All rights reserved.

source