Bagikan:
“Kita berharap kita akan terus bisa efektif menangani ancaman Covid-19 peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta memperluas perlindungan sosial untuk menurunkan kemiskinan absolut kita.”
Senin, 29 Nov 2021 18:24 WIB
Ranu Arasyki
Siswa kelas 1 SD mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/11/2021). (Foto: ANTARA/Fransisco Carolio)
KBR, Jakarta- Pemerintah masih tetap memprioritaskan anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, yaitu sebesar 20 persen atau mencapai Rp542,8 triliun.
Porsi anggaran tersebut tercermin dari laporan APBN 2022 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melakukan konferensi pers di Istana Presiden pada 29 November 2021. Penjelasan Sri Mulyani itu disampaikan setelah menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2022 kepada kementerian lembaga.
Baca Juga:
Selain pendidikan, pemerintah juga memprioritaskan sektor perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp431,5 triliun, infrastruktur sebesar Rp365,8 triliun, sektor kesehatan mencapai Rp255,4 triliun, ketahanan pangan Rp92,2 triliun, pariwisata Rp10,2 triliun, dan bidang teknologi dan informasi Rp25,4 triliun.
“Kita berharap kita akan terus bisa efektif menangani ancaman Covid-19 peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta memperluas perlindungan sosial untuk menurunkan kemiskinan absolut kita. Juga untuk infrastruktur bisa untuk membuka daerah-daerah baru dan meningkatkan pemulihan ekonomi yang semakin merata,” katanya
Lebih lanjut, dia berharap anggaran APBN untuk pariwisata diharapkan dapat memulihkan kondisi sektor pariwisata dan rekreasi yang sempat terperosok dalam dua tahun terakhir.
Demikian juga ketahanan pangan dan teknologi dan informasi yang menurut dia merupakan area yang sangat strategis untuk diperhatikan.
Sementara, lanjutnya, pemerintah optimistis dapat mencapai sejumlah sasaran pada 2022, yakni, pertama, mempercepat pembangunan. Kedua, menurunkan tingkat pengangguran di level 5,5 hingga 6,3 persen. Ketiga menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 9 persen.
Keempat, perbaikan terhadap gini ratio pada rentang 0,376-0,378. Kelima, meningkatkan indeks pembangunan manusia mencapai 73,41 hingga 73,46. Keenam, menjaga nilai tukar petani pada level 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di level 104 hingga 106.
Editor: Agus Luqman
Kirim pesan ke kami
Berita Terkait
KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!
Recent KBR Prime Podcast
Cek Fakta: Benarkah China akan Ambil Alih Kalimantan?
Kabar Baru Jam 20
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17