Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal teguran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menilainya tidak menghargai lembaga legislatif tersebut. MPR bahkan sempat meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani dari jabatannya.
Permintaan untuk memecat Sri Mulyani datang dari Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kemarin (30/11). Ia memprotes kebijakan Sri Mulyani yang telah memangkas anggaran MPR yang nilainya sudah kecil. Hal ini tidak sejalan dengan kondisi keorganisasi MPR yang justru lebih gemuk dari semula empat pimpinan menjadi 10 pimpinan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun ikut menimpali pernyataan Fadel. Ia mengatakan Sri Mulyani tidak menghargai MPR karena berulang kali diundang untuk rapat namun mangkir. Sri Mulyani dipanggil pimpinan dan Badan Anggaran MPR RI untuk membicarakan perkara refocusing anggaran Covid-19, termasuk anggaran di lembaganya.
“Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan,” kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Selasa (30/11).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pernyataan dua pejabat MPR tersebut. Ia menegaskan bahwa pemangkasan dilakukan di semua Kementerian dan Lembaga (K/L). Anggaran ini digunakan untuk sejumlah keperluan penanganan pandemi Covid-19.
“Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui bahwa pada 2021, Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran Kementerian dan Lembaga harus dilakukan refocusing empat kali,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagram pribadinya @smindrawati, Rabu (1/12).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, hasil dari pemangkasan anggaran K/L tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 khususnya untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Anggaran dipakai untuk membayar klaim perawatan pasien positif Covid-19 yang melonjak saat adanya varian Delta. Ini termasuk untuk mendukung akselerasi vaksinasi dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
Selain itu, anggaran juga dipakai untuk membantu rakyat miskin dengan memperluas bansos. Saat terjadi lonjakan varian Delta, pemerintah antara lain meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja yang terdampak PPKM.
“Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Saya menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Anggaran MPR di-refocusing satu kali tahun lalu dari Rp 603 miliar menjadi Rp 576 miliar. Adapun untuk tahun ini, anggaran MPR sebesar Rp 750 miliar masih utuh alias belum dipangkas untuk Covid-19. Kendati demikian, belum ada informasi yang pasti berapa besaran pemangkasan dari anggaran MPR yang akan dilakukan tahun ini. Sementara untuk tahun depan, anggaran MPR diturunkan menjadi Rp 695 miliar.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dirinya dua kali dipanggil pimpinan MPR sejak pertengahan tahun ini. Kendati demikian, ia absen di dua pertemuan tersebut karena bersamaan dengan agenda lain yang juga harus dihadirinya.
Pada saat undangan 27 Juli, Sri Mulyani mengaku terpaksa absen karena berbarengan dengan rapat internal presiden yang mengharuskannya hadir. Oleh karena itu, ia mengirimkan Wakil Menteri Suahasil Nazara dalam pertemuan tersebut.
“Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Badan Anggaran DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran saya wajib dan sangat penting. Kemudian rapat dengan MPR diputuskan ditunda,” kata Sri Mulyani.
Dia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus bekerjasama dengan seluruh pihak untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini karena krisis kesehatan ini telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi sosial masyarakat, juga perekonomian.
Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.