KEMENKO PMK – Pemerintah terus menggenjot percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam rangka mendukung program nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Salah satunya yaitu melalui intervensi yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 72/2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menekankan bahwa intervensi yang dapat dilakukan untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat khususnya dalam percepatan penurunan stunting yang harus dimulai dari hulu dengan pendekatan intervensi yang dimulai sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0 -59 bulan. Selain itu intervensi pada hulu tersebut, “Intervensi juga perlu dilakukan pada kelompok laki-laki,” ujarnya saat audiensi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (16/2).
Ia menambahkan bahwa kelompok pesantren juga perlu dijadikan salah satu sasaran fokus untuk konseling dan edukasi. Selain itu, psikologi gizi juga bisa menjadi salah satu yang dapat diintervensi dan diedukasi di lapangan.
Dalam percepatan penurunan stunting, diharapkan Persagi dapat memperkuat dalam pendampingan pada 7 Provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi seperti NTT, Sulbar, Aceh, NTB, Sultra, Kalsel, Kalbar, dan 5 provinsi dengan angka absolut balita terbesar yakni Jawa Tengah, jawa Timur, jawa Barat, Banten dan Sumatra Utara
Diharapkan Persagi yang mempunyai anggota sampai tingkat kecamatan dapat melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting termasuk remaja dan ibu hamil, tandas Agus.
untuk memberikan apresiasi kepada tenaga gizi di lapangan, dapat diberikan “Penambahan bobot SKP angka kredit bagi tenaga gizi yang melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting” bobot SKP untuk angka kredit ini akan sangat bagus bila dapat dilakukan dan besaran nilai bobot SKP dapat nilai dengan lama pendampingan dan jumlah keluarga stunting yang didampingi tandas Agus.
Ketua Umum Persagi, Kombes Rusdatin turut menyampaikan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam rangka meningkatkan peran Persagi sampai ke daerah khususnya dalam penguatan percepatan penurunan stunting. Bahkan, saat ini Persagi sedang berproses MoU dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung pendampingan hingga tingkat keluarga.
Persagi mempunyai anggota sebanyak 47.978 orang diseluruh Indonesia yang tersebar di 514 kab/kota dan 34 Provinsi. anggota persagi paling banyak berada di Jawa Tengah, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga siap mendukung dalam pendampingan 12 provinsi prioritas penanganan stunting tahun 2022.
“Seperti di Aceh, (Persagi) sudah terdapat dapur sehat yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di daerah tersebut. Kita bahkan lakukan intervensi hingga ke tingkat dasawisma. Di Posyandu juga kita lakukan pendampingan agar setiap Posyandu memiliki tenaga gizi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, ia berharap Kemenko PMK dapat menggandeng Persagi untuk membantu pelaksanaan koordinasi program kerja penanganan masalah gizi hingga ke tingkat kabupaten/kota. Hal tersebut seraya melengkapi apa yang sudah dilakukan Persagi dalam peranan untuk mencegah stunting dan obesitas bekerja sama dengan AIPGI dan AIPVOGI.
“Mulai tahun 2022 ini AIPGI dan AIPVOGI akan mulai ikut program pendampingan keluarga. Ditargetkan ahli gizi dapat masuk dalam tim pendamping keluarga dalam penanganan stunting untuk memberikan konseling gizi pada remaja, catin, ibu hamil dan balita,” pungkasnya.