“Ini tinggal menunggu aplikasi kinerja. Apapun namanya itu aplikasi, kalau sudah selesai, kami akan bayar. Jadi sisa tunggu waktu saja ini,” ungkap Kelapa Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare Jamaluddin Ahmad kepada detikSulsel, Selasa (24/5/2022).
Jamaluddin sebelumnya menuturkan Pemkot Parepare sudah menyiapkan Rp 3 miliar untuk pembayaran TPP. Anggaran ini dikecualikan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan guru karena sudah punya insentif tersendiri.
“Sekitar Rp 3 miliar untuk membayar TPP,” jelasnya.
Pembayaran TPP untuk pegawai direncanakan nanti akan dibayarkan 3 bulan sekaligus. JUmlah PNS di Parepare secara keseluruhan sekitar 3.610 orang.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe sebelumnya menjelaskan, ada dua indikator penilaian untuk pembayaran TPP. Pertama kedisiplinan dengan nilai 40% dan kinerja 60%. Kedua indikator tersebut harus terpenuhi.
Indikator kedisiplinan menurutnya tak ada masalah lantaran penilaiannya bisa melalui cek lokasi atau sidik jari. Namun untuk penilaian kinerja perhitungannya berbeda, mesti ada aplikasi khusus.
“Prinsipnya saya mau jalankan TPP ini, tetapi indikator penilaian kinerja apa karena kita belum punya aplikasinya,” tutur Taufan.
Sementara itu, Fraksi Nasdem dan Gerindra di DPRD Parepare mengajukan usulan penggunaan hak interpelasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemkot dinilai tidak terbuka dalam menjelaskan kendala pencairan TPP.
“Sebagai bagian dari hak anggota DPRD, kami mengusulkan dipakainya hak interpelasi untuk meminta penjelasan Wali Kota Parepare terkait TPP yang tak kunjung dibayarkan,” ungkap Ketua Fraksi Nasdem DPRD Parepare Yasser Latief kepada detikSulsel, Selasa (24/5).
Sejauh ini, lanjut Yasser, ada enam orang yang mengajukan tanda tangan untuk mendorong interpelasi. Empat orang dari fraksi Nasdem dan dua orang dari fraksi Gerindra. Pihaknya menilai Wali Kota Parepare, Taufan Pawe terkesan menyepelekan rapat koordinasi dengan DPRD. Semestinya jika ada rapat koordinasi, maka setiap masalah yang muncul dapat dibahas bersama.
“Pak Wali selalu tidak punya waktu untuk rapat konsultasi. Terkesan tidak penting rapat konsultasi DPRD dan Pemkot. Padahal duduk bersama itu penting agar yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti TPP ini bisa segera diselesaikan,” imbuhnya.
Makanya menurut Yasser, cara untuk dapat memaksa kehadiran Wali Kota dengan mendorong interpelasi. Sekaligus menunjukkan wibawa DPRD mengawasi kinerja pemerintah.
“Sekarang sisa di pimpinan untuk menjadwalkan paripurna untuk selanjutnya menentukan lanjut atau tidaknya interpelasi ini,” tegasnya.
Simak Video “Antisipasi Hepatitis Akut Misterius, Sejumlah RS Siapkan Ruang Khusus“
[Gambas:Video 20detik]
(tau/nvl)