Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Gedung Kemendagri. (foto: Kemendagri.go.id)
BADUNG, DDTCNews – Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Badung, Bali untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pemerintah pusat sangat terbuka jika ada saran dan masukan terkait dengan implementasi SIPD. Dia berharap pemkab selalu menjalin kerja sama dan sinergi dengan Kemendagri terutama dalam implementasi SIPD.
"Bapak Bupati dan jajaran setiap ada permasalahan menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya kami berharap bisa segera dikoordinasikan, dikonsultasikan ataupun diadakan audiensi secara langsung," katanya dikutip pada Selasa (25/5/2021).
Ardian mengaku masih ada resistensi di beberapa daerah yang masih enggan menggunakan SIPD. Namun, ia menegaskan aplikasi SIPD wajib untuk digunakan pemda dalam tata kelola keuangan dan pembangunan.
Kewajiban untuk mengimplementasikan SIPD tersebut merupakan bagian dari amanat UU No. 23/2014 yang menyebutkan informasi keuangan dan pembangunan daerah disajikan dalam suatu sistem pemerintahan daerah.
"Satu hal yang pasti bahwa Kemendagri tidak pernah melarang pemerintah daerah menggunakan aplikasi lain selain SIPD. Namun tolong rekam juga prosesnya di SIPD karena mandat UU No.23 tahun 2014," tuturnya.
Ardian menambahkan aplikasi SIPD berperan sebagai perekam transaksi aktivitas belanja dalam APBD. Aplikasi akan berjalan optimal jika didukung informasi dan data yang terus diperbarui daerah tentang realisasi belanja dan output progres dari belanja tersebut.
Menurutnya, aplikasi SIPD akan mendukung perubahan keuangan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang keuangan. Pemerintah juga berencana untuk membuat regulasi perihal hubungan keuangan pusat dan daerah.
"Saat ini Kemendagri bersama dengan Kemenkeu, Bappenas, Setneg dan Kumham sedang mendesain RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di dalamnya nanti akan mereformasi ulang bagaimana mendesain DAU, DAK, DBH, Dekon dan TP," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Badung Giri Prasta mengatakan kesiapan daerah mengimplementasikan aplikasi SIPD. Menurutnya, kehadiran SIPD akan meningkatkan kualitas tata kelola APBD mulai dari pendapatan hingga aktivitas belanja daerah.
"Kami berharap Bapak Dirjen selalu memberikan arahan perihal implementasi SIPD di Kabupaten Badung sehingga kami dapat mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi," katanya seperti dilansir beritadewata.com. (rig)
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.