Jakarta, CNBC Indonesia – Covid-19 masih menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan yang disusun bahkan di tahun depan masih berdasarkan risiko akan kenaikan kasus akibat virus Corona ini.
Apalagi, saat ini varian delta membuat tingkat kenaikan kasus di Indonesia signifikan yang mengharuskan pemerintah melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat melalui PPKM darurat hingga level 4. Munculnya varian baru karena mutasi virus ini pun ikut diantisipasi oleh pemerintah salah satunya varian lambda.
Untuk tahun ini, anggaran penanganan pandemi Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah alami kenaikan berkali-kali hingga menjadi Rp 744 triliun.
Namun, untuk tahun depan anggaran PEN masih belum jelas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan anggaran PEN 2022 menjadi Rp 301,8 triliun. Ini akan difokuskan untuk dua pos belanja yakni kesehatan Rp 148,1 triliun dan perlindungan masyarakat Rp 153,7 triliun.
Dengan demikian maka anggaran PEN tahun depan turun lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun ini yang ditetapkan lebih dari Rp 744 triliun.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa anggaran PEN yang sebesar Rp 301,8 triliun tersebut bukan untuk keseluruhan. Itu hanya berasal dari belanja pemerintah pusat saja.
Sedangkan anggaran dalam program PEN juga ada yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masing-masing disiapkan sebesar 8%. Kemudian ada juga dari dana pemerintah daerah.
“Yang ada di dalam PEN hanya belanja Pemerintah Pusat Rp 301,8 triliun. Yang nggak muncul belanja PEN berasal dari daerah, karena sebagian dari TKDD, 8% DAU, DBH dan blt desa. Dalam hal ini angkanya belum, nanti kami jelaskan penjelasan terpisah detailnya,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai detail anggaran PEN ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu enggan menjelaskan dengan detail. Namun ia memastikan, pemerintah akan selalu siap memberikan anggaran berapapun yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi Covid-19, terutama dari sisi kesehatan.
Oleh karenanya, belanja pada tahun depan ditetapkan masih cukup tinggi yakni lebih dari Rp 2.700 triliun.
“Ini menunjukkan kesiapan APBN kita untuk selalu antisipatif memastikan bahwa apapun yang dibutuhkan untuk antisipasi sektor kesehatan APBN selalu siap. Begitu juga dengan perlinsos kita siapkan dengan kuat karena kita mengadjust beberapa program,” jelasnya.